Kang Ono : Catat Siapa Kader yang Tak Dukung Kebijakan Partai

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Kamis , 05 Sep 2024 - 11:51

Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono meminta DPC PDIP mendata siapa saja kader yang mendukung dan yang tak mendukung kebijakan partai.

Pernyataan Kang Ono, biasa dia disapa ini terkait adanya kabar bahwa mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon H Mustofa atau Jimus merapat ke Hj Wahyu Tjiptaningsih-Solichin (Wali).

“Mengenai itu (Jimus ke paslon Wali, red) saya belum mendapatkan laporan dari DPC PDIP Kabupaten Cirebon. Saya sarankan kepada DPC untuk bisa mendata kadernya, mana yang tegak lurus terhadap kebijakan partai dalam pilkada dan mana kader yang tidak tegak lurus menjalankan amanah partai," tegas Kang Ono pada Rabu 4 September 2024.

Bila dalam pendataan itu ada kader yang tidak taat terhadap kebijakan partai, maka DPC PDIP Kabupaten Cirebon harus memanggil kader tersebut.

“DPC bentuk dewan etik dan panggil kader tersebut. Bila mengakui dan terbukti mendukung calon lain, maka dewan etik DPC itu mengusulkan sanksi kepada dewan etik yang ada di DPP."

"Kalau terbukti, jelas ada sanksinya. Kalau terkait pilkada, maka sanksinya bisa pemecatan," tandas Ono.

Seperti diketahui, beredar foto Jimus bersama Wahyu Tjiptaningsih atau Ayu dan Solichin (Wali) yang diusung Gerindra, Demokrat, dan PKS.

Meski, Wakil Ketua Ideologi dan Kaderisasi DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Jahari, sudah membantah kabar bahwa Jimus gabung ke Wali.

Menurutnya, foto Jimus yang menyebar luas bukan berarti mendukung pasangan Wali. Foto yang diambil pun sudah lama, pada Senin 19 Agustus 2024.

Artinya, sambung Jahari, jauh sebelum pendaftaran bacabup-bacawabup ke KPU.

“Keberadaan Jimus saat itu terkait dengan deadlock yang dialami Ayu dalam mencari calon wakil. Koalisi itu sempat mengusulkan nama Jimus sebagai pendamping Ayu,” ujar Ali- sapaan akrab Jahari- Selasa 3 September 2024.

kang ono : catat siapa kader yang tak dukung kebijakan partai                            cirebon- ketua dpd pdip jawa barat ono surono meminta dpc pdip mendata siapa saja kader yang mendukung dan yang tak mendukung kebijakan partai.
pernyataan kang ono, biasa dia disapa ini terkait adanya kabar bahwa mantan ketua dpc pdip kabupaten cirebon h mustofa atau jimus merapat ke hj wahyu tjiptaningsih-solichin (wali).
“mengenai itu (jimus ke paslon wali, red) saya belum mendapatkan laporan dari dpc pdip kabupaten cirebon. saya sarankan kepada dpc untuk bisa mendata kadernya, mana yang tegak lurus terhadap kebijakan partai dalam pilkada dan mana kader yang tidak tegak lurus menjalankan amanah partai," tegas kang ono pada rabu 4 september 2024.
baca juga:5 desa di kabupaten cirebon alami kekeringan, 3 desa disuplai air bersih 
bila dalam pendataan itu ada kader yang tidak taat terhadap kebijakan partai, maka dpc pdip kabupaten cirebon harus memanggil kader tersebut.
“dpc bentuk dewan etik dan panggil kader tersebut. bila mengakui dan terbukti mendukung calon lain, maka dewan etik dpc itu mengusulkan sanksi kepada dewan etik yang ada di dpp."
"kalau terbukti, jelas ada sanksinya. kalau terkait pilkada, maka sanksinya bisa pemecatan," tandas ono.
baca juga:tpp asn di kuningan terunda 3 bulan, september ini bisa cair, namun pembayaranya bertahap
seperti diketahui, beredar foto jimus bersama wahyu tjiptaningsih atau ayu dan solichin (wali) yang diusung gerindra, demokrat, dan pks.
meski, wakil ketua ideologi dan kaderisasi dpc pdip kabupaten cirebon, jahari, sudah membantah kabar bahwa jimus gabung ke wali. 
menurutnya, foto jimus yang menyebar luas bukan berarti mendukung pasangan wali. foto yang diambil pun sudah lama, pada senin 19 agustus 2024.
baca juga:kini hadir unit baru satpol pp pariwisata, seperti ini tugasnya
artinya, sambung jahari, jauh sebelum pendaftaran bacabup-bacawabup ke kpu. 
“keberadaan jimus saat itu terkait dengan deadlock yang dialami ayu dalam mencari calon wakil. koalisi itu sempat mengusulkan nama jimus sebagai pendamping ayu,” ujar ali- sapaan akrab jahari- selasa 3 september 2024.
sambung jahari, pada momen tersebut jimus memutuskan untuk tidak terlibat dalam pencalonan bersama ayu.
baca juga:sk usulan pelantikan anggota dprd periode 2024-2029 sedang diproses pemprov jabar
“foto pertemuan itu memang beredar luas, tapi jimus sudah mengambil keputusan untuk tidak bersedia sebagai calon wakil,” tegasnya.
jahari menegaskan bahwa jimus tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mengkhianati pdip, partai yang telah membesarkan namanya. “kami memastikan bahwa jimus saat ini masih setia sebagai kader pdip," ungkapnya.
jimus, kata jahari, tetap patuh pada keputusan partai yang telah merekomendasikan pasangan imron-agus kurniawan sebagai calon bupati dan wakil bupati dari pdip.
baca juga:tidak ada besi di pengerjaan betonisasi jalan pagertoya sepanjang 50 meter, ini kata dputr cirebon
"jimus memilih untuk mengikuti aturan partai, dan pada akhirnya ayu memilih solichin sebagai bacawabup," jelasnya.
disinggung adanya kader pdip yang mendukung ayu saat pendaftaran pasangan wali ke kpu kabupaten cirebon, jahari menyampaikan hal tersebut sah-sah saja.
pasalnya, sebelum bergabung dengan gerindra, ayu memang pernah menjadi pengurus dan kader pdip.
baca juga:punya kesamaan visi-misi, sbh siap menangkan eti-suhendrik di pilkada kota cirebon
“saya rasa wajar jika ayu memiliki pendukung di kalangan kader pdip. namun, secara keseluruhan, kader pdip telah patuh pada keputusan partai untuk mendukung pasangan beriman (imron-agus)," terangnya.
jahari menambahkan, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan pdip telah bertekad untuk memenangkan pasangan beriman pada pilkada kabupaten cirebon 27 november mendatang.
mereka diminta untuk terus melakukan sosialisasi agar pasangan beriman semakin dikenal dan mendapat dukungan luas dari masyarakat kabupaten cirebon.