CIREBON - Kalangan DPRD Kota Cirebon meminta kepada Pemkot Cirebon agar memaksimalkan keberadaan 40 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada, dan terdaftar di Kota Cirebon. Tujuannya, agar kedepan tercipta lulusan yang memiliki kapasitas tinggi dan siap kerja, dan hal itu sekaligus menjadi upaya penanggulangan angka pengangguran yang terbilang masih tinggi.
"Kami juga minta, untuk Disnaker melakukan monitoring terhadap 40 LPK di Kota, sehingga nanti akan berkaitan juga dengan penanggulangan tenaga kerja," kata anggota Komisi III, Cicip Awaludin SH, kemarin.
Kata dia, dunia kerja di era revolusi industri 4.0 saat ini, menuntut kesiapan tenaga kerja yang memikiki kemampuan sesuai yang dibutuhkan oleh pangsa pasar lapangan kerja. Salah satu caranya, adalah dengan melatih para calon-calon pekerja, melalui lembaga pelatihan kerja (LPK), dengan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan.
BACA JUGA:Kasus Covid-19 Nasional Melonjak, Pemkab Majalengka Lakukan Pencegahan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Agus Suherman, menerangkan selama 2023, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran di Kota Cirebon. Mulai dari ekspansi job fair dengan beberapa Perguruan Tinggi, peningkatan kualitas angkatan kerja melalui bursa kerja khusus (BKK) hingga peningkatan peran LPK Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota.
Namun demikian, sambung Agus catatan serta rekomendasi dari Komisi III akan dijadikan acuan oleh Disnaker, sehingga kedepan penyerapan dan penyaluran tenaga kerja bisa lebih masif. "Selain itu, ke depan, kami juga akan terus gencar mengadakan sosialisasi, terutama soal TKI, agar jangan sampai terjebak jadi pekerja ilegal.(**)