Dana tersebut terbagi menjadi Rp12.500.000 untuk belanja material dan Rp2.500.000 untuk upah tukang.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, memberikan apresiasi kepada DPRKP atas penyelenggaraan program Rutilahu. Ia juga berharap agar PBM dapat menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan kegiatan.
BACA JUGA:Kepala BP2MI Ungkap Pengendali Judi Online: Inisial T, Tak Pernah Tersentuh Hukum
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan Rutilahu agar pemanfaatan anggaran dapat dioptimalkan sebaik mungkin, dan jika memungkinkan, anggaran tersebut dapat ditingkatkan,” tambahnya.
Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merencanakan perbaikan sebanyak 332 rumah tidak layak huni (Rutilahu) pada tahun ini dengan memotong APBD sekitar Rp4 miliar.
Tahap pertama akan mencakup 182 rumah. Untuk tahap kedua, masih menunggu sekitar 150 Rutilahu karena ada beberapa persyaratan yang perlu diselesaikan seperti pergantian nama dan lainnya.
BACA JUGA:Kepala BP2MI Ungkap Pengendali Judi Online: Inisial T, Tak Pernah Tersentuh Hukum
Jadi, secara total, ada 332 unit Rutilahu yang akan diperbaiki tahun ini, dimana 301 di antaranya berasal dari anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD dan sisanya dari aspirasi masyarakat.
Setiap unit Rutilahu akan mendapat bantuan sebesar Rp15 juta sesuai dengan peraturan walikota, dengan alokasi Rp2,5 juta untuk pekerjaan dan sisanya untuk bahan bangunan.
Anggaran total untuk tahap pertama perbaikan Rutilahu sekitar Rp2 miliar untuk 182 rumah, sementara untuk tahap kedua dengan 150 rumah, akan membutuhkan anggaran sekitar Rp2,25 miliar jika setiap Rutilahu memanfaatkan anggaran maksimal.
Jadi, total anggaran yang diperlukan untuk Rutilahu mencapai sekitar Rp4 miliar.