CIREBON- Desa Walahar Kecamatan Gempol, akhirnya resmi menjadi titik TPAS Regional Jawa Barat.
Kemarin, tim dari Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Cirebon melakukan kunjungan langsung ke titik lokasi.
TPAS regional tersebut nantinya akan digunakan sebagai lokasi titik akhir pengelolaan sampah untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
BACA JUGA:Pantai Baro Gebang Dibuka Lagi, Tapi Ada Tarif Masuknya, Ini Besaran Tarifnya
Luas wilayah untuk area TPAS sendiri sekitar 35 hektare. Jaraknya pun cukup jauh dengan pemukiman. Ke lokasi paling dekat sekitar 2 kilometer.
Sekretaris Desa (Sekdes) Walahar, Nana Darwana mengatakan, sosialisasi terkait pembangunan TPAS regional tersebut sudah dimulai sejak 2018 lalu. Namun, realisasi pembangunannya terkendala Covid-19 sehingga belum bisa dieksekusi.
“Baru di tahun 2024 ada informasi katanya jadi dibangun, ini lokasi titiknya di Blok Nurjan Desa Walahar, kalau tanahnya milik Perhutani, luasnya kurang lebih 35 hektare,” ujar Nana Darwana.
BACA JUGA:Sudah Persetujuan Warga, Luas TPAS Regional 35 Hektare
Respon warga sendiri beragam. Ada yang menolak dan ada juga yang menerima. Mereka yang menolak rata-rata khawatir dengan dampak lingkungan yang muncul, namun pada saat rapat musyawarah, warga mayoritas menyetujui saat itu.
“Kalau yang menolak memang ada, tapi yang setuju juga lebih banyak, tapi setelah diberikan penjelasan warga memahami, apalagi lokasinya juga jauh dari pemukiman,” imbuhnya.
Nana sendiri mengaku, warganya belum menerima kompensasi ataupun program lainnya dari Pemprov maupun Pemkab Cirebon. Namun, dirinya berharap ada prioritas khusus untuk masyarakat di desanya terkait pembangunan TPAS regional tersebut.
BACA JUGA:Berikan Pelayanan Jarak Jauh, Jadikan Balai Pertemuan sebagai Balai Desa Kedua
Sementara itu, Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya berama tim dari Zhejiang Weiming Environment tiba di lokasi titik yang akan dijadikan TPAS regional di Desa Walahar pada Senin 22 Juli 2024, sekitar pukul 16.30 WIB.
Wahyu sempat berdiskusi dengan tim dari Zhejiang dan Pemprov Jawa Barat membahas bagaimana nanti pola pengelolaan TPAS tersebut kedepan.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi. Sehingga nantinya untuk pengelolaan TPAS regional tersebut menunggu petunjuk atas fasilitasi Pemprov Jawa Barat.