KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi serta menjaga komunikasi dengan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh, di tengah gelombang demonstrasi besar yang menuntut penghapusan sistem kuota penerimaan pegawai negeri (PNS) di negara tersebut.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, mengonfirmasi bahwa seluruh WNI berada dalam keadaan selamat di tengah situasi yang tengah terjadi di Bangladesh.
“Hingga saat ini, per 21 Juli 2024, para WNI dalam keadaan selamat,” ujar Judha Nugraha dalam keterangan persnya, Minggu (21/7).
Dikatakannya, dari total 563 WNI yang berada di Bangladesh, mayoritas di antaranya adalah ibu rumah tangga yang menikah dengan warga negara Bangladesh.
BACA JUGA:Sidang PK pada Kasus Vina dan Eky, Tim Hukum Saka Tatal Bakal Hadirkan Pemandi Jenazah
Selain memantau keamanan para WNI, Kemlu dan KBRI juga telah merumuskan rencana kontingensi guna mengantisipasi kemungkinan eskalasi lebih lanjut dalam situasi ini.
Pada Sabtu (20/7), pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam di seluruh negeri serta mengerahkan pasukan sebagai respons atas protes yang berujung pada kekerasan, menimbulkan korban jiwa sebanyak 105 orang.
Kebijakan jam malam diberlakukan sejak Jumat malam (19/7) dan dijadwalkan akan berlangsung hingga Minggu pagi, ketika pihak berwenang akan meninjau kondisi di negara bagian Asia Selatan tersebut.
Untuk mencegah meluasnya protes, pemerintah Bangladesh pada Kamis (18/7) memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.
BACA JUGA:RI Desak Israel Mengakhiri Pendudukan Ilegal di Palestina
Protes terhadap sistem kuota penempatan PNS sebesar 56 persen dalam pekerjaan publik di Bangladesh semakin memanas, yang merupakan bagian dari sistem rekrutmen pegawai negeri di negara Asia Selatan ini, terutama setelah penutupan lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh oleh pemerintah. Namun demikian, mahasiswa menolak untuk meninggalkan kampus.
Dalam sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh, sekitar 30 persen dari kuota 56 persen diarahkan bagi kelompok yang memiliki hubungan dengan para pejuang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. (antara/jpnn)