BACA JUGA:Pilkada Kota Cirebon, Pengamat Prediksi Bakal Ada Kejutan Lagi dari Suhendrik
Ketika itu, Indonesia begitu bergantung pada produk gula. Gula Jawa terpaksa dikurangi produksinya karena beberapa negara lain sudah memproduksi gulanya sendiri. Ekspor harus menjadi pengimbang impor, bukan sebaliknya.
Hatta ketika itu mengingatkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan diri bukan saja sebagai penghasil, melainkan juga sebagai konsumen hasil barang sendiri. Pasar sendiri perlu diciptakan, dan ini bergantung pada kemakmuran rakyat.
Oleh sebab itu, pada akhirnya tenaga beli rakyat perlu ditingkatkan, dan karena itu politik ekonomi perlu ditujukan ke arah ini.
Hatta menunjukkan bahwa kecakapan memproduksi sendiri harus diikuti dengan kesadaran/kebanggaan mengonsumsi barang produksi sendiri.
BACA JUGA:Perumahan Griya Intan RT 06/06 Larangan Potong 6 Ekor Sapi
Ada pelaksanaan moralitas yang simultan antara produsen dan konsumen. Pertanyaannya, politik ekonomi hari ini sudah semasif apa untuk menunjukkan simulatnisme jenis moral ini dalam pembangunan?
Moralitas tertinggi, sekali lagi perlu ditekankan, harus dilaksanakan oleh penyelenggara sistem pemerintahan. Jauh merujuk pada tulisan Tirto Adhi Soerjo dalam artikel yang berjudul Bahaya Kemiskinan Mengancam Tanah Priangan yang dinukil dari Soenda Berita, No 6, Tahun II, 10 April 1904, dengan judul asli Bahaja Kemelaratan Mengantjam Tanah Priangan, disampaikan bahwa “maka pertama-tama hal ini patut diperhatikan oleh kepala-kepala.
Lapangkanlah ikhtiarnya supaya pejagaan keselamatannya Anak Negeri diperhatikan, bekerjalah akan guna orang banyak, jangan akan guna diri sendiri.
Uruskanlah pekerjaan yang berfaedah, perhatikanlah kewajiban yang fardlu, tunda segala keplesiran yang terbit dari pada nafsu yang sia-sia itu.”
BACA JUGA:DPRD Cirebon Mengakselerasi Program di Akhir Masa Jabatan
Sungguh apa yang dituliskan oleh Tirto sangat merangkum harapan terhadap kepemimpinan di rezim apapun.
Grand design pembangunan memang sepatutnya menjadi representasi komitmen pemerintah pada level apapun dalam mewujudkan dan menjaga kesejahteraan orang banyak.
Moralitas seorang penyelenggara pemerintahan (pelaksana sebuah grand design pembangunan) harus sampai pada level bekerjalah akan guna orang banyak, jangan akan guna diri sendiri.
Praktik kongkalikong ala Orde Baru yang berakibat pada runtuhnya grand design pembangunan itu adalah bukti nyata bahwa penyimpangan selamanya adalah penyimpangan.
BACA JUGA:Disebut Maju Pilkada Kota Cirebon dan Bakal Deklarasi 8 Juli 2024, Ini Jawaban Gus Mul