Oleh: Achmad Salim*
BEBERAPA hari lagi, pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini segera dimulai, tepatnya 12 Mei 2024 yang merupakan gelombang pertama dengan pendaratan di Kota Madinah al-Munawwarah.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR-RI telah mempersiapkan seluruh persiapan pemberangkatan hingga pemulangan jamaah haji.
Mulai dari penentuan Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga persiapan seluruh akomodasi jamaah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
BACA JUGA:Regulasi Kesehatan Industri
Pada prinsipnya, pelaksanaan ibadah haji didasarkan pada kerjasama G to G yakni adanya kesepakatan pemerintah yang menjadi lokus negara tempat seluruh rangkaian ibadah haji (baca: Makkah dan Madinah/pemerintah Kerajaan Saudi Arabia) dan pemerintah yang mengutus rakyatnya untuk ibadah haji.
Pemerintah Saudi Arabia melalui Raja Saudi sebagai Khadimul Haramain memiliki otoritas untuk mengatur seluruh aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji.
Aturan tersebut dikomunikasikan dan disampaikan kepada seluruh negara yang akan memberangkatkan ibadah haji sehingga mendapatkan rasa aman dalam pelaksanaan ibadah haji.
Kerajaan Saudi Arabia memiliki otoritas mutlak dalam seluruh seluruh aspek pelaksanaan ibadah haji, mulai penentuan kuota jamaah haji pada setiap negara hingga penempatan jamaah haji di wilayah Arafah, Mina dan Musdalifah.
BACA JUGA:Ashab PSSI Indramayu Siap Gelar Kejuaraan Sepak Bola Rebutkan Piala Bupati Cup 2024
Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi VIII DPR-RI telah melakukan berbagai pembicaraan bersama Kementerian Haji Kerajaan Saudi Arabia untuk kesuksesan pelaksanaan haji khususnya untuk jamaah haji Indonesia.
Seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia harus ditaati oleh seluruh negara yang mengutus jamaah hajinya sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan baik.
Salah satu aturan yang disepakati adalah pemberangkatan jamaah haji harus menggunakan visa haji sebagai visa resmi.
Namun dalam prakteknya, banyak masyarakat yang berangkat dengan niat melaksanakan ibadah haji dengan melanggar aturan-aturan yang ada sehingga menimbulkan berbagai masalah, mulai batalnya pemberangkatan hingga rasa tidak aman dan bebas untuk beraktifitas selama berada di dua tanah suci.
BACA JUGA:Sambut Kedatangan, Polres Indramayu Siapkan Pelayanan Khusus Bagi Jamaah Haji Lansia