Surya menyebutkan bahwa persoalan mengejar pajak 100 orang terkaya di Indonesia tersebut merupakan orientasi pemikiran keadilan yang digaungkan pasangan Amin. Ia mengutip pernyataan Anies Baswedan bahwa acuan rumus perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat itu adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.
“Sementara sebelumnya, saya ingat ada salah satu wakil ketua tim pemenangan Prabowo-Gibran sempat menyebutkan akan melakukan ekstensifikasi perpajakan dengan menerapkan pajak bagi usaha kecil menengah (UKM) pada Desember tahun lalu. Yang kemudian saya dengar direvisi anggota lainnya dengan membebaskan pada tiga tahun pertama dulu, baru dipajakin setelahnya,” ujarnya.
Dari sini, sambung Surya, justru bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap keberpihakan para pasangan capres-cawapres terkait keadilan sistem perpajakan bagi masyarakat Indonesia. “Kan jadi semakin jelas sikap keberpihakan para pasangan dalam konteks prinsip keadilan pajak bagi warga negara Indonesia,” ujarnya.
“Publik jadi tahu kan oh Pak Pabowo ternyata lebih pro kepada segelintir konglomerat dan Pak Anies lebih peduli kepada kalangan UKM yang jauh lebih banyak di Indonesia saat ini dan ke depannya,” tutup Surya Tjandra.
BACA JUGA:Mubes FKKC setelah Pemilu 2024
Sorotan juga disampaikan politikus PDIP yang juga anggota Komisi XI DPR RI Prof Dr Hendrawan Supratikno. Ia menilai apa yang disampaikan Boy Thohir itu seperti suara pengusaha yang sedang panik karena rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud Md menyuarakan komitmen penegakan hukum.
“Sehingga kekuasaan yang selama ini dinikmati, ingin terus digenggam. Orang-orang seperti ini takut dengan siapa pun yang menyuarakan konitmen terhadap penegakan hukum. Mereka merasa terancam," katanya di Jakarta, Selasa malam (23/1/2024).
Hendrawan adalah politikus senior PDIP. Sedangkan PDIP adalah pengusung capres-cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam empat kali debat capres/cawapres, Ganjar-Mahfud selalu menyuarakan komitmen untuk menegakkan hukum dengan tegas dan adil.
“Bagi kalangan masyarakat luas, pengusaha yang takut perubahan biasanya mereka yang sudah bergelimang fasilitas dan akses kredit. Kalau pengusaha tulen berpikir jangka panjang, karena mereka lebih mengharapkan ekosistem bisnis yang bersih dan berdaya saing," cetusnya.
BACA JUGA:Angka Stunting Didominasi Pola Asuh
Menurut Hendrawan, hukum yang ditegakkan dengan benar dan etika publik yang kuat menjadi harapan dan solusi bagi kemajuan bangsa.
“Penegakan hukum itulah yang ditakutkan oleh para pengusaha yang selama ini sudah bergelimang fasilitas dan kredit. Mereka takut perubahan sehingga mendukung ‘status quo’. Sebab kalau kondisi berubah, mereka bisa tergilas," tandas Hendrawan. (ant/jpnn/rc)