JENEWA - Sekretaris Jenderal Gerakan Diplomasi Populer Suriah, Mahmoud Afandi, mengungkapkan bahwa meskipun secara formal Suriah tetap dianggap sebagai negara kesatuan, namun secara de facto negara ini diperkirakan akan segera terpecah menjadi beberapa zona pengaruh yang dikendalikan oleh negara-negara asing.
Pernyataan ini disampaikan oleh Afandi dalam konteks pembicaraan damai di Astana dan Jenewa kepada RIA Novosti.
Dalam wawancaranya, Afandi menyatakan bahwa kekosongan kekuasaan setelah penggulingan Presiden Bashar Assad telah menciptakan situasi politik yang sangat besar.
Hal ini mengakibatkan berbagai negara berusaha untuk memperluas pengaruh mereka di Suriah, yang pada gilirannya berdampak pada struktur politik dan kedaulatan negara tersebut.
BACA JUGA:China Terapkan Transit Bebas Visa hingga 10 Hari bagi 54 Negara, Tidak Termasuk Indonesia
"Kepergian Bashar Assad dan pemerintahannya menciptakan kekosongan politik yang besar. Banyak negara kini berupaya memasuki Suriah," ujar Afandi.
Afandi menekankan bahwa hal ini menandai akhir dari Suriah sebagai negara kesatuan, dengan kemungkinan terbentuknya zona pengaruh dan pemerintahan yang berbeda.
"Ini berarti Suriah sebagai negara kesatuan tidak akan ada lagi, karena akan ada zona pengaruh dan pemerintahan yang berbeda. Menurut saya, Suriah seperti yang kita kenal (fisiknya) masih ada hingga saat ini, tetapi tidak lagi sama," ungkapnya.
Menurut prediksinya, Suriah akan terpecah menjadi beberapa bagian yang dikuasai oleh negara-negara seperti Turki di barat laut, Israel di selatan, serta Irak dan Yordania di bagian timur.
BACA JUGA:Terus Lestarikan Adat Ngarot
Meskipun secara fisik Suriah masih ada, namun Afandi merasa bahwa situasi ini akan mengubah esensi negara tersebut secara substansial.
Afandi juga mengisyaratkan bahwa masa depan Suriah penuh ketidakpastian, sementara kedaulatan Suriah seperti yang dikenal saat ini diyakini tidak akan sama lagi dalam beberapa dekade ke depan.
"Masa depan tetap tidak pasti, tetapi negara seperti yang kita kenal sudah tidak ada lagi. Kita bisa melupakan kedaulatan Suriah selama 20 tahun ke depan," kata Afandi.
Dia menyoroti peristiwa terkini, seperti intervensi militer Turki di kota Aleppo, sebagai bagian dari bukti bahwa negara-negara asing tidak akan segera meninggalkan wilayah Suriah.
BACA JUGA:Rencana Naturalisasi Pemain Keturunan Warnai Jelang Laga Indonesia Vs Filipina di Piala AFF 2024