JAKARTA- Memecat Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu seperti dikatakan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Gus Miftah memang telah meminta maaf kepada pedagang es teh yang ia hina, namun publik tetap meminta pemecatan.
Dasco menegaskan hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki wewenang dan keputusan untuk memecat Gus Miftah. “Sebagai utusan presiden tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban adalah pemerintah karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri,” kata Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (5/12/2024).
Ia mengatakan kurang tepat jika masyarakat bertanya kepadanya soal keputusan pemecatan Gus Miftah lantaran bukan petugas partai, melainkan petugas di pemerintahan. “Jadi kalau mau nanya ke saya apakah ada sanksi enggak, ada sanksi itu saya nggak bisa jawab. Karena itu bukan kewenangan dari saya,” tutupnya, dikutip dari RMOL.
BACA JUGA:Menang Pilkada Kota Cirebon, Edo Ingin Langsung Ngebut setelah Dilantik
PETISI PECAT GUS MIFTAH
Ya, meskipun sudah meminta maaf, masyarakat tetap mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Banyak masyarakat yang kecewa dengan sikap Miftah yang melontarkan kata 'goblok' kepada tukang es teh yang sedang menjajakan jualannya kepada para jamaah dalam acara Magelang Bersholawat, pada 27 November 2024.
Setidaknya hingga kemarin ada 7 petisi daring di situs web change.org yang meminta Miftah dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden, buntut dari merendahkan penjual es teh.
Menanggapi fenomena ini, analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan, tindakan Miftah tersebut tidak sejalan dengan apa yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang masyarakat kecil.
BACA JUGA:570 Orang Ikut Tes Kemampuan Bahasa Jepang JLPT di IPB Cirebon
“Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa buat apa kita dipuji negara lain, masuk G20 sebagai kekuatan ekonomi terbesar tapi rakyatnya masih miskin? Nah ini kan kenyataan betul bahwa kenyataan rakyat miskin masih tidak mendapatkan tempat yang layak," kata Hensat kepada RMOL.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun menyoroti tindakan Miftah yang mendatangi Sunhaji untuk meminta maaf, tetapi tetap terlihat intimidatif dan tidak tulus. Hensat pun melihat, Sunhaji tidak begitu nyaman dengan sikap Miftah yang tiba-tiba akrab dan merasa dekat dengannya.
“Dari tayangan yang beredar itu, yang dilakukan Miftah itu bagus, tapi gesturnya setelah minta maaf itu tetap ada sedikit intimidatif. Merangkul Sunhaji dengan begitu eratnya, belum tentu suka dia itu. Bisa jadi Sunhaji juga belum merasa nyaman dengan Miftah," lanjutnya.
Oleh karena itu, Hensat menilai pihak Istana perlu mengevaluasi komunikasi publik yang dilakukan oleh jajaran kabinet Prabowo saat ini. Ia berharap agar kejadian serupa yang melukai rakyat tidak terjadi lagi ke depannya.