Saat ini, tiba-tiba muncul isu pemekaran Cirebon Timur tak akan terlaksana karena alasan luas wilayah. Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) yang mengawal pemekaran pun geram. Mereka menuding ada 2 pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon yang sengaja bermanuver di perjuangan pemekaran Cirebon Timur tersebut.
Hal ini seperti disampaikan oleh Dewan Pakar FCTM Adang Juhandi. Ia menegaskan luas wilayah untuk calon daerah otonom baru (CDOB) bukan menjadi parameter. Ia mengatakan ini perlu diluruskan, bahwa luas wilayah 925 Km persegi itu ada dalam RPP yang belum definitif menjadi PP. “Jadi RPP yang belum disahkan belum bisa menjadi dasar hukum," kata Adang, kemarin.
Artinya, sambung dia, tidak menjadi prioritas sebuah daerah mekar meski luas wilayahnya kurang dari 925 kilometer persegi dari yang disyaratkan. Ia menduga, isu yang dimunculkan ke publik itu adalah manuver politik dari dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.
“Kedua politisi itulah (dua pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, red) yang sedang melakukan perselingkuhan politik dagang sapi. Artinya, benang merah CDOB itu ada di dua orang itu," terangnya.
BACA JUGA:Percepat dan Perluas Digitalisasi Daerah
Ia menyadari bahwa CDOB Cirebon Timur ini cukup seksi menjelang pemilu. Bahkan pro kontra itu terjadi jauh sebelum tahapan pemilu berjalan. “Dulu semua satu frame bahwa Cirebon Timur layak dan sangat bisa untuk jadi CDOB. Tapi kini opini itu berubah menjelang pemilu. Tiba-tiba dibuat isu tidak bisa mekar atau mandiri karena alasan luas wilayah tidak memenuhi syarat pembentukan sebuah daerah untuk menjadi CDOB," terangnya.
Dengan munculnya isu tersebut, sambung Adang, dua pimpinan DPRD itu diduga ingin melakukan transaksional, memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadinya. “Sebab masalah luas wilayah bukan parameter penentu. Lihat Pangandaran, Bandung Barat, termasuk Bogor Barat, luas wilayahnya kurang dari yang disyaratkan,” tegas Adang.
“Kalau sudah demikian, kami FCTM mengancam bakal melakukan aksi besar-besaran ke gedung DPRD jika dalam proses pemekaran ini selalu dipersulit dan dipermainkan," lanjut Adang.
Ia menceritakan, dulu di era Bupati Dedi Supardi, masyarakat Cirebon Timur ingin daerahnya dimekarkan. Namun, tidak terlaksana. Alasannya, karena rasa takut daerah induk menjadi miskin.
BACA JUGA:Baru Diresmikan Sudah Rusak
Kemudian, di era Bupati Sunjaya Purwadisastra, berdalih Cirebon Timur belum saatnya mekar. Sekarang, sambung Adang, era Bupati Imron cukup bagus mendukung hingga digelontorkan APBD baik murni maupun perubahan untuk kajian akademik dan semua fraksi setuju bahwa WTC layak untuk jadi daerah otonom baru.
“Selama dua bulan terakhir FCTM melakukan langkah-langkah konkrit agar cita-cita Cirebon Timur jadi DOB terwujud. Di antaranya melakukan sharing bersama pihak Provinsi Jabar baik eksekutif maupun legislatif,” tandasnya.
Seperti diberitakan, saat ini ketika sudah masuk tahapan kajian akademik, justru Cirebon Timur disebut-sebut belum memenuhi kriteria syarat pemekaran, terutama soal luas wilayah.
Kabag Pemerintahan Setda Pemerintah Kabupaten Cirebon Yadi Wikarsa MSi mengatakan memenuhi syarat atau tidak, nanti ditentukan lewat hasil kajian. “Saya tidak bicara memenuhi syarat atau tidak ya. Biar nanti hasil kajian saja yang bicara, supaya fair," kata Yadi Wikarsa.
BACA JUGA:Anggaran Motor Dinas Kuwu Sebesar Rp14,4 M