Siap Hadapi Bencana Hidrometeorologi

Kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi di Jawa Barat mendapat dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

BNPB telah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan oleh seluruh kabupaten dan kota di wilayah tersebut.

Sub Koordinator Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kabupaten Cirebon, Juwanda mengungkapkan, bahwa DSP dapat disalurkan dalam bentuk dana tunai atau logistik dan peralatan. 

“Untuk dana tunai, disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan masing-masing BPBD sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayahnya,” jelas Juwanda, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:Pastikan Pantura Terang saat Nataru

Sementara itu, DSP dalam bentuk logistik atau peralatan akan langsung disalurkan kepada BPBD di daerah. 

Namun, untuk memperoleh bantuan tersebut, setiap daerah wajib mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui koordinasi BPBD Provinsi Jawa Barat. “Permohonan itu diajukan kepada BNPB untuk mendapatkan dana siap pakai,” imbuh Juwanda.

DSP ini nantinya dimanfaatkan untuk membantu warga terdampak bencana hidrometeorologi, baik akibat kerusakan ringan seperti atap rumah yang rusak maupun bencana yang lebih besar. Kecepatan pengajuan bantuan menjadi faktor utama penyaluran DSP. “Jika ada bencana, kecepatan merespons dan menyiapkan pengajuan sangat menentukan,” katanya.

Pemkab Cirebon sendiri telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kesiapsiagaan Darurat Bencana Hidrometeorologi yang berlaku mulai 1 Desember 2024 hingga 31 Mei 2025. 

BACA JUGA:Tinjau Proyek Prioritas Pembangunan 2024

Setiap tahunnya, Pemkab menetapkan dua SK terkait kesiapsiagaan bencana, yaitu untuk hidrometeorologi dan bencana kekeringan, kekurangan air, serta kebakaran lahan dan hutan.

SK ini bertujuan sebagai langkah antisipasi bencana. Namun, jika terjadi bencana besar, seperti banjir yang melanda sembilan kecamatan di wilayah timur Kabupaten Cirebon pada Maret lalu, Pemkab melalui BPBD akan mengeluarkan SK Tanggap Darurat. 

“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak,” tukas Juwanda. (cep)