Mandeknya Pembahasan RAPBD 2025 Bisa Ganggu Roda Pemerintahan dan Hak Keuangan Pejabat

Menurut Iing, anggota dewan memang berharap agar program Pokir 2024 segera direalisasikan. 

Pihaknya pun berupaya untuk mengakselerasi proses tersebut agar pendapatan daerah dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperlancar cash flow dan memungkinkan lebih banyak program serta kegiatan yang dapat dilaksanakan.

BACA JUGA:Kejanggalan Gedung Setda Kota Cirebon Sempat Diincar KPK

Ia juga mengingatkan bahwa program kegiatan dari input Pokir dilindungi oleh undang-undang, sebagai aspirasi masyarakat untuk pembangunan di lingkungan mereka.

“Dari informasi yang kami terima, Kepala Dinas PUTR menyatakan bahwa Insya Allah pada 13 November 2024, program-program Pokir akan mulai digelar,” ujar Iing.