INDRAMAYU-Setelah pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Indramayu terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 disampaikan, kini giliran eksekutif menyampaikan jawaban.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Indramayu, Dr H Dedi Taufik MSi, menanggapi pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Indramayu, Rabu (6/11).
Dedi Taufik memberikan penjelasan atas berbagai masukan terkait APBD 2025 yang disampaikan fraksi DPRD, termasuk isu-isu di sektor pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, serta program pengadaan motor bagi RT dan RW di Kabupaten Indramayu.
Dalam tanggapannya, Dedi merespons pandangan Fraksi Golkar mengenai pendapatan daerah pada APBD 2025, serta memaparkan upaya peningkatan ekonomi melalui program Kruwcil dan Perempuan Berdikari (Peri) yang bertujuan menguatkan ekonomi rakyat.
BACA JUGA:Dorong Optimalkan PUG dalam Pembangunan Daerah
Dedi juga menanggapi pandangan dari Fraksi PKB terkait sistem informasi dalam pengelolaan data kependudukan yang digunakan oleh Pemda Indramayu.
Ia juga menggarisbawahi kesiapan Pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk pemilihan kepala desa, yang akan disalurkan melalui bantuan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu.
“Kami mengapresiasi saran, pendapat, dan masukan dari fraksi-fraksi. Hal ini menjadi dorongan bagi Kabupaten Indramayu agar lebih baik kedepannya,” ungkap Dedi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Drs H Haryono M MSi menjelaskan, rapat paripurna kali ini merupakan lanjutan dari pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar pada 30 Oktober 2024 lalu.
BACA JUGA:Janji (Politik) dan Akibatnya
“Sesuai jadwal Badan Musyawarah, hari ini Pjs Bupati Indramayu menyampaikan penjelasan terkait pandangan umum fraksi,” ujar Haryono.
Enam fraksi di DPRD Kabupaten Indramayu telah menyampaikan pandangan masing-masing terkait Raperda APBD 2025, yang akan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan tahun depan. (oni)