Kenaikan PBB Dibahas Pasangan Eti-Suhendrik, Judical Review Hak Warga Masyarakat

Sabtu 21 Sep 2024 - 12:18 WIB
Reporter : Heru Suroso
Editor : Heru Suroso

BACA JUGA:Kemenhub Dapat Tambahan Anggaran Rp6,69 Triliun di Tahun 2025, Budi Karya: Untuk Pemenuhan Kegiatan Strategis

Di tempat yang sama, calon wakil walikota pasangan BERES, Suhendrik mengaku senang adanya forum-forum diskusi di Kota Cirebon.

Baginya, kegiatan tersebut bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tepat.

“Ketika ada kendala atau sesuatu yang tidak pas, bisa disampaikan masyarakat. Suara-suara silent majority ini perlu didengarkan. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, kami akan dengarkan dan sikapi,” ujarnya.

BACA JUGA:Inilah Gagasan Para Paslon Walikota Terkait Polemik Kenaikan Tarif PBB 2024

Suhendrik memahami kegelisahan warga Kota Cirebon yang terdampak kenaikan PBB. Untuk itu, kegelisahan warga kota Cirebon ini akan kita perjuangkan.

Apalagi Ruang Judicial Review merupakan hak warga masyarakat dan diperbolehkan secara konstitusi.

Demikian informasi terkait kenaikan PBB yang masih menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat. (*)

Kategori :

Terkini

Senin 23 Dec 2024 - 20:48 WIB

Pastikan Natal Aman-Kondusif

Senin 23 Dec 2024 - 20:47 WIB

Korupsi Rp300 Triliun, Vonis Ringan

Senin 23 Dec 2024 - 20:43 WIB

Gerindra Tegaskan Tidak Menyerang PDIP

Senin 23 Dec 2024 - 20:19 WIB

BNSP Meluncurkan LSP P3 di Cirebon