INDRAMAYU-Pemerintah Kabupaten Indramayu terus melakukan upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.
Hal itu dilakukan dengan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Tekad itu terungkap saat sosialisasi Perbup Indramayu tentang zona integritas, di Ruang Ki Tingkil Setda Indramayu, kemarin.
BACA JUGA: Pembayaran TPP ASN Nunggak 3 Bulan, Pemkab Kuningan Bayar Hari Ini
Bupati Indramayu Hj Nina Agustina SH MH CRA mejelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf (b) dan Pasal 8 huruf (b) dan (e) dalam koordinasi upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan melalui pengelolaan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk mendapatkan laporan atas upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.
“Perlu sinergi bersama pencegahan korupsi dengan tujuan, antara lain melakukan identifikasi titik rawan korupsi sehingga dapat memetakan potensi kerawanan korupsi pada masing-masing pemerintah daerah,” ujarnya.
BACA JUGA:Hasil DPSHP Jumlah Pemilih Kota Cirebon Berkurang, Begini Kata KPU
Selain itu, Bupati Nina pun mendorong inisiasi dan komitmen kepala perangkat daerah beserta pejabat dan ASN daerah, termasuk unsur legislatif serta stakeholder terkait lainnya dalam upaya pencegahan korupsi.
Kerena, menurut Bupati Nina, terdapat 8 area pencegahan korupsi di Pemkab Indramayu yang harus mendapatkan perhatian serius yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), dan optimalisasi pajak daerah.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II, Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, seluruh jajaran di Pemkab Indramayu harus lebih memperhatikan lagi dalam implementasi zona integritas tersebut karena akan makin meningkatkan kepercayaan publik.
BACA JUGA: Pasangan Eti-Suhendrik Tancap Gas, Poster Cirebon Beres Terpasang di Jalan Utama Kota Cirebon
Menurutnya, pelaksanaan ZI juga didukung oleh Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center of Prevention (MCP) sebagai indikator percepatan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Peningkatan skor SPI dan MCP setiap tahun merupakan indikator bagi pemerintah daerah sebagai upaya turut serta dalam pencegahan pemberantasan tindakan korupsi di daerahnya.
“Berdasarkan evaluasi tahun 2023 lalu indeks SPI Kabupaten Indramayu berada pada posisi ke-16 dengan indeks 70,63 sedangkan capaian MCP mencapai 79,76"
BACA JUGA:Paslon RAHIM Gagas Konsep Kemandirian Desa