Benarkah Indonesia Sudah Merdeka Seutuhnya?

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 29 Aug 2024 - 17:22

Ilustrasi HUT ke-79 RI.--setneg

benarkah indonesia sudah merdeka seutuhnya?                            oleh: sofyan spd*
indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 agustus 1945. dan belum lama ini, indonesia telah merayakan kemerdekaannya yang ke-79.
indonesia merdeka dari penjajahan belanda dan jepang yang cukup lama yang telah ditebus dengan pengorbanan jiwa raga, nyawa, harta benda, darah para pejuang kita. 
oleh karena itu kita harus mensyukurinya dengan melakukan hal-hal yang positif misalnya dalam bidang pembangunan, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
baca juga:jawaban seorang awam untuk artikel agung sedijono
indonesia telah diakui kemerdekaannya oleh negara tetangga dan dunia baik secara de facto dan de jure sampai sekarang.
secara de facto, karena memang indonesia telah merdeka sejak 17 agustus 1945. secara de jure, indonesia memperoleh pengakuan kemerdekaannya secara resmi dari pbb melalui resolusi pbb nomor 86, tanggal 28 september 1950. resolusi ini merupakan bukti kuat dari pengakuan internasional terhadap indonesia merdeka sampai sekarang.
makna dari kemerdekaan ini sesungguhnya adalah indonesia bebas dari segala bentuk penjajahan bahkan intervensi asing (free from all forms of colonialism and even free from foreign intervention).yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah: benarkah indonesia sudah merdeka seutuhnya? 
dalam memaknai persoalan bangsa pasca kemerdekaan tersebut di atas maka kenyataannya indonesia dari segi ekonomi dan keuangan saja sudah dikuasai investor asing. 
baca juga: 1.157 orang ramaikan pawai ta’aruf mtq tingkat kota cirebon
misalnya indosat, bank danamon, bank cimb niaga dan lain-lain. ditambah lagi dengan utang yang begitu besar akibat pengeluaran untuk infrastruktur di indonesia, pembangunan proyek ibu kota negara (ikn) di kalimantan timur dan lain-lain.
sumber daya alam juga masih belum terbebas sepenuhnya dari cengkraman kekuasaan asing. misalnya freeport yang menghasilkan tambang emas di papua.
padahal pasal 33 ayat (2) uud 1945 menegaskan bahwa, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
kemudian di dalam pasal 33 ayat (3) uud 1945 disebutkan juga bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
baca juga:nina -tobroni lanjutkan indramayu bermartabat
dari sisi penegakan hukum, indonesia masih dibilang seperti paku tajam ke bawah tumpul ke atas. hal ini karena masih banyak para pejabat, para pemegang kekuasaan, para elit partai politik melakukan penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power) atau intervensi.
misalnya terhadap komisi pemberantasan korupsi (kpk) dan lain-lain, dalam kasus pemberantasan korupsi (eradicating corruption), sehingga kpk belum sepenuhnya mampu memberantas para koruptor di negeri ini.
dari sisi keamanan negara, lemahnya pengawasan dari pihak aparat keamanan terhadap pintu masuk negara sehingga memudahkan masuknya warga negara asing ke dalam wilayah indonesia semakin merajalela dan ini bisa mengancam stabilitas negara.
dari segi sosial, rakyat indonesia masih bergelimang dengan kemiskinan. agungnoe, dalam liputan/berita 17 agustus 2024, 12.44 melaporkan: “79 tahun merdeka, 40,69 juta petani belum sepenuhnya sejahtera.
baca juga:genangan saluran drainase di jalan kartini akibat pengelolaan limbah rumah makan
mereka yang belum merasakan kemerdekaan seutuhnya di setiap merayakan hari kemerdekaan ri adalah para petani. padahal sebagai negara agraris, indonesia mencatat sedikitnya ada 40,69 juta orang yang bekerja di sektor pertanian.
selanjutnya news, editorial (15 agustus 2023) melaporkan: tidak bisa dipungkiri, di tengah berbagai proyek pembangunan prestisius yang jor-joran, nyatanya masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
bps mencatat hingga maret 2023, penduduk miskin di negeri ini jumlahnya lebih dari 26,36 juta orang.
selanjutnya masalah sosial lainnya yang menimpa indonesia baik yang datang dari negeri sendiri juga dari luar yaitu masalah penyalah gunaan narkoba (abuse of drugs).
baca juga:siapa yang bakal gantikan fitria dan dani di griya sawala? ini dia 2 sosok paw dprd kota cirebon 
keprihatinan atas bahaya narkoba (concern about the danger of drugs) yang melanda indonesia. berdasarkan data badan narkotika nasional (bnn) yang dilaporkan pada 24 maret 2024 jumlah kasus narkoba di indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021.
jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. 
penyalah gunaan narkoba, menjadi masalah sosial yang melibatkan berbagai kalangan di masyarakat termasuk remaja. fenomena ini menimbulkan berbagai dampak yang buruk bukan hanya pada individu namun juga pada lingkungan sekitarnya.
adapun negara dengan penyebar narkoba terbanyak adalah kolombia (670 ton kokain), afghanistan (87 ton opium) lalu ada negara tetangga indonesia yang berada di asia tenggara yakni myanmar (33 ton opium), meksiko (32 ton sabu), dan iran (12 ton opium).
baca juga:hanura dan ppp ikut gabung di fraksi sesuai koalisi pilkada
dari segi kesehatan: sulitnya rakyat miskin mendapatkan kesehatan. hal ini ditandai dengan adanya pemutusan hubungan kerja (phk) sehingga mengakibatkan macetnya iuran bulanan bpjs, minimnya upah buruh, kuli bangunan, sementara upah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya.
minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah angka pengangguran (unemployment rate).
dari segi pendidikan: banyaknya anak-anak yang mengalami putus sekolah (dropout) tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. misalnya, smp, sma, apalagi sampai perguruan tinggi.
hal ini karena orang tuanya tidak mampu menanggung biaya sekolah, baju seragam dan membeli buku termasuk biaya kuliah.
baca juga:smartfren community cirebon gelar pelatihan umkm naik kelas
semua masih dianggap mahal, yang mestinya gratis sampai perguruan tinggi karena itu hak setiap rakyat indonesia indonesia sesuai dengan amanat undang-undang dasar pasal 1945, bab xiii, pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. (*)
*penulis adalah mantan mahasiswa fisip ut semester 2 jurusan administrasi negara tahun 1986/pensiunan guru bahasa inggris pada smpn 193 jakarta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 30 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan