DPRD Dorong Data Kemiskinan di Majalengka Diperbaharui Berkala

dprd dorong data kemiskinan di majalengka diperbaharui berkala majalengka-dprd kabupaten majalengka mendorong data tentang kemiskinan di kabupaten majalengka diperbaharui secara berkala. karena menurut wakil ketua dprd kabupaten majalengka, dhora darojatin, pembaruan data sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk menekan angka kemiskinan di kabupaten majalengka. bahkan menurutnya, data yang akurat sangat membantu dalam menilai dan menangani masalah kemiskinan, sehingga kebijakan yang dirumuskan juga akan lebih tepat sasaran. "kami menilai, data yang ada saat ini perlu ditinjau ulang untuk memastikan benar-benar sesuai kondisi aktual di lapangan," ujarnya. baca juga:aceng sunanto hadirkan layar tancep reborn ia mengatakan, pembaruan data kemiskinan secara berkala juga harus mencakup beberapa hal termasuk informasi detail mengenai nama dan alamat penduduk. kelengkapan informasi tersebut untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah daerah dan jajaran dprs berdampak efektif menekan angka kemiskinan. pihaknya mengakui, saat ini sejumlah kebijakan telah ditetapkan untuk menekan angka kemiskinan, tetapi dinilai perlu untuk ditinjau ulang agar sesuai kondisi terkini di lapangan. "mudah-mudahan ada perhatian serius, khususnya dari pemerintah daerah untuk memperbaharui data kemiskinan di kabupaten majalengka secara berkala," kata dhora darojatin. baca juga:cuma diterima kadis selain itu dirinya juga menyampaikan, angka kemiskinan di kabupaten majalengka salah satunya diakibatkan terdampak pandemi covid-19 yang berlangsung selama lebih dari dua tahun lalu. selain itu sebelumnya angka kemiskinan di kabupaten majalengka tercatat mencapai 11,21 persen dari jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. ini fakta bahwa keberhasilan menurunkan angka pengangguran belum berdampak untuk menangani persoalan kemiskinan di kabupaten majalengka. dijelaskannya, saat ini pemda majalengka sudah memiliki perda terkait penanganan kemiskinan. namun, dora menilai perda itu perlu ada revisi. baca juga:wujudkan kampung wisata yang aktif dan berdaya melalui akulturasi budaya di festival panjunan akulturactive "itu kan sudah dibicarakan dengan dprd, salah satunya kita sudah punya perda terkait penanganan kemiskinan. dan itu pun pr kita untuk mengkaji ulang terkait perda tersebut agar betul-betul bisa disesuaikan dengan kondisi kia saat ini," kata dia. dora juga meminta pemerintah untuk melakukan update rutin terkait kasus kemiskinan tersebut. dengan demikian, permasalahan tersebut bisa diketahui oleh masyarakat, sekaligus dicari solusinya. "kami juga minta kepada pemerintah betul-betul ada update rutin terkait itu, sehingga kondisi rill masyarakat betul-betul kita ketahui. kami tidak bisa rill menilai indikator-indikatornya," jelas dia. baca juga:cef 2024 tingkatkan ekonomi ciayumajakuning "nah ini juga yang menurut saya, perlu perbaikan. terkait indikator kemiskinan itu seperti apa. harus kita ketahui dan masyarakat semua tahu. saya harap memang ada update rutin. lalu saya harap juga ada indikator (kemiskinan) yang jelas," tambahnya. (bae)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•