KPK Tegaskan Tak Ada Intervensi Politik dari Kasus Harun Masiku dan Proyek Kereta Api

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, tim penyidik yang menangani kasus penyidikan Harun Masiku, berbeda dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dua kasus dugaan korupsi itu berujung panggilan pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto sebelumnya sempat diperiksa KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang menjerat buron Harun Masiku (10/6). "Dua satgas menangani dua perkara berbeda. Tentunya tidak saling berkaitan satu sama lain, walaupun subjeknya sama (Hasto Kristiyanto)," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan.

Hasto juga sedianya menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek kereta api pada Jumat (19/7). Namun, Sekjen PDIP itu mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sementara terkait kasus Harun Masiku, lanjut Tessa, penyidik mempunyai pertimbangan sendiri, sehingga belum kembali memeriksa Hasto Kristiyanto.

"Jadi, kenapa satgas yang satu tidak melanjutkan kembali saksi HK dan dipanggil di perkara yang berbeda? Tentunya ada pertimbangan sendiri sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa penyidik memiliki rencana penyidikan sendiri seperti kemarin sudah dipanggil saksi DB (Dona Berisa) dan sudah hadir," papar Tessa.

BACA JUGA:Gala Siswa, Kota Cirebon Bidik Semifinal

Ia memastikan, proses penyidikan kasus Harun Masiku dan proyek kereta api tidak ada imtervensi politik. Sehingga KPK harus memeriksa Hasto Kristiyanto.

"Artinya, penyidikan itu tetap berjalan tanpa adanya intervensi politik Kalau disampaikan ada intervensi politik tentunya tidak akan ada saksi-saksi yang hadir atau stuck berhenti sama sekali ya. Tapi ini masih tetap berjalan menunggu kegiatan yang dilakukan oleh penyidik," pungkas Tessa.

Sebelumnya, Hasto mengakui dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi di Ditjen Perekeretaapian Kementerian Perhubungan. Kasus itu dihubungkan dengan Pilpres 2019, di mana saat itu dia menjadi Sekretaris TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hasto memastikan sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut.

Menurut dia, pemanggilan pertama sebenarnya diterima kemarin. Namun, dia tak bisa hadir karena surat pemanggilan baru diketahuinya pada hari yang sama. ”Saya baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya. Tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” kata Hasto.

BACA JUGA:Stop Perkawinan Anak!

”Maka kemarin, kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada,” imbuh dia.

Namun, Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pengusutan kasus itu dari Wasekjen PDIP yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK, Yoseph Aryo Adhie. Kasus itu berkaitan dengan dugaan korupsi yang terjadi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

”Tapi dari keterangan yang disampaikan Wasekjen Adhie Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut paut dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” tegas Hasto.

Hasto mengklarifikasi dan meminta agar pemanggilannya dengan profesi konsultan oleh KPK, tidak dispekulasikan seakan mendapat untung dari proyek Kemenhub.