Stop Perkawinan Anak!

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Kamis , 25 Jul 2024 - 19:43

Ilustrasi perkawinan anak.-istimewa-radar cirebon

Oleh: Yanti Heryanti SST MSi*

PEMERINTAH di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mengakhiri perkawinan anak pada tahun 2030 melalui target 5.3 SDG’s.

Peringatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli seyogyanya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali capaian target ini. Sebab pada kenyatannya, praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dikutip dari The Child Marriage Data Portal; ‘Every 3 seconds a girl gets married somewhere in the world’. Hal ini menunjukkan tingginya prevalensi perkawinan anak secara global.

Perkawinan anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Angka perkawinan anak secara nasional sebesar 7,5 persen tahun 2023.

Angka ini mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, United Nations Children's Fund (UNICEF) menempatkan Indonesia sebagai peringkat empat terbesar dalam jumlah perkawinan anak.

Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kejadian. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21 persen.

Artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun telah menikah sebelum genap berusia 18 tahun. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana hanya 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun.

Prevalensi perkawinan anak dapat dilihat juga dari umur perkawinan pertama. Berdasarkan data SUSENAS 2023, perempuan Indonesia yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 19 tahun terdapat sebesar 33,86 persen.

Khususnya di Jawa Barat angkanya lebih tinggi lagi yaitu sebesar 42,07 persen. Data lain dari Kementrian PPPA juga mengindikasikan tingginya kasus perkawinan anak.

Data tersebut menyebutkan bahwa terdapat 65 ribu pengajuan dispensasi perkawinan anak pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan pada tahun 2022.

Perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak belum genap berusia 18 tahun.

stop perkawinan anak!                            oleh: yanti heryanti sst msi*
pemerintah di seluruh dunia telah berkomitmen untuk mengakhiri perkawinan anak pada tahun 2030 melalui target 5.3 sdg’s.
peringatan hari anak nasional tanggal 23 juli seyogyanya menjadi momentum untuk merefleksikan kembali capaian target ini. sebab pada kenyatannya, praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. 
dikutip dari the child marriage data portal; ‘every 3 seconds a girl gets married somewhere in the world’. hal ini menunjukkan tingginya prevalensi perkawinan anak secara global.
baca juga:promo menarik dari indibiz untuk pelaku usaha 
perkawinan anak merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk indonesia. angka perkawinan anak secara nasional sebesar 7,5 persen tahun 2023. 
angka ini mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. meskipun demikian, united nations children's fund (unicef) menempatkan indonesia sebagai peringkat empat terbesar dalam jumlah perkawinan anak.
menilik data perkawinan anak dari survei sosial ekonomi nasional (susenas) bps tercatat angka perkawinan anak di indonesia mencapai 1,2 juta kejadian. proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang kawin sebelum umur 18 tahun sebanyak 11,21 persen. 
artinya, sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun telah menikah sebelum genap berusia 18 tahun. jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana hanya 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum umur 18 tahun. 
baca juga:telkom jawa barat beri bantuan ukm
prevalensi perkawinan anak dapat dilihat juga dari umur perkawinan pertama. berdasarkan data susenas 2023, perempuan indonesia yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 19 tahun terdapat sebesar 33,86 persen.
khususnya di jawa barat angkanya lebih tinggi lagi yaitu sebesar 42,07 persen. data lain dari kementrian pppa juga mengindikasikan tingginya kasus perkawinan anak.
data tersebut menyebutkan bahwa terdapat 65 ribu pengajuan dispensasi perkawinan anak pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan pada tahun 2022. 
perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak belum genap berusia 18 tahun.
baca juga:dimenangkan warga mundu pesisir, nasabah pertama tabungan ciremaiku
perkawinan anak merupakan pelanggaran serius atas hak-hak anak sebagaimana amanah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang diubah melalui undang-undang nomor 35 tahun 2014. hak anak juga dilindungi dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28.
usia anak merupakan masa yang penting untuk dapat berkembang secara fisik, emosional dan sosial. anak akan terdepreviasi atau terampas hak-haknya dengan adanya perkawinan anak.
anak yang menikah di usia dini cenderung hilang kesempatannya untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak perlindungan, kesempatan bermain, dan hak anak lainnya. 
siapa sesunguhnya yang paling berisiko terhadap perkawinan anak? the child marriage data portal (dilengkapi sumber lain) menyebutkan beberapa kondisi diantaranya;
baca juga:warga srengseng doakan bupati nina kembali pimpin indramayu dua periode
pertama, anak yang tinggal di pedesaan lebih terdeprivasi dengan perkawinan anak dibanding yang tinggal di perkotaan. kedua, perkawinan anak terjadi lebih banyak pada anak perempuan. 
ketiga, anak umur 13-17 tahun lebih banyak mengalami perkawinan anak dibanding usia sebelum 13 tahun. keempat, anak dari keluarga miskin dan anak putus sekolah lebih rentan untuk mengalami praktik perkawinan anak. 
faktor penyebab
beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingginya perkawinan anak diantaranya masalah kemiskinan, norma budaya, penetrasi internet dan perubahan iklim yang ekstrim. 
baca juga:332 unit rutilahu diperbaiki tahun ini, serap rp4 miliar apbd 
himpitan masalah ekonomi kerap menjadikan perkawinan anak sebagai alternatif solusi. dari sisi norma budaya, terdapat stigma bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan terutama jika perempuan telah menstruasi, perjodohan serta adanya kehamilan di luar nikah. 
meningkatnya penetrasi internet di masyarakat, menimbulkan dampak negatif masuknya pengaruh pornografi dan kekerasan seksual pada anak. konten pornografi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak yang mengarah pada perkawinan anak.
sementara itu faktor cuaca ekstrim memberikan dampak secara tidak langsung. cuaca ekstrim dan krisis lingkungan berdampak buruk terhadap perekonomian. buruknya perekonomian meningkatkan kerentanan terhadap praktik perkawinan anak.
dampak negatif
baca juga:menparekraf resmikan desa wisata religi leuwimunding 
perkawinan anak dapat menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, diantaranya; pertama, hilangnya hak kesehatan reproduksi dan seksual. 
perempuan yang menjalani pernikahan di usia terlalu muda, alat reproduksinya belum sepenuhnya matang. kondisi ini berpotensi menimbulkan komplikasi dalam persalinan, risiko kematian ibu, hingga ancaman kanker serviks.  
kedua, bayi yang dilahirkan berisiko memiliki berat badan yang rendah, keguguran, bayi prematur, bayi penyandang disabilitas, prevalensi stunting dan risiko kematian bayi.
faktor ketidaksiapan dari ibu yang mengandung menyebabkan bayi yang dikandungnya tidak dapat tumbuh secara optimal. 
baca juga:ki sidangkan 3 perkara sengketa informasi
ketiga, perkawinan anak menghilangkan akses anak terhadap pendidikan yang layak. anak yang sudah menikah terdeprivasi haknya untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi. 
keempat, anak secara mental dan psikologis belum siap untuk menjalani kehidupan berumahtangga. perkawinan anak sangat rentan dengan pertengkaran, kekerasan dalam rumahtangga (kdrt) bahkan perceraian.
data susenas mencatat 3,70 persen perempuan usia 15-19 tahun yang sudah berstatus kawin, cerai hidup dan cerai mati. 
kasus perkawinan anak dan kdrt juga menjadi pemicu banyaknya perempuan bekerja ke luar negeri. kelima, perkawinan anak dapat memperparah angka kemiskinan.
baca juga:ketua umum relawan beta gibran dukung aceng sunanto
anak yang mengalami perkawinan dini seringkali tidak bisa berkembang secara ekonomi. kondisi ini sangat rentan terjebak ke dalam rantai kemiskinan dan ketimpangan gender. 
rekomendasi
mengingat begitu kompleksnya dampak negatif perkawinan anak, maka upaya pencegahan perkawinan anak perlu terus ditingkatkan.
dibutuhkan kolaborasi antar stakeholder pemerintah dengan melibatkan pihak swasta, akademisi, tokoh agama, tokoh maysarakat, media masa dan komunitas terkait. 
baca juga:lci siap bantu legalitas usaha umkm di majalengka
upaya menekan angka kemiskinan tentu juga menjadi prioritas dalam kaitannya dengan pencegahan perkawinan anak. kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak perlu terus dibangun baik terhadap orang tua maupun anak. 
membangun pemahaman anak terhadap kesehatan reproduksi bisa dilakukan melalui integrasi pelajaran di sekolah pada jenjang yang sesuai.
pemanfaatan media sosial dan adanya konseling remaja sangat membantu dalam mensosialisasikan pencegahan perkawinan anak dan kehamilan yang tidak diinginkan.
untuk wilayah dengan angka putus sekolah tinggi dan angka perkawinan anak tinggi, perlu diberi program khusus yang selaras dengan faktor penyebabnya.
baca juga:mengadu sulit urus perizinan 
untuk itu perlu ada kajian terlebih dahulu mengenai faktor penyebab kondisi tersebut agar program yang diberikan lebih tepat sasaran.
pada kondisi di mana terdapat kasus korban perkawinan anak, maka perlu ada kejelasan mekanisme perlindungan dan penanganannya. mekanisme yang dibangun di daerah perlu terintegrasi dengan mekanisme dan pemantauan yang telah dibangun oleh pemerintah pusat.  upaya pencegahan perkawinan merupakan hal yang sangat krusial. 
kompleksitas masalah perkawinan anak membutuhkan kolaborasi tidak hanya dari pihak pemerintah. upaya pencegahan ke depan harus lebih terstruktur, komprehensif dan integratif demi meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. (*)
*penulis adalah statistisi madya, bps kabupaten cirebon