Pelayanan BPN Disorot Pemkab

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Rabu , 24 Jul 2024 - 19:28

Sekda Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva'i MPd.-istimewa-radar cirebon

CIREBON-Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon disorot pemerintah daerah. Pasalnya, pensertifikatan aset milik pemerintah daerah di BPN dinilai lambat.

Sekda Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva'i MPd berharap kinerja BPN lebih optimal. Sebab, tidak sedikit pengajuan pensertifikatan aset yang diajukan BKAD ke BPN.

“Bayangkan, dari 220 pengajuan tahun lalu, hanya menghasilkan empat bidang saja,” ujar Sekda Hilmy Riva’i kepada Radar Cirebon usai menghadiri sidang paripurna, Rabu (24/7).

Bahkan, lanjutnya, masih ada sisa usulan sertifikasi aset Pemda dari tahun 2015 lalu. Menyisakan 6 bidang lagi. Padahal, Pemda diberikan target Monitoring Centre of Prevention (MCP) KPK.

BACA JUGA:Buka Opsi Hapus Terminal Losari

“Harapan kami, sertifikat aset Pemda terutama PSU bisa terus digenjot. Sehingga mampu menyelesaikan susuai dengan target kesepakatan yang sesuai dengan target MCP KPK,” kata Hilmy.

Sebagai informasi, MCP ini bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi oleh KPK sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring.

“Artinya, ketika usulan sertifikasi aset Pemda dalam setahun terakhir hanya membuahkan 4 bidang saja, itu menjadi pekerjaan rumah yang harus difikirkan. Langkah apa yang perlu Pemda dilakukan kedepan,” terangnya.

Padahal, kata Hilmy, komunikasi sudah intens dilakukan Pemda melalui BKAD, terutama bidang aset. Bahkan hitungannya hampir seminggu sekali Pemda dengan institusi vertikal tersebut melakukan diskusi-diskusi. Hanya saja karena keterbatasan dan lainnya, output yang dihasilkan masih kurang optimal.

“Sebetulnya komunikasi dengan BPN sudah bagus. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang kendalanya disitu. Nanti kita akan terus koordinasikan,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala BKAD, Hj Sri Wijayawati SSos MSi menambahkan, sebetulnya setelah ramai pemberitaan terkait usulan pensertifikatan aset Pemda yang belum tuntas, tim dari BPN langsung komunikatif.

Namun, kondisinya tidak semudah yang dibayangkan. “Namanya memperbaiki tidak bisa cepat. Kita terus konsen membenahi benang kusut yang terjadi dulu-dulu,” katanya singkat. (sam)

pelayanan bpn disorot pemkab                            cirebon-kinerja badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten cirebon disorot pemerintah daerah. pasalnya, pensertifikatan aset milik pemerintah daerah di bpn dinilai lambat. 
sekda kabupaten cirebon, dr h hilmy riva'i mpd berharap kinerja bpn lebih optimal. sebab, tidak sedikit pengajuan pensertifikatan aset yang diajukan bkad ke bpn. 
“bayangkan, dari 220 pengajuan tahun lalu, hanya menghasilkan empat bidang saja,” ujar sekda hilmy riva’i kepada radar cirebon usai menghadiri sidang paripurna, rabu (24/7).
bahkan, lanjutnya, masih ada sisa usulan sertifikasi aset pemda dari tahun 2015 lalu. menyisakan 6 bidang lagi. padahal, pemda diberikan target monitoring centre of prevention (mcp) kpk. 
baca juga:buka opsi hapus terminal losari
“harapan kami, sertifikat aset pemda terutama psu bisa terus digenjot. sehingga mampu menyelesaikan susuai dengan target kesepakatan yang sesuai dengan target mcp kpk,” kata hilmy. 
sebagai informasi, mcp ini bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang digawangi oleh kpk sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring. 
“artinya, ketika usulan sertifikasi aset pemda dalam setahun terakhir hanya membuahkan 4 bidang saja, itu menjadi pekerjaan rumah yang harus difikirkan. langkah apa yang perlu pemda dilakukan kedepan,” terangnya. 
padahal, kata hilmy, komunikasi sudah intens dilakukan pemda melalui bkad, terutama bidang aset. bahkan hitungannya hampir seminggu sekali pemda dengan institusi vertikal tersebut melakukan diskusi-diskusi. hanya saja karena keterbatasan dan lainnya, output yang dihasilkan masih kurang optimal.
baca juga:jalan nasional majalengka kuningan dua bulan
“sebetulnya komunikasi dengan bpn sudah bagus. dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. tapi memang kendalanya disitu. nanti kita akan terus koordinasikan,” tuturnya. 
di tempat yang sama, kepala bkad, hj sri wijayawati ssos msi menambahkan, sebetulnya setelah ramai pemberitaan terkait usulan pensertifikatan aset pemda yang belum tuntas, tim dari bpn langsung komunikatif.
namun, kondisinya tidak semudah yang dibayangkan. “namanya memperbaiki tidak bisa cepat. kita terus konsen membenahi benang kusut yang terjadi dulu-dulu,” katanya singkat. (sam)

Tag

Share