NJOP Naik, Bapenda Silahkan Apersi Ajukan Keberatan

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Sabtu , 20 Jul 2024 - 11:25

Kabid Pengelolaan Pajak Daerah (P2D) Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi Sudjati angkat bicara perihal kenaikan NJOP.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon membuka ruang bagi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Cirebon mengajukan keberatan atas kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Kabid Pengelolaan Pajak Daerah (P2D) Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi Sudjati menjelaskan, bahwa kenaikan NJOP di Kabupaten Cirebon bukan tanpa alasan.

Menurutnya, ada penyesuaian untuk NJOP di setiap titik lokasi. Misalnya, di Jalan Tuparev Kedawung, tahun 2021 NJOP-nya Rp2,7 juta per meter. Tapi setelah penyesuaian, dengan melibatkan konsultan untuk appraisal, NJOP naik.

“Hasil appraisal di Jalan Tuparev itu Rp10-14 juta per meter. Tapi kita ambil tengah-tengahnya 60-70 persen, jatuhnya di angka Rp7-8 juta per meter persegi. Artinya, kita tidak naik 100 persen dari hasil appraisal atau minimal di batas orang Ling rendah bertransaksi,” kata Fahmi, Jumat 19 Juli 2024.

Jadi, kenaikan NJOP itu sebetulnya bentuk penyesuaian, bukan kenaikan. Sebab, nilai NJOP di Kabupaten Cirebon itu terlalu rendah dengan nilai pasar.

“Kalau pun dinilai kemahalan, gak segitu nih nilainya, tapi segini. Silakan ajukan ke kita. Nanti akan kita diterapkan tahun depan untuk disesuaikan. Tapi kita survei dulu," terangnya.

Fahmi mengakui, memang beberapa kali ada developer datang ke Bapenda, mengeluhkan terkait kenaikan NJOP.

Namun, pihaknya menyarankan bagi yang siteplan dan izin perumahan nya sudah ada untuk dilakukan split sertifikat perumahan terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengurangi biaya.

BACA JUGA:Anak Cirebon Siap Juara AFF

“Artinya, kalau belum di-split, hitungannya NJOP itu glondongan. Misalnya, lahan di depan nilai NJOP Rp1,4 juta, maka hitungan berapa hektare dari depan sampai belakang itu dengan harga yang sama, karena dalam satu kesatuan. Lain halnya ketika, sudah di split,” paparnya.

Fahmi menjelaskan, kenaikan NJOP itu sebetulnya ingin melindungi aset masyarakat. Artinya, ketika NJOP sesuai pasar, harga jualnya juga tinggi. Termasuk ketika diagunkan ke bank itu yang dilihat NJOP sebagai dasar penaksiran harga.

“Penyesuaian kenaikan NJOP ini juga sesuai undang-undang. Dan kenaikan NJOP itu bisa kapan saja terjadi perubahan. Sesuai tingkat keramaian suatu wilayah,” ungkapnya.

njop naik, bapenda silahkan apersi ajukan keberatan                            cirebon- badan pendapatan daerah kabupaten cirebon membuka ruang bagi asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia (apersi) cirebon mengajukan keberatan atas kenaikan nilai jual objek pajak (njop). 
kabid pengelolaan pajak daerah (p2d) bapenda kabupaten cirebon, fahmi sudjati menjelaskan, bahwa kenaikan njop di kabupaten cirebon bukan tanpa alasan. 
menurutnya, ada penyesuaian untuk njop di setiap titik lokasi. misalnya, di jalan tuparev kedawung, tahun 2021 njop-nya rp2,7 juta per meter. tapi setelah penyesuaian, dengan melibatkan konsultan untuk appraisal, njop naik.
baca juga:rutin gelar senam bersama setiap jumat
“hasil appraisal di jalan tuparev itu rp10-14 juta per meter. tapi kita ambil tengah-tengahnya 60-70 persen, jatuhnya di angka rp7-8 juta per meter persegi. artinya, kita tidak naik 100 persen dari hasil appraisal atau minimal di batas orang ling rendah bertransaksi,” kata fahmi, jumat 19 juli 2024.
jadi, kenaikan njop itu sebetulnya bentuk  penyesuaian, bukan kenaikan. sebab, nilai njop di kabupaten cirebon itu terlalu rendah dengan nilai pasar.
“kalau pun dinilai kemahalan, gak segitu nih nilainya, tapi segini. silakan ajukan ke kita. nanti akan kita diterapkan tahun depan untuk disesuaikan. tapi kita survei dulu," terangnya. 
fahmi mengakui, memang beberapa kali ada developer datang ke bapenda, mengeluhkan terkait kenaikan njop.
namun, pihaknya menyarankan bagi yang siteplan dan izin perumahan nya sudah ada untuk dilakukan split sertifikat perumahan terlebih dahulu. tujuannya untuk mengurangi biaya. 
baca juga:anak cirebon siap juara aff
“artinya, kalau belum di-split, hitungannya njop itu glondongan. misalnya, lahan di depan nilai njop rp1,4 juta, maka hitungan berapa hektare dari depan sampai belakang itu dengan harga yang sama, karena dalam satu kesatuan. lain halnya ketika, sudah di split,” paparnya.
fahmi menjelaskan, kenaikan njop itu sebetulnya ingin melindungi aset masyarakat. artinya, ketika njop sesuai pasar, harga jualnya juga tinggi. termasuk ketika diagunkan ke bank itu yang dilihat njop sebagai dasar penaksiran harga.
“penyesuaian kenaikan njop ini juga sesuai undang-undang. dan kenaikan njop itu bisa kapan saja terjadi perubahan. sesuai tingkat keramaian suatu wilayah,” ungkapnya.
baca juga:sdn kertasari iii hanya terima 3 siswa baru
fahmi mencontohkan, di salah satu kecamatan gebang untuk satu wilayah, yang blok a sebelumnya rp400 ribu, ketika ada investasi dan berdiri pabrik, otomatis harga tanah disekitar nya menyesuaikan. artinya penyesuaian njop tidak dipukul rata. 
“kalau apresi itu keberatan dengan kenaikan njop, silakan ajukan keberatan ke kita. berapa sih pantasnya disitu"
"itu pun harus ada bukti dari akuntan publik seperti, ketika perusahaan itu pailit. tentunya harus ada appraisal. nanti hasil itu jadi bahan kita untuk mengubah ketetapan. tapi akan kita kaji lagi. karena kita juga punya tim penetapan njop,” pungkasnya.
baca juga:dppkbp3a gelar pelatihan kode etik perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi 
sebelumnya, puluhan pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) atau subsidi di kabupaten cirebon menjerit. pasalnya, nilai jual objek pajak (njop) naik 1000 persen.
mereka yang tergabung dalam asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia (apersi) korwil i cirebon pun curhat ke dprd kabupaten cirebon, rabu 17 juli. menyampaikan keluh kesah atas kenaikan tersebut. 
bendahara apersi cirebon, sarini mengatakan, kenaikan njop mulai tahun 2023 hampir mencapai 1000 persen. 
kenaikan ini, kata sarini, dirasa sangat membebani para pengembang, khususnya yang bergerak di sektor perumahan bersubsidi.
baca juga:kamboja vs indonesia, berharap langsung kunci semifinal
“njop per meter yang sebelumnya sebesar rp243.000 melonjak menjadi rp2.352.000 pada tahun 2024. kenaikan ini hampir 1000 persen hanya dalam dua tahun,” ujar sarini usai audiensi bersama komisi ii dprd kabupaten cirebon dengan menghadirkan sejumlah skpd terkait. 
dijelaskannya, harga jual perumahan bersubsidi yang ditetapkan pemerintah adalah rp166 juta dengan spesifikasi sesuai standar pupr. namun, dengan kenaikan njop yang signifikan, biaya pbb yang harus dibayarkan oleh para pengembang menjadi sangat tinggi.
baca juga:dian ajukan cuti
“pbb yang sebelumnya hanya rp4,5 juta, kini menjadi rp22,5 juta. kenaikan lima kali lipat ini jelas menjadi beban berat bagi kami,” ungkapnya. 
menurutnya, kebijakan kenaikan njop ini dirasa tidak adil dan subjektif. terlebih lahan pengembang perumahan bersubsidi lokasinya tidak cukup strategis.