Pemkot Cirebon akan Menerima 40 Pegawai ASN Kemenkumham

CIREBON- Empat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon akan menjadi objek penelitian studi lapangan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 

Langkah ini diambil menyusul penempatan puluhan ASN Kemenkumham sebagai peserta Diklat Pelatika Kepemimpinan Pengawas, yang melakukan studi lapangan di lingkungan Pemkot Cirebon.

Penempatan peserta Diklat ini dilakukan langsung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham RI, diterima oleh Penjabat Walikota (Pj Walikota Cirebon) Agus Mulyadi di Gedung Setda pada Selasa 16 Juli.

BACA JUGA:RMA Attaqwa Gelar Supercamp VII Dihadiri Kepala BI dan Pj Sekda

Agus Mulyadi menjelaskan bahwa Pemkot Cirebon akan menerima 40 pegawai ASN dari berbagai satuan kerja di Kemenkumham seluruh Indonesia, yang sedang menjalani pelatihan kepemimpinan Pengawas. 

Mereka akan melakukan studi lapangan di empat perangkat daerah, antara lain di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).

“Kami akan mendorong kajian terkait peran Pemda dalam kaitannya dengan Kemenkumham. Pemda memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi produk hukum daerah yang disesuaikan dengan arahan Kemenkumham,” ujarnya.

BACA JUGA:Sering Bohong dan Sulit Dikendalikan

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Pemkot Cirebon yang terkait dengan Kemenkumham, mereka telah mengoperasikan JDIH untuk pelayanan dokumentasi informasi produk hukum daerah.

“Alhamdulillah, kami merespons baik kedatangan rekan-rekan dari Kemenkumham. Kami juga menyarankan agar setiap kunjungan ke wilayah Cirebon, akomodasi dilakukan di Kota Cirebon untuk mendukung pertumbuhan ekonomi setempat,” tambahnya.