Ada Boikot, Realisasi PBB Kota Cirebon Masih Rendah

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Jumat , 12 Jul 2024 - 22:18

Warga Kota Cirebon menggelar aksi menolak kenaikan PBB, beberapa waktu lalu.-dokumen-radar cirebon

CIREBON- Seruan boikot atau menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2024 di Kota Cirebon nampaknya berimbas pada perolehan realisasi PBB yang telah masuk ke kas daerah.

Hingga pertengahan bulan Juli ini, baru tercapai sekitar 30 persen. Padahal, masa bayar PBB tahun buku 2024 jatuh temponya berada di kisaran 2,5 bulan lagi atau jatuh tempo di 30 September 2024.

Informasi yang dihimpun Radar Cirebon, hingga Jumat (12/7), realisasi PBB yang sudah tercatatkan di kas daerah Pemkot Cirebon baru mencapai sekitar Rp24,795 miliar. Atau, baru terealisasi di angka 35,21 persen dari total target PBB tahun 2024 sebesar Rp70,4 miliar.

Seruan boikot atau menunda membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2024 Kota Cirebon ini kembali mengemuka hingga Jumat (12/7). Masyarakat dan para tokoh yang selama ini melakukan penolakan, tetap mendesak adanya peninjauan ulang tarif PBB, bukan diskon.

Salah satu tokoh Cirebon, Ir Soenoto, misalnya, masih tetap pada tuntutan sebelumnya. Yakni tinjau ulang tarif PBB. Soenoto dalam keterangannya yang diterima Radar Cirebon, Jumat (12/7), menegaskan bahwa diskon itu hanya berlaku untuk komoditas atau barang dagangan. “PBB itu bukan barang dagangan seperti kacang dan bawang,” tegasnya.

Kalau diskon diberlakukan, sambung Soenoto, tahun depan kembali ke tarif pokok. Ia juga mendesak agar perda mengenai tarif PBB 2024 disertai dengan kajian ilmiah. Ia mengatakan pemerintah kota harusnya melihat kondisi ekonomi masyarakat yang lagi terpuruk.

Masih kata Soenoto, kebijakan Pj Walikota Cirebon mengenai tarif PBB ini harus berdasarkan atas kesepakatan dengan DPRD. “Maka, pemda hendaknya mencabut keputusan yang sudah dikeluarkan dan mengkaji ulang,” terangnya.

Sebelumnya, pada pekan pertama Juni 2024, Soenoto dan elemen masyarakat lainnya melakukan aksi demo di depan Balaikota Cirebon. Saat berorasi, Soenoto menegaskan sebagai wajib pajak, pihaknya sadar bahwa membayar pajak itu sebagai kewajiban warga negara kepada negara.

Tapi, lanjutnya, eksekutif dan legislatif jangan hanya merasa bisa, tapi lebih penting lagi harus bisa merasa perasaan rakyat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk pasca Covid-19.

Soenoto juga menjelaskan mengapa ia dan sejumlah tokoh atau pengusaha lainnya hadir langsung dalam aksi massa itu. Hal itu, lanjutnya, menandakan ada sesuatu yang serius.

“Saya tidak mungkin ke sini kalau bukan karena sesuatu yang serius. Kami mendesak legislatif dan eksekutif membatalkan kenaikan pajak PBB yang naiknya ugal-ugalan,” ujarnya.

“Rakyat disuruh memaklumi perhitungan PBB, padahal bangunan tanah dan rumah itu bukan barang dagangan seperti cabe, kentang. Ini bayar pajak PBB lebih mahal dibandingkan tinggal di hotel setahun,” tandasnya.

ada boikot, realisasi pbb kota cirebon masih rendah                            cirebon- seruan boikot atau menunda membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) 2024 di kota cirebon nampaknya berimbas pada perolehan realisasi pbb yang telah masuk ke kas daerah.
hingga pertengahan bulan juli ini, baru tercapai sekitar 30 persen. padahal, masa bayar pbb tahun buku 2024 jatuh temponya berada di kisaran 2,5 bulan lagi atau jatuh tempo di 30 september 2024.
informasi yang dihimpun radar cirebon, hingga jumat (12/7), realisasi pbb yang sudah tercatatkan di kas daerah pemkot cirebon baru mencapai sekitar rp24,795 miliar. atau, baru terealisasi di angka 35,21 persen dari total target pbb tahun 2024 sebesar rp70,4 miliar.
seruan boikot atau menunda membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) 2024 kota cirebon ini kembali mengemuka hingga jumat (12/7). masyarakat dan para tokoh yang selama ini melakukan penolakan, tetap mendesak adanya peninjauan ulang tarif pbb, bukan diskon.
baca juga:kcd wilayah x jabar dan pihak sekolah sebut ppdb 2024 sudah sesuai sop
salah satu tokoh cirebon, ir soenoto, misalnya, masih tetap pada tuntutan sebelumnya. yakni tinjau ulang tarif pbb. soenoto dalam keterangannya yang diterima radar cirebon, jumat (12/7), menegaskan bahwa diskon itu hanya berlaku untuk komoditas atau barang dagangan. “pbb itu bukan barang dagangan seperti kacang dan bawang,” tegasnya.
kalau diskon diberlakukan, sambung soenoto, tahun depan kembali ke tarif pokok. ia juga mendesak agar perda mengenai tarif pbb 2024 disertai dengan kajian ilmiah. ia mengatakan pemerintah kota harusnya melihat kondisi ekonomi masyarakat yang lagi terpuruk.
masih kata soenoto, kebijakan pj walikota cirebon mengenai tarif pbb ini harus berdasarkan atas kesepakatan dengan dprd. “maka, pemda hendaknya mencabut keputusan yang sudah dikeluarkan dan mengkaji ulang,” terangnya.
sebelumnya, pada pekan pertama juni 2024, soenoto dan elemen masyarakat lainnya melakukan aksi demo di depan balaikota cirebon. saat berorasi, soenoto menegaskan sebagai wajib pajak, pihaknya sadar bahwa membayar pajak itu sebagai kewajiban warga negara kepada negara.
baca juga:pln peduli: dorong kemandirian kaum rentan dan dukung pengembangan umkm 
tapi, lanjutnya, eksekutif dan legislatif jangan hanya merasa bisa, tapi lebih penting lagi harus bisa merasa perasaan rakyat. apalagi di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk pasca covid-19.
soenoto juga menjelaskan mengapa ia dan sejumlah tokoh atau pengusaha lainnya hadir langsung dalam aksi massa itu. hal itu, lanjutnya, menandakan ada sesuatu yang serius.
“saya tidak mungkin ke sini kalau bukan karena sesuatu yang serius. kami mendesak legislatif dan eksekutif membatalkan kenaikan pajak pbb yang naiknya ugal-ugalan,” ujarnya.
“rakyat disuruh memaklumi perhitungan pbb, padahal bangunan tanah dan rumah itu bukan barang dagangan seperti cabe, kentang. ini bayar pajak pbb lebih mahal dibandingkan tinggal di hotel setahun,” tandasnya.
baca juga:xfa ai dan pgri kota yogyakarta advokasi lebih banyak bantuan ke panti asuhan
perlu diketahui, sedikitnya sudah ada dua kali ajakan menunda membayar pbb. pertama, seruan tersebut dilancarkan masyarakat dan sejumlah tokoh pada awal mei lalu. seruan kedua, muncul pasca didapatnya kado hari jadi cirebon ke-597.
kado pada momen hari hadi itu sendiri bukan kado yang menyenangkan. karena ternyata pemda hanya sekedar memberikan diskon nonperiodik sebesar 50 persen. tak pelak, diskon tersebut tidak terlalu digubris.
salah satu koodinator paguyuban masyarakat pejuang pbb kota cirebon, hendrawan rizal, mengungkapkan bahwa pihaknya memilih untuk tidak memanfaatkan kebijakan diskon nonperiodik 50 persen. karena jika mengikuti program tersebut, kata dia, sama saja dengan menyetujui adanya kenaikan tagihan pbb yang sangat tinggi di tahun 2024 ini.
“kalau kita tertarik dengan diskon 50 persen dan membayarnya sekarang, sama saja kita menyetujui adanya kenaikan pbb 2024 yang tidak masuk akal ini. kalau hari ini kita setuju dengan diskon hari jadi atau diskon hut ri, belum tentu tahun depan ada lagi. bahkan, belum tentu tarif pbb tahun depan bisa lebih murah," ujarnya.
baca juga:kaum disabilitas bisa bergabung dengan fara
sambung hendrawan, pihaknya memilih menunda membayar pbb sampai dengan adanya keputusan lain dari pemkot cirebon. “jadi yang kami inginkan adalah tinjau ulang, bukan diskon. kalau mengikuti program diskon, sama saja kami menyetujui kenaikan tagihan pbb tahun 2024 yang yang sangat tinggi,” tandas hendrawan.
seperti diketahui, pemkot cirebon memberlakukan program diskon nonperiodik mulai 2 juli sampai 15 juli 2024.
kepala bpkpd kota cirebon h mastara map mengatakan program ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh pj walikota cirebon agus mulyadi pada agenda musrenbang beberapa waktu lalu. serta pernah disampaikan dalam berbagai media promosi dan informasi.
dia menyebutkan, program ini dilakukan dalam rangka hari jadi cirebon. masa programnya, berlangsung selama 14 hari. “selama 14 hari bisa mengakses program ini, termasuk sabtu-minggu wajib pajak bisa membayar di channel eksternal, bisa minimarket, dan layanan agregator bank bjb lainnya," sebut mastara, baru-baru ini.
baca juga:akademisi diminta kritis
dia menerangkan, program ini berlaku buat semua wajib pajak pbb-p2 di kota cirebon, termasuk bagi yang selama ini masih merasa keberatan dengan tagihan di sppt mereka. “diskon itu ya berdasarkan secara periodik dan nonperiodik atau momen tertentu," tuturnya.
tambah mastara, kalaupun keringanan lainnya selain program diskon ini, bisa diproses personal oleh wajib pajak. mereka bisa mengajukan ke kantor pelayanan di bpkpd. adapun keringanan yang sifatnya status wajib pajak, juga bisa diajukan.
misalnya, veteran bisa mengajukan keringanan dan diberikan 75 persen. pensiunan 50 persen maksimal keringanan. “pengajuan keringanan secara personal ini berlaku sepanjang program pbb-p2 sebelum tanggal jatuh tempo," imbuhnya. (azs)