Pendemo Ungkap Kejanggalan PPDB di Kota Cirebon, Minta Pelakunya Diproses Hukum

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Kamis , 11 Jul 2024 - 21:31

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan KCD Wilayah X Jawa Barat di Jl Dr Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Kamis (11/7/2024).-dedi haryadi-radar cirebon

PERNAH DISAMPAIKAN ANGGOTA DPRD
Persoalan PPDB SMAN/SMKN 2024 tingkat Kota Cirebon, khususnya pada Jalur Zonasi, pernah diutarakan oleh anggota DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik.

Salah satu kejanggalan yang mencuat adalah adanya pendaftar di SMAN Kota Cirebon yang bersekolah di SMP di luar Kota Cirebon, yang notabene tidak berbatasan langsung dengan wilayah Kota Cirebon. Bahkan, ada yang berasal dari SMP di luar Provinsi Jawa Barat.

Sebagai contoh, terdapat pendaftar Jalur Zonasi yang diterima di beberapa SMAN Kota Cirebon, padahal SMP-nya berada di Purwokerto, Jawa Tengah, dan Kabupaten Majalengka, dengan domisili di Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi.

Fitrah Malik mengatakan kejanggalan ini menunjukkan bahwa praktik PPDB SMA/SMK tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Pemprov Jawa Barat yang seharusnya mengutamakan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu SOP yang tidak terpenuhi adalah kewajiban mencantumkan alamat lengkap saat mendaftar melalui website PPDB. Selain itu, jika ada perubahan domisili, harus ada bukti bahwa seluruh anggota keluarga telah tinggal di domisili baru minimal 1 tahun. Jika hanya anak yang pindah, harus ada surat pernyataan perwalian atau pengasuhan yang sah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peserta yang diterima hanya mencantumkan informasi sampai tingkat kelurahan saja di website PPDB Jabar. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan mendalam, terungkap bahwa jarak domisili antar siswa yang diterima terkadang hanya berbeda beberapa meter atau bahkan sentimeter.

"Seperti terdapat kompleks perumahan khusus untuk PPDB. Apakah memang rumah para siswa yang diterima ini berdekatan atau berkumpul di satu area," ungkapnya pada akhir Juni 2024.

Fitrah juga menegaskan bahwa Komisi III DPRD Kota Cirebon akan melaporkan dugaan praktik manipulasi dalam PPDB SMA/SMK jalur zonasi ini kepada Ombudsman RI, Gubernur Jabar, dan Kementerian Pendidikan.

Ia menambahkan bahwa dugaan manipulasi ini berpotensi merugikan calon peserta didik asli warga Kota Cirebon yang seharusnya memiliki hak lebih besar untuk diterima di SMAN yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. (rdh/azs)

pendemo ungkap kejanggalan ppdb di kota cirebon, minta pelakunya diproses hukum                            cirebon- puluhan orang dari aliansi pemuda dan mahasiswa cirebon menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor cabang dinas (kcd) wilayah x jawa barat di jl dr cipto mangunkusumo, kota cirebon, kamis, 11 juli 2024.
mereka memprotes hasil penerimaan peserta didik baru atau ppdb di sma negeri di kota cirebon. demo peduli pendidikan ini menarik perhatian masyarakat yang melintasi jl cipto. apalagi peserta aksi tidak hanya menggelar orasi.
mereka juga tampak membawa spanduk berisi protes soal ppdb, hingga aksi bakar ban dan saling dorong dengan polisi yang berjaga jaga di depan kcd wilayah x jabar. arus lalu lintas di jl dr cipto mangunkusumo pun sempat mengalami kemacetan panjang dari dua arah.
muhammad hikmah yasin dan jairus usup widodo, perwakilan pendemo yang ditemui wartawan di tengah-tengah aksi tersebut mengatakan demo kali ini dengan harapan mampu merevitalisasi pendidikan di kota cirebon.
baca juga:kuwu tinumpuk tinjau normalisasi sungai pasca banjir
“mengembalikan marwah pendidikan kepada jalur yang tepat,” kata jairus usup widodo didampingi muhammad hikmah jasin.
menurut jairus, pelaksanaan ppdb sma negeri di kota cirebon perlu diuji keabsahannya. ia mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penerimaan peserta didik baru sma negeri di kota cirebon. “maka kami menuntut, ketika ada kecurangan, sesuai dengan pakta integritas dan juga sop ppdb, para pelaku kecurangan di dunia pendidikan ini harus dihukum pemecatan ataupun pengunduran diri,” tegasnya.
terkait kejanggalan proses ppdb sma negeri di kota cirebon, muhammad hikmah yasin mengungkapkan sejumlah hal. menurutnya, ada sejumlah laporan dari masyarakat. pihaknya juga menemukan bukti-bukti kecurangan.kejanggalan itu, lanjut dia, terdapat pada jalur zonasi, prestasi, maupun afirmasi ketm atau keluarga ekonomi tidak mampu. “kalau untuk jalur zonasi itu, memang kita menemukan bukti-bukti yang ada, itu antar rumah, itu jaraknya cuman satu meter. gak masuk akal,” katanya.
“dan itu kita temukan di seluruh sma yang kita jadikan sampel. sampel-sampel kita ada di sma 1, sma 2, sma 6, sma 4, sma 3. sampel yang kita bawa, itu untuk jalur zonasi,” sambung muhammad hikmah yasin kepada wartawan.
baca juga:anggota pramuka ikuti pelatihan konten digital
untuk jalur prestasi olahraga, yasin mengatakan, pihaknya menemukan bukti pemalsuan piagam dan sertifikat. “banyak kejuaraan-kejuaraan yang dimanipulasi sertifikatnya. kita menemukan, dari anak yang memang dari awalnya tidak pernah mengikuti dunia persilatan, tiba-tiba dia juara o2sn,” terang yasin.
ia juga mengklaim pihaknya menemukan bukti kecurangan dari jalur ketm. yakni, siswa yang sebelumnya bersekolah di smp swasta terkemuka, namun masuk sma negeri di kota cirebon lewat jalur keluarga tidak mampu.
“jalur ketm logikanya adalah orang-orang yang tidak mampu. kita menemukan, smp asalnya itu dari boarding school yang memang notabenenya smp-smp ini mempunyai harga yang prestis. tapi kok bisa masuk sma negeri pakai jalur ketm,” kata yasin.
dia menambahkan bahwa temuan-temuan tersebut sudah dilaporkan ke ombudsman jabar, ombudsman ri, dan kadisdik jawa barat. yasin mengungkapkan, sudah ada konfirmasi dari ombudsman. menurutnya, ombudsman jawa barat akan segera mengirim utusan ke kota cirebon. “kalau gak minggu ini, minggu depan di hari senin,” tandasnya.
baca juga:danramil 1609 juntinyuat kunjungi lembaga yabumar
pernah disampaikan anggota dprdpersoalan ppdb sman/smkn 2024 tingkat kota cirebon, khususnya pada jalur zonasi, pernah diutarakan oleh anggota dprd kota cirebon fitrah malik.
salah satu kejanggalan yang mencuat adalah adanya pendaftar di sman kota cirebon yang bersekolah di smp di luar kota cirebon, yang notabene tidak berbatasan langsung dengan wilayah kota cirebon. bahkan, ada yang berasal dari smp di luar provinsi jawa barat.
sebagai contoh, terdapat pendaftar jalur zonasi yang diterima di beberapa sman kota cirebon, padahal smp-nya berada di purwokerto, jawa tengah, dan kabupaten majalengka, dengan domisili di kelurahan pekiringan kecamatan kesambi.
fitrah malik mengatakan kejanggalan ini menunjukkan bahwa praktik ppdb sma/smk tidak mengikuti standar operasional prosedur (sop) yang telah ditetapkan oleh pemprov jawa barat yang seharusnya mengutamakan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.
baca juga:pegagus prima sakti luncurkan diler wuling deta jatibarang
salah satu sop yang tidak terpenuhi adalah kewajiban mencantumkan alamat lengkap saat mendaftar melalui website ppdb.  selain itu, jika ada perubahan domisili, harus ada bukti bahwa seluruh anggota keluarga telah tinggal di domisili baru minimal 1 tahun. jika hanya anak yang pindah, harus ada surat pernyataan perwalian atau pengasuhan yang sah.
namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peserta yang diterima hanya mencantumkan informasi sampai tingkat kelurahan saja di website ppdb jabar. lebih lanjut, setelah pemeriksaan mendalam, terungkap bahwa jarak domisili antar siswa yang diterima terkadang hanya berbeda beberapa meter atau bahkan sentimeter.
"seperti terdapat kompleks perumahan khusus untuk ppdb. apakah memang rumah para siswa yang diterima ini berdekatan atau berkumpul di satu area," ungkapnya pada akhir juni 2024.
fitrah juga menegaskan bahwa komisi iii dprd kota cirebon akan melaporkan dugaan praktik manipulasi dalam ppdb sma/smk jalur zonasi ini kepada ombudsman ri, gubernur jabar, dan kementerian pendidikan.
baca juga:perayaan ulang tahun pertama hyundai kalijaga
ia menambahkan bahwa dugaan manipulasi ini berpotensi merugikan calon peserta didik asli warga kota cirebon yang seharusnya memiliki hak lebih besar untuk diterima di sman yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. (rdh/azs)