Perketat Pengamanan Infrastruktur Vital dari Serangan Siber

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lebih kuat dalam mengamankan infrastruktur vital nasional dari serangan siber, kemarin.-dok radar cirebon-radar cirebon

BOGOR-Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus lebih kuat dalam melindungi infrastruktur vital nasional dari serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara.

Hal itu disampaikan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI ke BSSN Sentul Kabupaten Bogor.

“Untuk itu, BSSN ini perlu mengembangkan keterampilan dan kompetensi SDM yang berkualitas dan responsif terhadap kemajuan teknologi informasi, membangun infrastruktur keamanan siber yang kuat, hingga regulasi yang implementatif,” kata Utut kepada wartawan, Minggu (7/7).

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, BSSN memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas keamanan siber di Indonesia.

BACA JUGA:Targetkan Himpun Dana Rp10 Miliar dari Alumni

Karena itu, Utut pun berharap agar kedepannya BSSN dapat mengimplementasikan peta jalan khusus pembelajaran pengamanan data yang komprehensif dan efektif untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam melindungi data dari ancaman siber.

“Jadi, disini kita (Komisi I DPR RI) juga menekankan bahwa pengamanan keamanan siber ini perlu diklasifikasi berdasarkan jenis aset yang akan dilindungi, jenis ancaman, tingkat pelindungan, dan, berdasarkan pendekatan,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan juga menjelaskan bahwa BSSN harus diberdayakan sebagai salah satu lembaga yang menangani tentang siber.

Menurutnya, penguatan lembaga BSSN setelah melihat perkembangan saat ini yang begitu luar biasa.

BACA JUGA:Banjir Rendam Sawah dan Jalan

“Tentang penanganan siber ini, kita tidak ada pilihan kecuali menguatkan siber agar mampu membackup, menahan serangan-serangan khususnya kepada data-data yang dimiliki oleh pemerintah,” ujarnya. (jpc)

Tag
Share