Akal-akalan Daftar Ulang Naik Kelas

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 02 Jun 2024 - 16:51

Ilustrasi--

Nah kebijakan daftar ulang kenaikan kelas yang diikuti pembayaran ini mustahil jika komite sekolah tidak mengetahuinya. Bisa jadi komite sekolah ditusuk dari belakang. Bagi siswa yang orang tuanya mampu tidak masalah, tinggal ngomong. Namun bagaimana dengan siswa yang orang tuanya tidak mampu? Ke mana dan bagaimana harus mencari uang untuk daftar ulang kenaikan kelas.

Ada kalanya siswa harus mencari uang sendiri dengan ikut kerja apa saja kepada orang lain agar bisa mendapatkan uang. Apa tidak pilu kita melihatnya. Mungkin banyak juga pembaca yang mengalami seperti itu.

Sekolah seharusnya memberikan kemudahan kepada orang tua siswa. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat lewat BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sejak lama memang sekolah gratis, tidak memungut biaya rutin tiap bulan, tidak menjual buku kepada siswa. Namun dalam perjalannya pasti ada saja uang sumbangan pagar mushola, atau sumbangan pembangunan gapura.

Dan, yang terlihat sepele itu adalah pembelian LKS untuk semester. Belum lagi kegiatan renang dan study tour keluar kota. Hingga kini sekolah masih membebani orang tua untuk acara kenaikan kelas dan tahun daftar ulang kenaikan kelas. Terpaksa bagaimana pun caranya orang tua siswa mencari uang untuk daftar ulang kenaikan kelas.

Siswa yang akan pentas, sibuk berlatih atau mencari uang tambahan untuk daftar ulang kenaikan kelas. Yang enak justru pihak sekolah tinggal menerima uang dari orang tua siswa.

Kasus ini tak bisa distop sekalipun didatangi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat). Ya, LSM juga manusia yang masih butuh duit. Entah harus sampai kapan kegiatan seperti ini bisa berakhir kecuali pemerintah atau Dinas Pendidikan memberi sanksi keras kepada sekolah yang melakukan itu. Semoga dilaksanakan. (*)

Cisaat, 29 Mei 2024

Penulis Lepas Cirebon

akal-akalan daftar ulang naik kelas                            oleh: sukanda subrata*
jelang akhir tahun pelajaran dan awal tahun pelajaran, tiga elemen masyaratakat ini dibuat super sibuk. ini berlangsung sudah sangat lama, bahkan penulis alami ketika masih menjadi siswa (smp pgri ciledug tahun 1982).
pertama yang sibuk itu pihak sekolah (guru), kedua siswa, dan ketiga orang tua siswa. sekolah sibuk mengerjakan adiministrasi kemuridan seperti pelaksanaan penilaian akhir tahun. oleh karena sekolah harus mengolah nilai siswa semester genap dan mencetak nilai.
selanjutnya nilai semester ganjil dan semester genap tersebut digabungkan untuk menentukan siswa naik kelas atau tidak. tentu sebagai laporan kepada orang tua siswa  dan laporan kepada dinas pendidikan. maka bentuk syukur rampungnya satu tahun pembelajaran munculah acara kenaikan kelas.
baca juga:pj walikota cirebon : pilkada di kota cirebon harus sukses tanpa ekses
kenaikan kelas identik dengan pentas seni. jauh sebelumnya pihak sekolah bersama komite sekolah berembuk untuk menentukan berapa besarnya anggaran yang dibutuhkan dan jenis apa saja yang akan dipentaskan. begitu  terjadi kesepakatan, dijatuhkan nominal biaya kepada orang tua siswa.
dari sinilah berawal ketidakberesan pengambilan keputusan. meski orang tua siswa sudah terwakili oleh komite sekolah, komite sekolah tidak mengetahui kemampuan finansial orang tua siswa secara personal. mestinya yang rapat itu perwakilan orang tua siswa dari masing-masing kelas, minimal dua puluh lima persennya.
dengan begitu sekolah dan komite sekolah mengetahui kemampuan orang tua secara umum. saat itu bisa membuat keputusan bersama. nantinya sekolah hanya mengerjakan yang bersifat teknis dan penyedia tempat. semua biaya ditanggung oleh orang tua siswa, boleh juga sekolah menutup kekurangan biaya jika terjadi minus.
jika keputusan musyarah hanya diambil dari pihak sekolah dan komite sekolah, berarti musyawarah tersebut tidak memperhatikan sisi kemanusiaan. kemampuan keuangan orang tua siswa berbeda. ada yang mampu, ada yang kurang mampu, bahkan ada yang tidak mampu.
baca juga:siraman rohani, warga binaan lapas cirebon dengarkan khotbah
kondisi seperti ini harus dijadikan pertimbangan dalam musyarah. misalnya: orang tua yang mampu membayar jangan disamakan dengan yang kurang mampu dan yang tidak mampu. tapi mustahil. biasanya disamaratakan.
jadi hendaknya pihak sekolah dan komite sekolah dalam membuat kebijakan itu jangan serampangan, agar tidak terjadi image negatif bagi sekolah. namun faktanya banyak sekolah melakukan hal yang sama. sekolah menggelar acara kenaikan kelas secara royal, serba mewah, menyewa panggung, sound dan grup seni.
mengapa tidak memberdayakan potensi yang dimiliki oleh sekolah. di sekolah pasti ada guru seni budaya, ada guru bahasa indonesia, di mana mereka ini punya kemampuan untuk dipresentasikan setahun sekali. tapi bisa dibilang masih beryukur sebesar apapun biayanya, seluruh warga sekolah bahkan orang tua siswa bisa menyaksikan.
yang sampai kini tidak habis pikir adalah adanya daftar ulang kenaikan kelas. begitu siswa berangkat sekolah, siswa diharus membayar sejumlah uang untuk pembayaran yang tidak jelas. jika tidak membayar maka siswa tersebut tidak bisa diterima di kelas baru. padahal sudah jelas tertera di dalam buka raport siswa yang bersangkutan naik kelas.
baca juga:dalam penanganan bencana kekeringan, dinsos lebih fokus pada pascabencana
nah kebijakan daftar ulang kenaikan kelas yang diikuti pembayaran ini mustahil jika komite sekolah tidak mengetahuinya. bisa jadi komite sekolah ditusuk dari belakang. bagi siswa yang orang tuanya mampu tidak masalah, tinggal ngomong. namun bagaimana dengan siswa yang orang tuanya tidak mampu? ke mana dan bagaimana harus mencari uang untuk daftar ulang kenaikan kelas.
ada kalanya siswa harus mencari uang sendiri dengan ikut kerja apa saja kepada orang lain agar bisa mendapatkan uang. apa tidak pilu kita melihatnya. mungkin banyak juga pembaca yang mengalami seperti itu.
sekolah seharusnya memberikan kemudahan kepada orang tua siswa. seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat lewat bos (bantuan operasional sekolah). sejak lama memang sekolah gratis, tidak memungut biaya rutin tiap bulan, tidak menjual buku kepada siswa. namun dalam perjalannya pasti ada saja uang sumbangan pagar mushola, atau sumbangan pembangunan gapura. 
dan, yang terlihat sepele itu adalah pembelian lks untuk semester. belum lagi kegiatan renang dan study tour keluar kota. hingga kini sekolah masih membebani orang tua untuk acara kenaikan kelas dan tahun daftar ulang kenaikan kelas. terpaksa bagaimana pun caranya orang tua siswa mencari uang untuk daftar ulang kenaikan kelas.
baca juga:maju pilbup, abraham pasang baliho di 12 titik strategis biar masyarakat lebih mengenal
siswa yang akan pentas, sibuk berlatih atau mencari uang tambahan untuk daftar ulang kenaikan kelas. yang enak justru pihak sekolah tinggal menerima uang dari orang tua siswa. 
kasus ini tak bisa distop sekalipun didatangi lsm (lembaga sosial masyarakat). ya, lsm juga manusia yang masih butuh duit. entah harus sampai kapan kegiatan seperti ini bisa berakhir kecuali pemerintah atau dinas pendidikan memberi sanksi keras kepada sekolah yang melakukan itu. semoga dilaksanakan. (*)
cisaat, 29 mei 2024
penulis lepas cirebon