Dianggap Salah Penempatan, 111 P3K Ngadu ke Gedung DPRD Majalengka

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Jumat , 31 May 2024 - 09:00

omisi 1 DPRD mengundang Dinas Pendidikan, BKPSDM, dan Inspektorat membaha aspirasi P3K.-dokumen -tangkapan layar

Saat mendatangi gedung DPRD, ratusan P3K disambut oleh Komisi 1 dan dilangsungkan rapat dengar pendapat dengan melibatkan Dinas Pendidikan, BKPSDM, Forum P3K, dan Inspektorat.

Usai rapat dengar pendapat (RDP), Komisi 1 mendorong inspektorat untuk terlibat dalam pemetaan dan penempatan P3K. Inspektorat harus mengawal penempatan guru ini, baik yang saat ini maupun yang akan datang.

Dengan tujuan agar pemetaan P3K ini dilakukan secara obyektif oleh Dinas Pendidikan.

"Kami harus mengingatkan agar inspektorat turun tangan. Sehingga jika ada masalah lagi, rekan-rekan dari forum 111 ini dapat langsung menghubungi inspektorat. Tidak perlu lagi melalui kami," jelasnya.

Ketua Forum Guru P3K, Muhamad Thoip Maulana SPdI menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten Majalengka atas pelaksanaan RDP ini.

Kedatangannya ke DPRD sebagai wakil dari masyarakat, setelah sebelumnya melakukan upaya bersilaturahmi kepada Dinas Pendidikan dan BKPSDM, namun mengalami kebuntuan.

Setelah RDP, ada titik temu di mana anggota yang mengeluhkan penempatan tugas, yang awalnya 126 orang, dikurangi menjadi 111 orang. Namun, masih banyak yang enggan pindah.

Dengan kondisi tersebut, dia berjuang keras, terutama karena kebanyakan yang mengeluh adalah kaum hawa yang usianya sudah lanjut dan secara fisik lemah, bahkan ada yang sedang menjalani kemoterapi.

Setelah RDP, dia mendapat informasi dari Dinas Pendidikan bahwa sekitar 59 orang dapat direlokasi untuk penempatan tugasnya, sementara 61 orang lainnya tidak bisa. Dia berharap Dinas Pendidikan dapat memperhatikan sisanya.

"Kami mengapresiasi upaya dari dinas karena sudah berusaha dan mengakomodir suara aspirasi dari rekan-rekan guru P3K. Harapannya, aspirasi itu dapat terakomodir sehingga tidak ada yang tersakiti di antara kita," jelasnya.

dianggap salah penempatan, 111 p3k ngadu ke gedung dprd majalengka                             majalengka - saat ini ada sekitar 111 orang pegawai dengan perjanjian kerja (p3k) di kabupaten majalengka yang tugasnya jauh dari tempat asal.
dan, komisi 1 dprd majalengka sendiri sudah menyikai hal tersebut.
menurut dprd, ada orang yang berasal dari cikijing namun ditempatkan di jatitujuh, dan ada yang dari jatitujuh namun ditempatkan di bantarujeg.
baca juga:maju pilbup, abraham pasang baliho di 12 titik strategis biar masyarakat lebih mengenal
"seolah-olah ada kesalahan penempatan. bahkan mereka (para p3k) sudah mengajukan keinginan untuk ditempatkan minimal tidak jauh dari kecamatan asalnya," ujar sekretaris komisi 1 dprd, dasim raden pamungkas.
oleh karena itu, sebelum rapat dengar pendapat ini, komisi 1 telah berkonsultasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia (kemenpan-rb).
"di sana, komisi 1 sudah banyak berdiskusi dan sebenarnya tidak ada masalah yang kompleks"
baca juga:keluarga pegi setiawan apresiasi sikap presiden jokowi
"karena pemetaan, baik dulu maupun sekarang, berasal dari dinas pendidikan"
"bagaimana dinas pendidikan memetakan kebutuhan guru di setiap sekolah, berapa guru yang dibutuhkan, berapa kelas, dan mata pelajaran apa yang sudah memiliki klasifikasi"
"oleh karena itu, kami mengundang rekan-rekan dari dinas pendidikan, bkpsdm, dan forum yang tadi saya sebutkan 111 orang. serta mengundang inspektorat," paparnya.
baca juga:komnas ham periksa saksi kasus vina dan eky
kemarin, pada har rabu tanggal 29 mei 2024, ratusan p3k ini  menggeruduk gedung dprd kabupaten majalengka.
mereka mempertanyakan perihal penempatan tugas guru p3k yang saat ini banyak dikeluhkan.
saat mendatangi gedung dprd, ratusan p3k disambut oleh komisi 1 dan dilangsungkan rapat dengar pendapat dengan melibatkan dinas pendidikan, bkpsdm, forum p3k, dan inspektorat.
baca juga:final liga 1 madura united vs persib bandung: menuju bintang tiga
usai rapat dengar pendapat (rdp), komisi 1 mendorong inspektorat untuk terlibat dalam pemetaan dan penempatan p3k. inspektorat harus mengawal penempatan guru ini, baik yang saat ini maupun yang akan datang.
dengan tujuan agar pemetaan p3k ini dilakukan secara obyektif oleh dinas pendidikan.
"kami harus mengingatkan agar inspektorat turun tangan. sehingga jika ada masalah lagi, rekan-rekan dari forum 111 ini dapat langsung menghubungi inspektorat. tidak perlu lagi melalui kami," jelasnya.
baca juga:pilbup cirebon, ayu dan luthfi bareng-bareng loncat ke gerindra 
ketua forum guru p3k, muhamad thoip maulana spdi menyatakan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten majalengka atas pelaksanaan rdp ini.
kedatangannya ke dprd sebagai wakil dari masyarakat, setelah sebelumnya melakukan upaya bersilaturahmi kepada dinas pendidikan dan bkpsdm, namun mengalami kebuntuan.
setelah rdp, ada titik temu di mana anggota yang mengeluhkan penempatan tugas, yang awalnya 126 orang, dikurangi menjadi 111 orang. namun, masih banyak yang enggan pindah.
baca juga:bmkg ingatkan potensi kekeringan meteorologis selama musim kemarau
dengan kondisi tersebut, dia berjuang keras, terutama karena kebanyakan yang mengeluh adalah kaum hawa yang usianya sudah lanjut dan secara fisik lemah, bahkan ada yang sedang menjalani kemoterapi.
setelah rdp, dia mendapat informasi dari dinas pendidikan bahwa sekitar 59 orang dapat direlokasi untuk penempatan tugasnya, sementara 61 orang lainnya tidak bisa. dia berharap dinas pendidikan dapat memperhatikan sisanya.
"kami mengapresiasi upaya dari dinas karena sudah berusaha dan mengakomodir suara aspirasi dari rekan-rekan guru p3k. harapannya, aspirasi itu dapat terakomodir sehingga tidak ada yang tersakiti di antara kita," jelasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Cirebon 05 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan