Potong Gaji untuk Tapera, Apindo: Sebaiknya ASN dan TNI/Polri Saja

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 29 May 2024 - 18:05

Ilustrasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).-istimewa-radar cirebon

BACA JUGA:PDIP Mulai Buka Komunikasi

Hal ini menunjukkan program MLT JHT BPJS Ketenagakerjaan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Apindo terus mendorong penambahan manfaat program MLT BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program Tapera dan Tapera sebaiknya diperuntukkan bagi ASN, TNI/Polri.

Masih menurut Shinta, jika pemerintah tetap akan menerapkan iuran Tapera diharapkan dengan dana yang terkumpul dari ASN, TNI/POLRI untuk manfaat mereka yang sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah.

“Mengingat pekerja yang telah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk program perumahan,” pungkas Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.

BELUM PERLU SAAT INI, BUTUH SOSIALISASI LAGI
Sementara itu, kebijakan pemotongan gaji ASN dan swasta untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3 persen dinilai Partai Buruh belum tepat diterapkan saat ini.

“Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran Tapera sebesar 3 persen tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK,” tegas Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu (29/5).

Menurut Said Iqbal, ada beberapa alasan program Tapera belum tepat dijalankan saat ini. Pertama, belum ada kepastian apakah peserta Tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program ini.

Alasan kedua, daya beli buruh turun akibat upah yang tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut. Bila dipotong lagi untuk Tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat.

“Dalam program Tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh. Hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat,” tegas Said Iqbal.

BACA JUGA:Bekali UMKM di Market Digital

Oleh karena itu, Partai Buruh mengusulkan agar UU Tapera direvisi dan memastikan rakyat memiliki rumah dengan harga terjangkau. Sebaiknya program Tapera dikaji ulang agar tidak dikorupsi.

“Partai Buruh dan KSPI menolak program Tapera dijalankan saat ini karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, PNS, TNI, Polri dan peserta Tapera," tegasnya.

Pemotongan gaji ASN dan swasta untuk iuran Tapera sebesar 3 persen juga dikritisi anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menginginkan agar masalah Tapera dipandang secara holistik. Ia mengatakan pemerintah perlu meyakinkan rakyat terlebih dulu, bahwa masalah penyediaan rumah bisa selesai.

“Jangan mengedepankan pemotongan (mandatory) 3 persen, yakni 2.5 persen pekerja dan 0.5 persen pemberi kerja, tapi sampaikan gambar besarnya dahulu," kata Mardani.

potong gaji untuk tapera, apindo: sebaiknya asn dan tni/polri saja                            jakarta- pihak swasta menolak aturan baru pemerintah yang mewajibkan karyawan swasta dan perusahaan pemberi kerja membayar iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) sebesar 3 persen. apindo misalnya, menyebut iuran tapera ini sebaiknya untuk asn dan tni/polri saja.
asosiasi pengusaha indonesia atau apindo secara tegas menyatakan menolak pemberlakuan aturan baru pemerintah mengenai iuran tapera.
aturan mengenai tapera sendiri tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat (tapera) yang telah diteken presiden jokowi pada tanggal 20 mei 2024.
ketua umum apindo shinta w. kamdani mengatakan iuran tapera hanya sebagai tambahan beban. apalagi setiap gaji pekerja wajib dipotong sebesar 2,5 persen dan 0,5 persen dari pemberi kerja.
baca juga:akan diperiksa polda jabar, bondol tetap yakin pegi tak bersalah
shinta mengatakan iuran tapera tidak diperlukan bagi karyawan untuk pembiayaan perumahan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana bpjs ketenagakerjaan. hal ini sesuai dengan regulasi pp no 55/2015 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan.
“di mana sesuai pp tersebut, maksimal 30 persen atau rp138 triliun, maka aset jht sebesar rp460 triliun dapat digunakan untuk program manfaat layanan tambahan (mlt) perumahan pekerja,” kata shinta dalam keterangannya di jakarta, dikutip rabu (29/5/2024).
dia menambahkan, dana mlt yang tersedia sangat besar, tapi masih sangat sedikit pemanfaatannya. padahal, untuk mendapatkan fasilitas perumahan karyawan swasta bisa memanfaatkan manfaat layanan tambahan (mlt) dari sumber dana program jaminan hari tua (jht) tersebut.
adapun fasilitasnya, terdiri dari pinjaman kpr sampai maksimal 500 juta, pinjaman uang muka perumahan (pumo) sampai dengan rp 150 juta dan pinjaman renovasi perumahan (prp) sampai dengan 200 juta serta fasilitas pembiayaan perumahan pekerja/kredit konstruksi (fppp/kk).
baca juga:harga emas naik 24% dalam 5 bulan terakhir
oleh sebab itu, apindo telah melakukan diskusi dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. antara lain dengan bpjs ketenagakerjaan dan himpunan bank milik negara (himbara) untuk mempercepat perluasan program mlt bagi kebutuhan perumahan pekerja swasta.
dalam diskusi tersebut, khusus pekerja swasta dapat dikecualikan dari tapera dan mendapatkan fasilitas perumahan dari bp jamsostek. apindo juga melakukan sosialisasi kepada developer melalui dpp real estate indonesia (rei).
apindo juga menginisiasi kick off penandatangan kerjasama bpjs ketenagakerjaan dan 2 bank himbara, yakni btn dan bni serta 4 bank lainnya, yaitu bank jabar, jateng, bali, dan aceh dalam rangka perluasan manfaat program mlt perumahan pekerja.
“saat ini terdapat 5 bank yang sedang melakukan perjanjian kerja sama (pks) dengan bpjs ketenagakerjaan. yaitu bank sumatera utara, bank sulutgo, bank jambi, bank sumsel babel, dan bank jawa timur," terangnya, dikutip dari jawa pos.
baca juga:pdip mulai buka komunikasi
hal ini menunjukkan program mlt jht bpjs ketenagakerjaan mencakup seluruh wilayah indonesia. untuk itu, apindo terus mendorong penambahan manfaat program mlt bpjs ketenagakerjaan sehingga pekerja swasta tidak perlu mengikuti program tapera dan tapera sebaiknya diperuntukkan bagi asn, tni/polri.
masih menurut shinta, jika pemerintah tetap akan menerapkan iuran tapera diharapkan dengan dana yang terkumpul dari asn, tni/polri untuk manfaat mereka yang sepenuhnya ada dalam kontrol pemerintah.
“mengingat pekerja yang telah menjadi anggota bpjs ketenagakerjaan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dana bpjs ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk program perumahan,” pungkas ketua umum apindo shinta w. kamdani.
belum perlu saat ini, butuh sosialisasi lagisementara itu, kebijakan pemotongan gaji asn dan swasta untuk tabungan perumahan rakyat (tapera) sebesar 3 persen dinilai partai buruh belum tepat diterapkan saat ini.
baca juga:pani edukasi pelajar soal bahaya narkoba
“secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran tapera sebesar 3 persen tidak akan mencukupi buruh untuk membeli rumah pada usia pensiun atau saat di phk,” tegas presiden partai buruh said iqbal dalam keterangan tertulis, rabu (29/5).
menurut said iqbal, ada beberapa alasan program tapera belum tepat dijalankan saat ini. pertama, belum ada kepastian apakah peserta tapera akan otomatis mendapatkan rumah setelah bergabung dengan program ini.
alasan kedua, daya beli buruh turun akibat upah yang tidak naik hampir 3 tahun berturut-turut. bila dipotong lagi untuk tapera, tentu beban hidup buruh semakin berat.
“dalam program tapera, pemerintah tidak membayar iuran sama sekali, hanya sebagai pengumpul dari iuran rakyat dan buruh. hal ini tidak adil karena ketersediaan rumah adalah tanggung jawab negara dan menjadi hak rakyat,” tegas said iqbal.
baca juga:bekali umkm di market digital
oleh karena itu, partai buruh mengusulkan agar uu tapera direvisi dan memastikan rakyat memiliki rumah dengan harga terjangkau. sebaiknya program tapera dikaji ulang agar tidak dikorupsi.
“partai buruh dan kspi menolak program tapera dijalankan saat ini karena akan semakin memberatkan kondisi ekonomi buruh, pns, tni, polri dan peserta tapera," tegasnya.
pemotongan gaji asn dan swasta untuk iuran tapera sebesar 3 persen juga dikritisi anggota komisi ii dpr, mardani ali sera. ketua dpp partai keadilan sejahtera (pks) itu menginginkan agar masalah tapera dipandang secara holistik. ia mengatakan pemerintah perlu meyakinkan rakyat terlebih dulu, bahwa masalah penyediaan rumah bisa selesai.
“jangan mengedepankan pemotongan (mandatory) 3 persen, yakni 2.5 persen pekerja dan 0.5 persen pemberi kerja, tapi sampaikan gambar besarnya dahulu," kata mardani.
baca juga:pastikan anggaran pilkada aman
menurutnya, penyediaan tanah menjadi masalah mendasar. tanpa ada keberpihakan, tidak mungkin ada perumahan dibangun di dekat tempat bekerja. “jika rumah dibangun tanpa mempertimbangkan lokasi bekerja, pasti tidak akan diminati, karena jelas menambah biaya transportasi," jelasnya.
untuk itu diperlukan political will, di mana pemerintah mengalokasikan apbn dan apbd untuk masalah perumahan dan menyediakan tanah di lokasi strategis, sebagai bentuk komitmen awal pemerintah. “belum dikenal dan dipercayanya bp tapera tapi sudah ada pemotongan, pemerintah telah melakukan tindakan berisiko tinggi.
bagaimana jika akhirnya kasus seperti asabri atau jiwasraya terjadi kembali?" tandas mardani ali sera.senada disampaikan ketua fraksi pan dpr ri saleh partaonan daulay. ia menilai aturan terkait tapera belum disosialisasikan secara baik.
“masih banyak masyarakat yang belum paham dan mendapat informasi yang kurang akurat. karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat memahami tapera ini dengan baik," kata saleh dalam keterangan tertulisnya, rabu (29/5).
baca juga:dkpp dorong budi daya padi organik
anggota komisi ix dpr ini mengurai terkait aturan peserta tapera adalah mereka yang berpenghasilan sama dengan atau lebih besar dari upah minimum, dinilainya kurang tepat.
“ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan. sebab, banyak juga anggota masyarakat yang gajinya jauh dari upah minimum. sementara, mereka juga adalah rakyat yang membutuhkan perumahan," teganya.
oleh sebab itu, f-pan mendesak pemerintah untuk mencari solusi terkait masalah ini. “kebijakan apa pun yang ditetapkan pemerintah, sudah semestinya adil dan bermanfaat bagi semua," ujarnya.
selain itu, aturan di dalamnya yang menyebut ada waktu paling lama 7 tahun untuk mendaftar jadi peserta terhitung sejak aturannya ditetapkan. menurutnya, selama masa itu, pemerintah didesak untuk melakukan kajian komprehensif agar kegiatan ini tidak menimbulkan gejolak sosial.
baca juga:calhaj diminta untuk menjaga kesehatan
“dari pengamatan saya, sejauh ini masih banyak hiruk- pikuk dan kebisingan terkait program ini. meskipun presiden mengatakan bahwa ini sangat baik untuk jangka panjang, namun saat ini masih saja ada kicauan yang bernada negatif. terutama di media-media sosial," tandas saleh.
sedangkan wakil ketua dpr abdul muhaimin iskandar atau cak imin bakal memanggil pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, untuk menjelaskan polemik itu, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.
“tentu, kita panggil semua pihak terkait, minta penjelasan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan memberatkan,” kata muhaimin iskandar, di gedung nusantara ii, komplek parlemen, senayan, jakarta, selasa (28/5).
diberitakan sebelumnya, presiden jokowi telah merilis peraturan pemerintah (pp) nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas pp nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat, 20 mei 2024.
baca juga:pastikan anggaran pilkada aman
isi peraturan itu, gaji, upah, atau penghasilan para pekerja di indonesia akan kena potongan tambahan untuk simpanan tapera. selama ini, sudah ada potongan pajak penghasilan (pph), iuran bpjs kesehatan, hingga iuran bpjs ketenagakerjaan.
pada pasal 5 pp tapera ditegaskan, setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib jadi peserta tapera. bahkan, pasal 7 merinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta tapera, tidak hanya pns atau asn dan tni-polri, serta bumn, tapi juga termasuk pekerja swasta dan lainnya, yang menerima gaji atau upah.
pada pasal 68 pp pun telah ditegaskan kepada para pemberi kerja agar mendaftarkan pekerjanya kepada bp tapera, paling lambat tujuh tahun sejak berlakunya pp 25/2020 pada 20 mei 2020. artinya, pendaftaran harus dilakukan pemberi kerja mulai 2027. (rc/rm)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 30 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan