Sidang Dugaan Korupsi Netanyahu Berlanjut

Pengadilan di Yerusalem bersiap-siap untuk melanjutkan sidang terhadap kasus dugaan korupsi yang menimpa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sidang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin ini akan fokus pada agenda mendengarkan beberapa tuduhan korupsi yang diarahkan kepada Netanyahu, sebagaimana dilaporkan oleh media Israel.

Benjamin Netanyahu, yang menjadi perdana menteri terlama di Israel, telah didakwa atas tuduhan penipuan, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus yang dikenal sebagai Kasus 1000, 2000, dan 4000. Dalam Kasus 1000, Netanyahu dan istrinya, Sara, dituduh menerima hadiah, termasuk sampanye dan cerutu, sebagai imbalan atas bantuan politik dari produser terkemuka Hollywood Arnon Milchan dan pengusaha miliarder Australia James Packer.

Pengadilan Yerusalem menyatakan bahwa aksi suap dapat menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara dan/atau denda, sementara penipuan dan pelanggaran kepercayaan dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga tiga tahun. Persidangan ini sebelumnya telah dimulai pada bulan Mei 2020, tetapi seringkali ditunda karena perselisihan antara pihak pembela dan penuntut, serta dampak pandemi Covid-19.

Jadwal sidang kembali terpaksa ditunda akibat terlibatnya Israel dalam perang melawan Hamas sejak 7 Oktober lalu. Namun, perang argumen antara keberatan pembela dan penuntut kemudian terus memengaruhi momentum sidang.

BACA JUGA:Dekap Kebudayaan Ke-5: Cakrawala Cirebon 20 Tahun Mendatang Dalam Warisan dan Transformasi

Sementara itu, Netanyahu menampik semua tuduhan yang diarahkan padanya. Ia menegaskan bahwa dirinya merupakan korban dari apa yang disebutnya sebagai "perburuan penyihir" yang diatur oleh para pesaingnya dan media untuk menggulingkannya dari jabatannya.

Di tengah kontroversi ini, Netanyahu berupaya mengubah sistem peradilan, yang menuai kritik dari pihak oposisi karena dianggap dapat mempolitisasi peradilan dan mengancam independensinya, sehingga berpotensi mendorong korupsi serta merugikan perekonomian Israel.

Namun, dalam pembelaannya, Netanyahu menegaskan bahwa upaya perombakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang tepat di antara tiga cabang pemerintahan. Kontroversi dan pertarungan hukum terus berlanjut saat kasus ini menjadi titik fokus persoalan politik dan hukum yang menarik perhatian dalam dinamika politik Israel. (jpc)