5 Bulan Belum Ada Droping PMT, Kader Posyandu Gunakan Dana Talangan

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Selasa , 21 May 2024 - 13:00

Kader Posyandu Kelurahan Kejaksan, berdiskusi membahas anggaran PMT yang belum turun.-dokumen-istimewa

Namun, intervensi melalui PMT di program Posyandu seperti tidak diperhatikan, sehingga selama lima bulan melaksanakan posyandu, para kader terpaksa menggunakan uang pribadi, urunan, bahkan dana pinjaman dari koperasi.

“Penurunan stunting dimasukkan dalam RPD 2024-2026, tapi dukungan untuk PMT seperti ini,” keluh Arie.

Dia mengakui, ketika berkoordinasi dengan posyandu di kelurahan lainnya, kasusnya sama.

Di mana untuk semua posyandu, anggaran untuk PMT yang seharusnya turun dari APBD melalui Dinas Kesehatan, sampai lima kali posyandu tidak kunjung direalisasikan.

“Setiap posyandu memiliki anggaran sebesar 300 ribu rupiah, di Kota Cirebon terdapat 345 posyandu, sehingga untuk PMT per bulan dibutuhkan sekitar 103.500.000 rupiah, dan dari Januari hingga sekarang sudah lima bulan, artinya sudah mencapai 500 juta rupiah,” jelas Ari.

Para kader dari 12 posyandu di Kelurahan Kejaksan berkumpul dan menyatakan bahwa jika hingga bulan keenam, anggaran untuk PMT belum direalisasikan, para kader akan menyerah dan mencari dana talangan untuk menyediakan PMT dalam kegiatan posyandu.

Beberapa kader yang masih ingin berjuang akan melakukan merger posyandu, dengan harapan biaya untuk PMT tidak terlalu besar, meskipun tentu kualitas PMT akan berkurang.

“Para kader telah mengantisipasi dengan merencanakan merger posyandu sementara. Namun, ada juga yang setelah menggunakan uang pribadi selama lima bulan, bulan depan mereka akan menyerah,” tambahnya.

5 bulan belum ada droping pmt, kader posyandu gunakan dana talangan                            cirebon - sudah 5 bulan  ini belum ada droping pemberian makanan tambahan (pmt) kepada kader posyandu di kota cirebon.
pmt ini diberikan dalam rangka untuk menekan angka stunting  di kota cirebon.
dengan keterlambatan droping pmt ini, jelas akan menghambat program stunting.
baca juga:gagal 2 kali, hm mohamad luthfi daftar lagi di pkb pada malam hari
karena, pmt ini sangat penting dalam kegiatan posyandu yang digelar oleh para kader untuk meningkatkan gizi balita.
namun, kenapa hingga bulan mei ini, pmt belum juga turun.
sementara, di sisi lain kegiatan posyandu harus tetap berjalan.
baca juga:1000 siswa smpn 1 sumber kompak ikuti gerakan sarapan pagi gratis
sebagai akibatnya, selama lima bulan ini ketika melaksanakan kegiatan posyandu di lapangan, para kader terpaksa harus mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan pmt bagi balita.
selama ini, para kader posyandu  sudah menalangi kebutuhan penyediaan pmt.
ketua lpm kelurahan kesambi, arie setyawan, menjelaskan keluhan ini saat rakor lintas sektor di kelurahan kejaksan beberapa waktu lalu.
baca juga:hari ini terakhir pendaftaran pkd, proses rekrutmen ditangani langsung bawaslu kabupaten cirebon 
“di tengah upaya pemkot menekan angka prevalensi stunting, anggaran untuk intervensi gizi melalui pmt malah tidak turun,” ujar arie setyawan, senin 20 mei.
arie menyebutkan, kelurahan kejaksan memiliki angka prevalensi stunting tertinggi di kota cirebon, yaitu 21,98 persen.
namun, intervensi melalui pmt di program posyandu seperti tidak diperhatikan, sehingga selama lima bulan melaksanakan posyandu, para kader terpaksa menggunakan uang pribadi, urunan, bahkan dana pinjaman dari koperasi.
baca juga:ada 4 perusahaan, warga pabedilan kulon tidak kekurangan lapangan kerja
“penurunan stunting dimasukkan dalam rpd 2024-2026, tapi dukungan untuk pmt seperti ini,” keluh arie.
dia mengakui, ketika berkoordinasi dengan posyandu di kelurahan lainnya, kasusnya sama. 
di mana untuk semua posyandu, anggaran untuk pmt yang seharusnya turun dari apbd melalui dinas kesehatan, sampai lima kali posyandu tidak kunjung direalisasikan.
baca juga:kasus vina ramai di medsos, mendongkrak berita hoaks terbanyak
“setiap posyandu memiliki anggaran sebesar 300 ribu rupiah, di kota cirebon terdapat 345 posyandu, sehingga untuk pmt per bulan dibutuhkan sekitar 103.500.000 rupiah, dan dari januari hingga sekarang sudah lima bulan, artinya sudah mencapai 500 juta rupiah,” jelas ari.
para kader dari 12 posyandu di kelurahan kejaksan berkumpul dan menyatakan bahwa jika hingga bulan keenam, anggaran untuk pmt belum direalisasikan, para kader akan menyerah dan mencari dana talangan untuk menyediakan pmt dalam kegiatan posyandu.
baca juga:kasus vina dan eky: awalnya diduga tabrakan tunggal
beberapa kader yang masih ingin berjuang akan melakukan merger posyandu, dengan harapan biaya untuk pmt tidak terlalu besar, meskipun tentu kualitas pmt akan berkurang.
“para kader telah mengantisipasi dengan merencanakan merger posyandu sementara. namun, ada juga yang setelah menggunakan uang pribadi selama lima bulan, bulan depan mereka akan menyerah,” tambahnya.