Ancam Kebebasan Pers, IJTI dan AJI Demo Gedung DPRD

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Minggu , 19 May 2024 - 11:30

Sejumlah jurnalis menaburkan kembang di atas kartu pers saat aksi di DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat, 17 Mei 2024.-dokumen -tangkapan layar

Pasal tersebut mengatur bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Begitu pun dengan Draf RUU Penyiaran Pasal 8 A Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.

Padahal, itu bertentangan dengan UU Pers Pasal 15 Ayat 2 Huruf C tentang salah satu tugas Dewan Pers. Pasal itu menyebutkan, Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Fikri menambahkan, RUU Penyiaran tidak hanya berdampak kepada komunitas pers, tetapi juga publik. Apalagi, pers merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. “Jika penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi dilarang sama saja menghalangi hak publik mendapatkan informasi yang benar dan mendalam,” ujarnya.

Di sisi lainnya, lanjut Fikri, UU Penyiaran juga dapat berdampak pada pengguna media digital, seperti influencer yang kritis. Pemerintah atau pihak tertentu bisa saja mengancam warganet yang menyiarkan konten bermuatan kritik dengan dalih mencemarkan nama baik.

Oleh karena itu, IJTI Cirebon Raya dan anggota AJI Kota Bandung di Cirebon menyatakan sikap, antara lain menolak dan mendesak agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.

Kemudian, meminta DPR agar mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak, termasuk melibatkan organisasi jurnalis, Dewan Pers, dan publik.

Ketiga, mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers dan hak berpendapat warga Indonesia di berbagai platform.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi mendukung petisi penolakan RUU Penyiaran. Bahkan, Luthfi juga menandatangani petisi penolakan itu dan akan menyampaikan aspirasi jurnalis ke DPR RI.

“Kami mendukung penghapusan pasal yang multitafsir di RUU Penyiaran. Kami juga mendukung independensi media," ungkapnya.

ancam kebebasan pers, ijti dan aji demo gedung dprd                            cirebon- sejumlah jurnalis yang tergabung dalam ikatan jurnalis televisi indonesia (ijti) cirebon raya dan anggota aliansi jurnalis independen (aji) bandung di cirebon menolak revisi undang-undang (ruu) penyiaran. ruu itu memiliki beberapa pasal yang mengancam kebebasan pers.
penolakan ruu penyiaran itu disampaikan perwakilan ijti cirebon raya dan aji tersebut dalam audiensi bersama dewan perwakilan daerah rakyat (dprd) kabupaten cirebon di kantor dprd setempat, jumat 17 mei, kemarin.
baca juga:abraham tantang pj bupati cirebon perbaiki jalan rusak dan pju
puluhan jurnalis juga menggelar teatrikal dengan menaburkan kembang di atas kumpulan kartu pers, tepat di terasdprd kabupaten cirebon. cara ini menggambarkan ancaman kematian pers dengan adanya ruu penyiaran.
ketua ijti cirebon raya faisal nurathman mengatakan sejumlah organisasi pers menaruh perhatian pada ruu yang telah dibahas dalam badan legislasi dpr pada 27 maret 2024 itu.
dalam proses penyusunan, pihaknya menyayangkan draf ruu yang tidak melibatkan berbagai pihak. “organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers tidak dilibatkan dalam penyusunan itu,” ucap faisal.
baca juga:jadi etalase provinsi jabar dan kabupaten cirebon, desa tawangsari minim perhatian
tidak dilibatkannya berbagai pihak dalam pembuatan draf itu terlihat dari banyaknya penolakan terhadap ruu penyiaran. mulai dari ijti, aji, hingga dewan pers. pihaknya juga menolak ruu itu karena mengandung beberapa pasal yang dapat mengancam kebebasan pers.
pasal 50 b ayat 2 huruf c, misalnya, melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi. pasal ini dapat menimbulkan banyak tafsir dan membingungkan.
“mengapa ruu ini melarang televisi menayangkan secara eksklusif karya jurnalistik investigasi? selama karya itu memegang kode etik jurnalistik, berdasarkan fakta dan data benar, dibuat secara profesional serta untuk kepentingan publik, maka tidak boleh dilarang,” ujarnya.
baca juga:aksi di dprd, jurnalis cirebon tolak ruu penyiaran
pasal 50 b ayat 2 huruf k yang terkait penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, serta pencemaran nama baik, juga bersifat multitafsir. pihaknya menilai, pasal ini bisa menjadi alat untuk membungkam jurnalis atau pers.
abdullah fikri ashri, anggota aji di cirebon, menyoroti adanya potensi tumpang tindih antara ruu penyiaran dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. pasal 50 b ayat 2 c yang melarang penayangan karya investigasi, misalnya, bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 uu pers.
baca juga:simak, inilah hal-hal yang dilarang untuk jamaah haji saat berada di tanah suci
pasal tersebut mengatur bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. begitu pun dengan draf ruu penyiaran pasal 8 a ayat 1 yang menyebutkan bahwa komisi penyiaran indonesia (kpi) berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran.
padahal, itu bertentangan dengan uu pers pasal 15 ayat 2 huruf c tentang salah satu tugas dewan pers. pasal itu menyebutkan, dewan pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
baca juga:pj bupati cirebon ditantang jadikan cirebon sebagai daerah percontohan ppdb 2024
fikri menambahkan, ruu penyiaran tidak hanya berdampak kepada komunitas pers, tetapi juga publik. apalagi, pers merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. “jika penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi dilarang sama saja menghalangi hak publik mendapatkan informasi yang benar dan mendalam,” ujarnya.
di sisi lainnya, lanjut fikri, uu penyiaran juga dapat berdampak pada pengguna media digital, seperti influencer yang kritis. pemerintah atau pihak tertentu bisa saja mengancam warganet yang menyiarkan konten bermuatan kritik dengan dalih mencemarkan nama baik.
baca juga:resmi jadi pj bupati cirebon, wahyu mijaya diingatkan soal netralitas jelang pilkada
oleh karena itu, ijti cirebon raya dan anggota aji kota bandung di cirebon menyatakan sikap, antara lain menolak dan mendesak agar sejumlah pasal dalam draf revisi ruu penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut.
kemudian, meminta dpr agar mengkaji kembali draf revisi ruu penyiaran dengan melibatkan semua pihak, termasuk melibatkan organisasi jurnalis, dewan pers, dan publik.
ketiga, mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam mengawal revisi ruu penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers dan hak berpendapat warga indonesia di berbagai platform.
baca juga:pln kembali sukses rampungkan proyek kelistrikan di jawa tengah
menanggapi hal itu, ketua dprd kabupaten cirebon mohammad luthfi mendukung petisi penolakan ruu penyiaran. bahkan, luthfi juga menandatangani petisi penolakan itu dan akan menyampaikan aspirasi jurnalis ke dpr ri.
“kami mendukung penghapusan pasal yang multitafsir di ruu penyiaran. kami juga mendukung independensi media," ungkapnya.