Mencla-mencle, Ketua KPU Ubah Lagi Pernyataan soal Caleg Terpilih Maju Pilkada 2024

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 15 May 2024 - 19:45

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari.-dok jpnn-radar cirebon

mencla-mencle, ketua kpu ubah lagi pernyataan soal caleg terpilih maju pilkada 2024                            jakarta- ketua kpu ri hasyim asy'ari dianggap blunder dan salah kaprah saat mengatakan caleg terpilih hasil pemilu 2024 tak perlu mundur jika maju pilkada 2024.
kini, pernyataan itu diubah lagi. ya, hasyim kini mengatakan caleg terpilih yang ingin maju pilkada 2024 harus mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai kandidat kepala daerah.
pernyataan terbaru itu disampaikan hasyim asy’ari saat menghadiri rapat kerja dengan komisi ii dpr ri di jakarta, rabu (15/5/2024). “bagi calon terpilih yang belum dilantik, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota dpr dpd atau dprd, tetapi belum dilantik," kata hasyim.
dia melanjutkan, satu syarat seseorang bisa menjadi calon kepala daerah adalah menyertakan surat pengunduran diri sebagai caleg terpilih. menurutnya, dokumen kelengkapan bagi seseorang menjadi calon kepala daerah diserahkan lima hari setelah ditetapkan sebagai kandidat.
baca juga:sudah dimulai, pendaftaran seleksi sekolah kedinasan
“syarat atau dokumen yang diperlukan yang dipersyaratkan adalah serahkan dokumen paling lambat 5 hari setelah penetapan paslon. berupa surat pengajuan (pengunduran) diri sebagai anggota dpr dpd dan dprd terpilih," lanjutnya.
diketahui, kpu membuka pendaftaran calon kepala daerah pada 27-29 agustus 2024 dan penetapan sebagai kandidat per 22 september 2024. para caleg dpr ri dan calon senator di sisi lain bakal dilantik pada 1 oktober 2024 atau sepekan lebih setelah penetapan kandidat kepala daerah.
hasyim menyebut kpu ingin ada kepastian hukum sehingga menerbitkan ketentuan caleg terpilih harus mundur ketika ditetapkan sebagai kandidat kepala daerah. “jadi, supaya jelas jalur yang ditempuh apakah menjadi calon kepala daerah atau menjadi anggota dpr atau dpd," kata hasyim.
sementara itu, ketua komisi ii dpr ri ahmad doli kurnia menyebut ketentuan caleg terpilih mundur setelah ditetapkan calon kepala daerah demi menekan polemik politik.
baca juga:tni-polri siap amankan wwf ke-10 di bali
“jadi, supaya tidak ada lagi polemik, harus sudah sampaikan pengunduran diri sebagai calon anggota dpr ri pada saat ditetapkannya sebagai bakal calon atau calon ya, itu pada tanggal 22 september,” kata doli kepada awak media di kompleks parlemen, senayan, jakarta, kemarin.
sementara itu, praktisi hukum dr cecep suhardiman sh mh mengatakan bahwa pernyataan hasyim asy’ari sebelumnya bahwa akan ada pelantikan susulan bagi caleg terpilih yang maju pilkada 2024, merupakan pernyataan yang sangat keliru.
dikatakan cecep, putusan mk dengan nomor 12/puu-xxii/2024 menegaskan bahwa perlunya pengaturan pengunduran diri adalah untuk menjamin agar pemilu 2024 tak menjadi arena pragmatis untuk mengamankan jabatan legislatif. begitu juga salah satu agenda memajukan pilkada ke bulan september adalah untuk mengamankan posisi caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada agar tidak perlu mundur dari jabatannya.
dengan dalil tersebut, kata cecep, mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan 12/puu-xxii/2024 paragraf 3.13.3 mengakomodasi dengan melarang pemajuan jadwal pilkada ke september. mk, masih kata cecep, juga menegaskan bahwa kpu perlu mempersyaratkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik kepada caleg terpilih yang menjadi peserta pilkada.
baca juga:layani dan lindungi jamaah
“ketentuan tersebut tentu tidak lahir begitu saja. bahwa pemohon perkara tersebut memahami betul suasana kebatinan dan alur berpikir mahkamah terkait hal ini,” tegasnya.
mirisnya, kata cecep, hasyim asy’ari malah mempreteli frasa “jika telah dilantik” dengan cara mengundur waktu pelantikan dan menunggu hasil pilkada. hal ini seakan membuat plane b atau rencana cadangan, untuk caleg terpilih yang gagal dalam pilkada.
hal ini, sambungnya, tentu menunjukkan bahwa ketua kpu ri terkesan memaksa untuk mengafirmasi kepentingan para caleg terpilih agar tidak perlu mundur dan bisa ikut dilantik ketika kalah dalam kontestasi pilkada, bahkan dengan jalan mengundur atau menunda pelantikannya.
padahal, kata cecep, justru kpu sendiri yang sudah menetapkan jadwal pelantikan caleg terpilih berdasarkan peraturan kpu nomor 3 tahun 2022, di mana pelantikan anggota dpr dan dpd hasil pemilu 2024 akan dilakukan secara serentak pada 1 oktober 2024.
baca juga:bupati imron pastikan kepatuhan perusahaan terhadap hak pekerja
“melantik caleg terpilih setelah kalah dalam pilkada jelas adalah bentuk kpu mempermainkan aturan yang mereka buat sendiri, membangkangi perintah mk, bahkan mengindikasikan ‘pesanan’ yang sejak awal sudah didesain karena gagalnya rencana pemajuan jadwal pilkada,” tegasnya.
cecep mengatakan hasyim telah berulang kali disanksi dkpp. “perlu diingat, hal ini menjadi kali kesekian sikap ketua kpu yang menjadi simbol penyelenggara pemilu menunjukkan gelagat mengafirmasi kepentingan dari peserta pilkada,” terangnya.
“jadi pernyataan ketua kpu pusat sebelumnya itu tidak berlandaskan hukum. tanpa terkecuali dprd kota cirebon pertengahan agustus 2024 sudah dilantik, ketika maju pilkada harus mundur. jadi tidak ada istilah pelantikan anggota dprd diundur," pungkas cecep suhardiman. (ast/jpnn/abd)