Majalengka Peringkat 17 Kepuasan Layanan Publik di Jawa Barat
Kabupaten Majalengka menempati peringkat 17 dalam layanan publik di Jawa Barat.-istimewa-radar majalengka
BACA JUGA:Torehkan Prestasi hingga Tingkat Nasional
Keenam, survei kepuasan masyarakat masih dilakukan secara manual.
"Kita sudah beralih ke sistem baru, tapi masih belum sebagus di Jawa Barat. Bayangkan, di Jawa Barat survei dilakukan melalui aplikasi Sapawarga. Bagaimana masyarakat bisa menggunakan handphone untuk mengisi survei kepuasan?" tanyanya.
Ketujuh, adalah kesadaran untuk mengakses SP4N LAPOR masih rendah. Bahkan, lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang melaporkan melalui akun Instagram pribadi mereka.
Kedelapan, pelaksanaan forum konsultasi publik masih kurang. "Kami membuka konsep '1 instansi, 1 inovasi'," tambahnya.
BACA JUGA:Insan Berakhlak Mulia
Ia meminta setiap dinas memiliki inovasi sendiri. Meskipun saat ini beberapa inovasi sudah diterapkan di beberapa dinas, namun belum semua dinas memiliki inovasi.
Menurutnya, inovasi diperlukan karena dapat mempercepat proses kerja. Misalnya, dengan pendekatan digital, proses yang sebelumnya memakan waktu satu tahun bisa diselesaikan lebih cepat.
"Tingkat pelayanan publik di Jawa Barat masih berada di peringkat 17-19," tegasnya.
Sementara itu, kepuasan publik terhadap pelayanan Pemda Majalengka mencapai 83 persen hingga April 2024.
BACA JUGA:5 Kecamatan Diajukan, Kemendagri yang Memutuskan sebagai Ibu Kota Pemekaran Cirebon Timur
Hal ini mendapat apresiasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat berkunjung ke Majalengka pada Rabu, 8 Mei 2024.
Meskipun angka tersebut sangat positif, Herman berharap Pemda Majalengka tetap berupaya meningkatkan pelayanan publik.
"Berdasarkan persepsi masyarakat, berdasarkan platform pelayanan publik, angka kepuasan mencapai 83 persen hingga April 2024," ujar Herman dalam kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik di Pendopo Majalengka.
Menurut Herman, bukan tidak mungkin pada tahun 2025, Pemkab Majalengka dapat meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.