Bey Lantik 3 Pimpinan Daerah, Kota Cirebon Kelewat

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Senin , 04 Dec 2023 - 21:30

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin melantik Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Pj Bupati Kuningan Raden Iip Hidajat dan Pj Walikota Banjar Ida Wahida Hidayati, kemarin.-pemprov jabar-radar cirebon

TITIP JALANKAN AMANAH DENGAN BAIK

Sementara itu, setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pimpinan daerah, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menitipkan sejumlah pesan kepada pejabat yang dilantik. Mereka diminta menjalankan amanah dengan penuh integritas, transaparan, dan berkelanjutan.

“Jalankan amanah sebaik-baiknya dan jadilah pemimpin yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat serta berperan akrif dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," ucap Bey Machmudin, dikutip dari rilis resmi Pemprov Jawa Barat.

Bey juga mengingatkan bahwa Provinsi Jabar beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan Jabar Anteng (Aman, Netral, Tenang) dan Jabar Akur (Aman, Kondusif, Rukun) untuk mewujudkan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 yang kondusif. Deklarasi tersebut tak sekedar seremoni tetapi ketiga kepala daerah yang dilantik harus bisa menerapkannya dan menjamin kondusivitas Pemilu.

“Mohon agar deklarasi tersebut tidak hanya seremonial tapi diterapkan dalam pelaksanaannya di wilayah masing-masing. Bapak, ibu harus dapat menjamin pelaksanaan pemilu dengan aman, damai dan lancar serta mampu menjaga netralitas ASN, TNI, Polri," ujar Bey Machmudin.

Selain hal tersebut, musim hujan yang kini telah memasuki di hampir seluruh wilayah Jabar harus menjadi perhatian serius kepala daerah. Bey mengatakan, bencana alam hidrologis yaitu banjir dan longsor harus terus diwaspadai.

Untuk itu, kepala daerah diminta rajin turun ke lapangan mengingatkan masyarakat akan potensi bencana alam tersebut dan mengamankan warga yang bermukim di titik rawan bencana.

“Jangan bosan pada musim hujan ini turun ke lapangan karena banyak saudara-saudara kita yang bermukim di wilayah rawan longsor. Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus memberikan respons cepat kepada masyarakat jangan sampai masyarakat mengeluh karena ada masalah di lapangan yang tidak kita selesaikan," tambahnya.

BACA JUGA:Raden Iip Resmi Jabat Pj Bupati

Tugas, wewenang, dan larangan bagi penjabat kepala daerah yang ditunjuk Pemerintah Pusat diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut, kewenangan Penjabat Kepala Daerah dibatasi dengan empat hal yaitu larangan melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (abd)

bey lantik 3 pimpinan daerah, kota cirebon kelewat                            bandung- penjabat gubernur jabar bey machmudin melantik bupati karawang aep syaepuloh (didefinitifkan), pj bupati kuningan raden iip hidajat dan pj walikota banjar ida wahida hidayati, kemarin. tak ada nama eti herawati yang sebelumnya sudah masuk jadwal akan ikut dilantik menjadi walikota cirebon dengan status definitif.
data yang dihimpun radar cirebon, aep syaepuloh yang sebelumnya adalah wakil bupati karawang, kini secara definitif menggantikan cellica nurrachadiana yang mengundurkan diri karena nyaleg dpr ri dapil jabar vii.
sementara penjabat bupati kuningan raden iip hidajat menggantikan pasangan bupati kuningan acep purnama dan muhammad ridho suganda yang telah habis masa jabatannya. iip hidajat akan tetap menjabat sebagai kepala kesbangpol jabar selama dirinya memimpin pemerintahan kabupaten kuningan hingga pilkada serentak 2024.
baca juga:nama pengganti bupati cirebon sudah dikirim pemprov ke kemendagri
sementara ida wahida hidayati yang merupakan kepala dinas sosial jabar akan memimpin kota banjar menggantikan pasangan walikota banjar periode tahun 2018-2023.
kota cirebon kelewat
seperti diketahui, eti herawati yang sebelumnya wakil walikota, kini jadi plt walikota cirebon. eti menjadi plt walikota, mengisi kursi yang ditinggalkan nashrudin azis yang mundur karena maju sebagai caleg dpr ri dapil cirebon-indramayu.
nah, data yang dihimpun radar cirebon, pemkot cirebon sebenarnya sudah menerima jadwal pelantikan eti sebagai walikota definitif, di mana seharusnya dilakukan kemarin.
baca juga:grage grand business hotel cirebon rayakan anniversary ke-17
sumber di internal pemkot cirebon menyebutkan bahwa eti akan dilantik menjadi walikota definitif sampai akhir masa jabatan pada tanggal 12 desember 2023 mendatang. tapi, rencana pelantikan eti sebagai walikota definitif rupanya tertunda.
“sebenarnya jumat sore (1/12) pemprov jabar mengabarkan ke pemda kota cirebon bahwa senin 4 desember 2023 akan digelar pelantikan eti herawati sebagai walikota definitif bersamaan dengan agenda pelantikan pj bupati kuningan, banjar, dan bupati definitif karawang,” kata sumber radar cirebon, kemarin.
informasi itu didapatkan pada zoom meeting internal pemprov jabar. namun, selesai zoom meeting, lanjut sumber radar cirebon, pemprov jabar mengabarkan kalau pelantikan eti herawati sebagai walikota definitif tidak jadi digelar dengan alasan sk dari mendagri belum turun.
“jadi awalnya sore diberitahu akan dilantik walikota cirebon definitif. ternyata oleh pemprov jabar malah dianulir pada malam harinya. padahal pada hari yang sama, plt bupati karawang dilantik sebagai bupati definitif," ujar sumber radar yang meminta namanya tak dikorankan.
baca juga:diduga sopir ngantuk, kontainer hantam median jalan bypass klaengan cirebon
titip jalankan amanah dengan baik
sementara itu, setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan tiga pimpinan daerah, pj gubernur jabar bey machmudin menitipkan sejumlah pesan kepada pejabat yang dilantik. mereka diminta menjalankan amanah dengan penuh integritas, transaparan, dan berkelanjutan.
“jalankan amanah sebaik-baiknya dan jadilah pemimpin yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat serta berperan akrif dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," ucap bey machmudin, dikutip dari rilis resmi pemprov jawa barat.
bey juga mengingatkan bahwa provinsi jabar beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan jabar anteng (aman, netral, tenang) dan jabar akur (aman, kondusif, rukun) untuk mewujudkan pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang kondusif. deklarasi tersebut tak sekedar seremoni tetapi ketiga kepala daerah yang dilantik harus bisa menerapkannya dan menjamin kondusivitas pemilu.
“mohon agar deklarasi tersebut tidak hanya seremonial tapi diterapkan dalam pelaksanaannya di wilayah masing-masing. bapak, ibu harus dapat menjamin pelaksanaan pemilu dengan aman, damai dan lancar serta mampu menjaga netralitas asn, tni, polri," ujar bey machmudin.
baca juga:arya permana yakin ganjar-mahfud menang di jawa barat
selain hal tersebut, musim hujan yang kini telah memasuki di hampir seluruh wilayah jabar harus menjadi perhatian serius kepala daerah. bey mengatakan, bencana alam hidrologis yaitu banjir dan longsor harus terus diwaspadai.
untuk itu, kepala daerah diminta rajin turun ke lapangan mengingatkan masyarakat akan potensi bencana alam tersebut dan mengamankan warga yang bermukim di titik rawan bencana.
“jangan bosan pada musim hujan ini turun ke lapangan karena banyak saudara-saudara kita yang bermukim di wilayah rawan longsor. kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus memberikan respons cepat kepada masyarakat jangan sampai masyarakat mengeluh karena ada masalah di lapangan yang tidak kita selesaikan," tambahnya.
baca juga:raden iip resmi jabat pj bupati
tugas, wewenang, dan larangan bagi penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah pusat diatur dalam uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.  dalam peraturan tersebut, kewenangan penjabat kepala daerah dibatasi dengan empat hal yaitu larangan melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (abd)