Eks Wakil Bupati Kuningan Sudah Kembalikan Formulir Pendaftaran

Proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di DPC PDIP Kabupaten Kuningan, Jabar, kini masih terus berlangsung, Minggu (21/4). Eks Wakil Bupati Kuningan HM Ridho Suganda resmi mengembalikan formulir pendaftaran. 

Pada kesempatan kali ini, Ridho ingin maju sebagai Calon Bupati Kuningan periode 2024-2029. Sebab sebagai generasi muda, ingin diberikan kesempatan yang sama dalam memimpin daerah.

“Sebab generasi muda, tentu ingin diberikan kesempatan yang sama. Karena kita meyakini, bahwa mewakili para generasi muda tentunya juga mempunyai ide dan gagasan dalam membangun Kabupaten Kuningan,” kata HM Ridho Suganda, kader PDIP Kuningan.

Dirinya berharap, melalui kesempatan yang diberikan seluas-luasnya oleh partai maupun koalisi partai lain, semoga dapat menjalin kerja sama dalam memecahkan berbagai persoalan daerah. Sehingga dengan pendaftaran calon bupati menjadi langkah dengan niat baik demi mengabdi kepada masyarakat.

BACA JUGA:Omzet Pemilik Pertokoan Siliwangi Turun Drastis Pasca Penutupan Ruas Jalan

Soal ramainya diksi perubahan yang dilontarkan sejumlah kalangan jelang Pilkada Kuningan, Ridho melihat jika sebagai generasi muda tentunya memiliki semangat sama dalam perubahan.

“Jadi pemuda itu harus membawa perubahan. Kalau sekarang kita tidak melakukan langkah apa pun, tentu tidak akan ada perubahan. Namun perubahan yang saya maksud, bukan berarti mengganti semua program tapi mengevaluasi program dan memperbaharui program yang baik demi masa depan lebih baik,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menekankan, perlu adanya pembaharuan program demi kemajuan daerah. Sehingga bisa mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat Kuningan.

Soal nantinya PDIP apakah akan satu paket kembali dengan pasangan yang sama atau tidak, Ia menyebut, hal tersebut merupakan ranah DPP PDIP.

BACA JUGA:Kuningan Berada di Peringkat 25 Jawa Barat, Intens Gali Potensi

“Ya kalau satu paket lagi atau tidak, sebagai kader partai tentu harus fatsun terhadap perintah partai. Kita melihat sekarang memiliki 9 kursi (DPRD Kuningan), jadi masih membutuhkan koalisi partai. Maka bentuk kerja sama (politik) apa pun harus kita komunikasin,” ucapnya.

Karena itu, Ia menegaskan, apa pun nanti keputusan yang diambil DPP PDIP wajib dijalankan semua pengurus dan kader partai di daerah.

“Maka semua keputusan yang diambil oleh DPP, harus kita terima. Kita sebagai kader partai harus siap ditempatkan dan ditugaskan di mana saja,” tutupnya. (ags)