Rapim soal Cirebon Timur Batal

CIREBON- Pemekaran Cirebon Timur menemui jalan terjal. Isu tak layak dimekarkan pun seperti nyata. Terlebih, surat permohonan Bupati Cirebon meminta rapat paripurna persetujuan bersama Derah Otonomi Baru (DOB) belum ditindaklanjuti DPRD.

Rapat koordinasi pimpinan dan ketua fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa pagi (21/11), urung digelar. Padahal, sejumlah fraksi dan pimpinan DPRD menunggu sejak pukul 09.00 hingga 14.00 siang, namun tak ada kabar.

“Saya sampai tidak ikut kunjungan kerja karena berkaitan dengan surat bupati terkait permintaan rapat paripurna persetujuan bersama DOB," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, H Mustofa SH, kemarin.

Pria yang akrab disapa Jimus itu mengaku baru menerima surat undangan dari ketua DPRD melalui sekretariat fraksi untuk menghindari rapat pimpinan (rapim) dengan pimpinan fraksi. Surat itu diterima pada Senin malam (20/11).

BACA JUGA:Tersedia Angkutan dari Kabupaten Cirebon ke BIJB

Dia pun datang sesuai jadwal surat itu, yakni dimulai pukul 09.00 pagi. Nyatanya, saat dikantor DPRD, rapim tak kunjung digelar.

“Saya gak sendiri. Di situ juga saya melihat Ketua Fraksi PKB H Darusa dan juga Opang -sapaan akrab Sofwan dari Fraksi Gerindra. Termasuk bertemu salah satu pimpinan H Subhan. Namun sampai pukul 14.00 siang tidak ada kejelasan. Keliatannya sih diundur. Entah sampai kapan waktunya," kata politikus empat periode itu.

Jimus mengaku tidak mengetahui alasan tepatnya rapim diundur. Karenanya, ia tidak bisa berkomentar banyak terkait agenda rapat tersebut. Pun saat disinggung soal rencana FCTM yang akan mengepung gedung DPRD, ia memilih tak berbicara banyak. “Kalau demo gruduk DPRD itu sih hak dari FCTM untuk menanyakan kepada pimpinan perihal CDOB. Saya tidak tahu banyak soal itu," ungkapnya.

“Yang jelas saya dari Fraksi PDIP sudah datang menghadiri undangan. Apalagi terkait DOB itu sudah ada surat dari bupati, ditambah isu yang belakangan ini muncul di permukaan," sambungnya.

BACA JUGA:Cemburu, Berujung KDRT hingga Bakar Rumah

Berdasarkan informasi, kata Jimus, tidak digelarnya rapim karena yang mengundang justru sedang keluar daerah.

“Rapat kalau sudah melibatkan pimpinan selalu nggak jelas," terang Jimus.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB H Darusa SH mengaku tak mengetahui secara detail terkait rapat koordinasi pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Sebab, ia mendapat informasi rapat pimpinan dengan undangan mendadak itu didapat dari staf fraksi.

Bahkan, setibanya di kantor sempat bertemu dengan Ketua Fraksi Golkar, Anton Maulana dan Mahmud Jawa dari Fraksi Demokrat. “Dapat informasi itu, saya langsung berangkat ke kantor. Setibanya di kantor benturan dengan rapat komisi. Jadi, saya rapat komisi dulu," imbuhnya.