ONH Naik Lagi?

Reporter: Bambang |

Editor: Bambang |

Minggu , 03 Dec 2023 - 18:27

Ilustrasi ibadah haji-dimas pradipta-jawapos

Oleh: H Muhamad Jaenudin SAg MH

PASAL 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan bahwa besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Atas dasar itulah maka Hari Senin, 27 November 2023, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan jajarannya dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.

Hasil rapat kerja itu menyepakati bahwa besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar oleh para jamaah haji yang dulu dikenal dengan Ongkos Naik Haji (ONH) adalah sebesar RpRp56.046.172.

Ini adalah angka 60% dari BPIH keseluruhan. Sisannya 40% dari BPIH sebesar Rp37.364.114,- adalah dana subsidi dari Nilai Manfaat. Artinya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M yang sesungguhnya adalah sebesar Rp93.410.286.

Walau angka tersebut ini baru bersifat usulan yang sudah disetujui DPR karena nanti yang menetapkannya adalah Presiden lewat Kepresnya.

Bahkan sengaja usulan ini dibuat lebih awal mengingat musim haji masih sekitar enam bulan ke depan, tetapi hikmah positifnya bagi para calon jamaah haji agar bisa prepare mempersiapkan diri dari sekarang, terutama persiapan bekal finansial sebagai persiapan terpenting dalam ibadah haji.

Angka di atas jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang sesungguhnya adalah Rp90.050.637,26. Bipih yang harus dibayar oleh para jamaah haji sebesar Rp. 49.812.700 (55,3%). Dan subsidi Nilai manfaat Rp 40.237.937,- (44,7%).

Kenaikan ONH dari tahun ke tahun sering dianggap sebuah kewajaran. Hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor seperti ongkos transfortasi udara, harga penginapan, dan harga catering di Arab Saudi yang selain harganya sendiri tiap tahun ada peningkatan, juga karena pengaruh kurs nilai tukar Rupiah terhadap Dolar dan Real.

Karena sebagian besar biaya penyelenggaraan haji memakai mata uang Dolar dan Real, maka secara otomatis kenaikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar dan Real yang terjadi tiap tahunnya akan mempengaruhi besar ONH yang harus dibayar jamaah.

Karenanya ada yang berkelakar bahwa namanya juga Ongkos Naik Haji, jadi wajar kalau tiap tahun naik. Karena kalau turun nanti namanya menjadi Ongkos Turun Haji.

Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Saat seorang calon jamaah mendaftar untuk berangkat haji maka ia harus membayar porsi haji sebesar Rp25.000.000.

Maka sejak saat itu ia masuk dalam deretan waiting list (daftar tunggu) pemberangkatan haji ke tanah suci. Saat ini daftar tunggu haji bervariasi, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan di kabupaten Bantaeng Makasar daftar tunggunya sampai 47 Tahun.

onh naik lagi?                            oleh: h muhamad jaenudin sag mhpasal 48 uu nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menyatakan bahwa besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) ditetapkan oleh presiden atas usul menteri agama setelah mendapat persetujuan dpr ri.
atas dasar itulah maka hari senin, 27 november 2023, kementerian agama dan komisi viii dpr menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) 1445 h/2024 m. kesepakatan ini dirumuskan dalam rapat kerja menteri agama yaqut cholil qoumas dan jajarannya dengan komisi viii dpr ri di senayan, jakarta.
hasil rapat kerja itu menyepakati bahwa besaran biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang harus dibayar oleh para jamaah haji yang dulu dikenal dengan ongkos naik haji (onh) adalah sebesar rprp56.046.172.
ini adalah angka 60% dari bpih keseluruhan. sisannya 40% dari bpih sebesar rp37.364.114,- adalah dana subsidi dari nilai manfaat. artinya biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) 1445 h/2024 m yang sesungguhnya adalah sebesar rp93.410.286.
baca juga:debat perdana capres-cawapres, bahasa soal ham, korupsi dan demokrasi
walau angka tersebut ini baru bersifat usulan yang sudah disetujui dpr karena nanti yang menetapkannya adalah presiden lewat kepresnya.
bahkan sengaja usulan ini dibuat lebih awal mengingat musim haji masih sekitar enam bulan ke depan, tetapi hikmah positifnya bagi para calon jamaah haji agar bisa prepare mempersiapkan diri dari sekarang, terutama persiapan bekal finansial sebagai persiapan terpenting dalam ibadah haji.
angka di atas jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan. biaya penyelenggaraan ibadah haji (bpih) 1444 h/2023 m yang sesungguhnya adalah rp90.050.637,26. bipih yang harus dibayar oleh para jamaah haji sebesar rp. 49.812.700 (55,3%). dan subsidi  nilai manfaat rp 40.237.937,- (44,7%).
kenaikan onh dari tahun ke tahun sering dianggap sebuah kewajaran. hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor seperti ongkos transfortasi udara, harga penginapan, dan harga catering di arab saudi yang selain harganya sendiri tiap tahun ada peningkatan, juga karena pengaruh kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar dan real.
baca juga:timses amin kota cirebon terapkan strategi pemain sepak bola
karena sebagian besar biaya penyelenggaraan haji memakai mata uang dolar dan real, maka secara otomatis kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan real yang terjadi tiap tahunnya akan mempengaruhi besar onh yang harus dibayar jamaah.
karenanya ada yang berkelakar bahwa namanya juga ongkos naik haji, jadi wajar kalau tiap tahun naik. karena kalau turun nanti namanya menjadi ongkos turun haji.
nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. saat seorang calon jamaah mendaftar untuk berangkat haji maka ia harus membayar porsi haji sebesar rp25.000.000.
maka sejak saat itu ia masuk dalam deretan waiting list (daftar tunggu) pemberangkatan haji ke tanah suci. saat ini daftar tunggu haji bervariasi, ada yang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, bahkan di kabupaten bantaeng makasar daftar tunggunya sampai 47 tahun.
baca juga:jelang akhir jabatan, bupati imron hibah motor buat kuwu
maka pertanyaannya adalah kemana bagi hasil uang tersebut selama masa tunggu itu?. nah dana inilah yang diputar oleh bpkh (badan pengelola keuangan haji) dalam pengembangan investasi sehingga keuntungannya itu dinamakan dengan nilai manfaat. 
nilai manfaat inilah yang kemudian digunakan untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan haji yang sesungguhnya. seandainya tanpa dibantu subsidi dari nilai manfaat maka seorang jamaah seharusnya membayar sampai rp93 jutaan. tetapi karena disubsidi 40%nya maka jamaah hanya membayar rp56 jutaan.
namun seiring berjalan waktu nilai manfaat itu berpotensi semakin menipis, atau mungkin juga bisa tergerus habis seandainya disubsidikan 100% kepada jamaah haji yang berangkat di tahun ini.
kalau ini terjadi maka jamaah yang berangkat tahun depan akan menanggung 100% biaya penyelenggaraan haji. ini artinya tidak adil. maka prinsip managemen nilai manfaat inilah yang terus disampaikan gus men dalam tiap kesempatan.
baca juga:kepala kesbangpol jabar jadi pj bupati kuningan
dari tahun ke tahun prosentase nilai manfaat berbeda-beda. jika disepakati usulan tahun ini subsidi nilai manfaat sebesar 40%, di tahun 2023 kemarin sebesar 44,7%. bahkan di tahun 2022 subsidi tertinggi untuk para jamaah haji dari nilai manfaat sebesar 50% karena setelah di masa covid-19 tidak ada pemberangkatan haji.
dari dinamika prosentase tersebut pemerintah secara bertahap bermaksud untuk menciptakan kemandirian jamaah haji agar jangan terlalu bergantung kepada subsidi nilai manfaat.
hal ini ditempuh untuk prinsip keadilan agar nilai manfaat itu bisa dirasakan oleh semua jamaah haji yang berangkat di tahun-tahun mendatang pun ikut merasakan nilai manfaat.
namun jika kita berpikir komprehensif, sesungguhnya persoalan terpenting bukan terletak dari kenaikan onh, tapi pelayanan pemerintah yang diberikan setelah jamaah membayar mahal. uu no 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menggariskan bahwa  penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan  pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji.
baca juga:mantan wartawan radar cirebon masuk 20 besar seleksi anggota kpud 
pelayanan meliputi pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan. sedangkan perlindungan adalah perlindungan sebagai warga negara indonesia seperti perlindungan keamanan, hukum, kecelakaan, asuransi dll.
kita bersyukur karena terbukti dari tahun ke tahun pemerintah meperlihatkan komitmen meningkatkan pelayanan. beberapa pelayanan andalan seperti transfortasi bus sholawat terutama bagi jamaah yang berjarak ke masjid al-haram di atas 2 km.
kehadiran bus sholawat yang on time 24 jam tentunya sangat menolong para jamaah. selanjutnya adalah pelayanan catering selama di makkah.
hal ini sebuah kemajuan karena di beberapa tahun musim haji ke belakang tidak ada pelayanan makan catering di mekkah, yang ada hanya di madinah.
baca juga:bupati acep minta kebocoran air pdam ditekan di bawah 15 persen
dengan demikian di tahun-tahun sekarang selama perjalanan haji baik di mekkah maupun di madinah ada pelayanan makan dari pemerintah. sehingga untuk jamaah yang pintar berhemat mungkin uang living cost (uang saku) yang dikasihkan pemerintah tidak akan habis bahkan bisa dibawa sebagai bekal hidup di tanah air setelah berhaji.
dan yang viral di musim haji tahun kemarin adalah fasilitas akomodasi di arofah pada saat wukuf. pelayanan wukuf sekarang dengan tenda yang permanen, dilengkapi kipas angin blower, kasur springbad dan bantal yang empuk.
sementara itu dalam aspek pembinaan diantaranya adalah diberikannya bimbingan manasik haji kepada para jamaah haji.
baik di tanah air, di perjalanan, maupun di arab saudi. uu no, 8 tahun 2019 pasal 6 (b) dikatakan bahwa diantara hak yang diperoleh jamaah adalah mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di arab saudi. pelayanan bimbingan manasik haji juga hal penting yang diterima jamaah.
baca juga:kabupaten cirebon, dua kali raih sebagai kabupaten informatif
akhirnya, tidaklah berlebihan jika dikatan bahwa fenomena kenaikan onh terutama di tahun ini adalah sebuah ujian. ujian untuk semua team penyelenggara haji dan pemerintah untuk bisa memangku amanah umat agar semaksimal mungkin bisa menghadirkan kepuasan pelayanan jamaah.
dan untuk semua calon jamaah haji ini adalah ujian kesabaran yang harus diterima penuh keiklasan dan keyakinan bahwa allah akan mengganti setiap keping rupiah untuk pembiayaan ibadah haji. aamiin. (*)penulis adalah kepala kua kecamatan luragung