DPRD Bertemu Pj Walikota

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Minggu , 31 Mar 2024 - 16:11

Ilustrasi-ist-

dprd bertemu  pj walikota                            cirebon – rencana mediasi ulang rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw) kota cirebon 2024-2044 masih mengambang. dprd mengaku sampai saat ini belum mengiyakan saran dari kementerian atr-bpn yang berencana memediasi kebuntuan pembahasan raperda tersebut.
ketua panitia khusus (pansus) raperda rtrw dprd kota cirebon h dani mardani sh mh menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi jika penjabat walikota (pj) cirebon drs h agus mulyadi msi dan jajaran terkaitnya, ingin melakukan silaturahmi dengan pimpinan dprd dan para ketua-ketua fraksi di dprd kota cirebon.
“belum, yang saha tahu besok (hari ini, red) pj walikota pengen melakukan silaturahmi dengan pimpinan dan ketua fraksi,” ujar dani, kepada wartawan, minggu 31 maret.
meski demikian, dani belum mengetahui apakah silaturahmi tersebut akan membahas berkaitan dengan raperda rtrw, atau membahas agenda yang lainnya. walaupun demikian, pihaknya juga memperkirakan akan ada pembicaraan soal raperda rtrw juga.
baca juga:ratusan pju baru siap terangi pemudik
“kemungkinan juga akan membicarakan masalah itu (raperda rtrw),” ujar ketua dpd pan kota cirebon ini.
walau begitu, untuk wacana mediasi raperda rtrw oleh “orang pusat” ini, dani mengaku jika pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu regulasinya seperti apa. terlebih lagi, pj walikota cirebon juga pernah mengungkapkan jika mediasi raperda rtrw ini, tidak mengarah ke perubahan substansi yang terkandung di dalam draf yang telah dibahas bersama.
“lihat saja besok hasil pembicaraannya seperti apa. tapi sebetulnya, soal (mediasi raperda rtrw) ini sudah ranahnya di pimpinan dprd, . karena sudah tidak lagi ditangani pansus,” terangnya.
terlebih lagi, jika melihat timeline waktunya, saat ini sudah hampir lewat 2 bulan sejak terbitnya persetujuan substantif kementerian atr-bpn, terhadap draft raperda rtrw kota cirebon 2024-2044.
baca juga:ciptakan kondusivitas jelang lebaran, polresta cirebon musnahkan ribuan botol miras 
di sisi lain, dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan raperda rtrw tersebut dalam waktu 2 bulan setelah terbitnya persetujuan substantif, maka berdasarkan pasal 82 peraturan pemerintah (pp) no 21 tahunn 2021, maka akan penetapannya akan diambil alih pusat dalam bentuk produk hukum peraturan menteri atr-bpn. 
diberitakan sebelumnya, raperda rtrw saat ini posisinya gagal disetujui menjadi perda, lantaran adanya penolakan dari seluruh fraksi di dprd kota cirebon.
meski demikian, masih ada upaya untuk negosiasi dan mediasi agar pemkot dan dprd satu pendapat menyikapi raperda tersebut. bahkan, mediasi tersebut rencananya aka dinego langsung oleh orang pusat.
hal ini, berawal dari pemkot cirebon yang melaporkan kepada kemenrerian atr-bpn, terkait kondisi gagal disetujuinya raperda rtrw tersebut, dalam forum rapat paripurna dprd kota cirebon, dua pekan lalu.
baca juga:balada konsumerisme ramadan
kemudian, dari pemberitahuan tersebut, pemkot cirebon mendapat balasan informas bahwa tim dari direktorat tata ruang kementerian atr-bpn akan memediasi persoalan yang masih deadlock ini.
“kita sudah bersurat ke pusat soal kondisi terkini raperda rtrw. informasinya, dari pusat akan memediasi persoalan ini,” ujar pj walikota cirebon agus mulyadi.
menurutnya, terkait teknis mediasi tersebut, belum diketahui apakah pemkot dan dprd yang diundang ke jakarta, atau tim dari kementerian atr-bpn yang datang ke cirebon.
mediasi ini, kemungkinan akan dilakukan sebelum tanggal 30 maret. mengingat berdasarkan pp 21 tahun 2021, batas waktu pengesahan atau penetapan raperda ini, dua bulan setelah diterimanya persetujuan substantif kementerian atr-bpn, terhadap draft raperda rtrw.
baca juga:saat arus mudik lebaran, korlantas polri bentuk tim urai kemacetan
dia mengakui jika soal rencana mediasi ini, juga sudah dikomunikasikan dengan ketua dprd dan ketua pansus rtrw. tinggal menunggu kesiapan dan waktu dari tim dari kementerian atr-bpn.
yang jelas, sambung dia, mediasi yang dilakukan bukan mengarah pada merubah substansi di dalam draft raperda tersebut. karena substansi yang terkandung di dalam draft raperda rtrw, sudah melalui tahapan panjang yang diikuti juga prosesnya oleh pansus dprd. 
produk cacat hukum
adanya statemen ketua dprd yang menyatakan siap dimediasi “orang pusat” dalam kaitan raperda rtrw yang ditolak dalam rapat paripurna beberapa waktu, langsung menuai kritik tajam.
akademisi untag jakarta, dr cecep suhardiman  menilai statemen ketua dprd yang menyatakan siap dimediasi tidak tepat. karena, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk perda tidak dikenal adanya mekanisme mediasi.
menurut cecep, mediasi merupakan salah satu model alternatif penyelesaian sengketa (aps), tidak menjadi model dalam pengambilan keputusan untuk pengesahan perda. 
justru yang menjadi pertanyaan bagi publik, kata cecep, harusnya kalau belum terjadi titik temu atau kesepakatan dalam pembahasan terkait substansinya antara pansus dprd dan tim asistensi pemkot,  kenapa harus dibawa ke rapat paripurna. 
baca juga:dua perampok didor polisi
“sebetulnya di titik ini ada ruang konsultasi ke pemprov jabar dan ke dirjen tata ruang kementerian pupr yang bisa dilakukan berkali-kali kalau memang diperlukan, termasuk pemaparan secara komprehensif,” jelasnnya. 
saat ini, kata cecep, raperda rtrw yang merupakan perintah dan amanat uu tentang rtrw sudah ditolak dprd. jika tidak ada keinginan dari pansus dan tim asistensi untuk membuka pembahasan atau konsultasi, maka akan menjadi masalah besar dalam pembangunan di kota cirebon. karena, tidak adanya payung hukum perda rtrw dan perda tentang zonasi.
“jadi sekali lagi, tidak ada aturannya pembuatan perda dengan mediasi, sehingga ini akan melahirkan peraturan yang cacat dan batal demi hukum,” tegasnya.
apalagi kalau perda rtrw ditarik ke kemendagri, dan diatur dalam peraturan menteri, maka semakin menunjukan ketidakberesan dalam pengelolaan tata ruang di kota cirebon yang seharusnya menjadi otonomi daerah.
“kalau sampai ditarik oleh kementerian menjadi peraturan menteri, menunjukan ketidakberesan dalam pengelolaan tata ruang di kota cirebon yang seharusnya menjadi otonomi daerah,” tandasnya. (azs/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 01 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan