Sidang PHPU Pilpres 2024: Kini Titip Kepercayaan pada MK

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 27 Mar 2024 - 17:31

Anies Baswedan saat hadir di sidang PHPU Pilpres 2024 di Gedung MK pada Rabu, 27 Maret 2024.-jpnn-radar cirebon

Menurut Capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Pemilu 2024 diwarnai intervensi penguasa. Terdapat pula praktik yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.

Serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon.

“Karena itulah izinkan kami nanti melalui Tim Hukum Nasional dari Timnas Amin akan menyampaikan bukti-bukti atas penyimpangan dan pelanggaran ini kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini,” terang Anies.

Sementara itu, kepada wartawan, Anies Baswedan mengatakan bahwa ia dan Timnas AMIN menitipkan kepercayaan kepada MK untuk berani mengambil keputusan besar yang jujur dan adil.

BACA JUGA:Sidang Pertama Gugatan Warga GSP

“Kepada MK kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil demi arah Indonesia yang lebih baik,” kata Anies ketika ditemui usai sidang.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini ada di persimpangan jalan akibat adanya berbagai macam dugaan intervensi dalam Pemilu 2024. Menurutnya, bila berbagai intervensi tersebut dibiarkan hingga menjadi kebiasaan, maka akan berulang di pemilu berikutnya, baik di pilkada maupun pilpres.

Lalu, jika kebiasaan itu diteruskan, maka bisa menjadi karakter bangsa yang buruk. “Ini yang mau dikoreksi. Ini mau diberikan ketegasan sikap, sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas jujur dan adil, dan hasilnya menjadi kredibel,” tandas Anies Baswedan.

Sementara itu, sebuah kompilasi video menampilkan pernyataan Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 jadi salah satu materi yang dibawa Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN Amin) di MK, Rabu 27 Maret 2024.

“Majelis Hakim saya ingin membacakan petitum, sebelum itu, ini adalah rangkuman video yang akan kami sampaikan bagian dari posita kami,” kata anggota tim kuasa hukum Amin, Bambang Widjojanto, di sela-sela menyampaikan keterangan soal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Saat video tengah diputar, Ketua MK yang memimpin sidang, Suhartoyo, sempat menghentikan sementara. Dia mempertanyakan apakah video tersebut tidak sebaiknya dijadikan bagian dari bukti saja.

Namun, Bambang meminta kebijaksanaan majelis hakim agar video itu bisa tetap diputarkan untuk melengkapi pembacaan petitum. “Ini bagian dari bukti, ini cuma tiga menit saja majelis, mohon dilanjutkan majelis," kata pria yang karib disapa BW ini. “Iya silakan,” jawab Suhartoyo.

Menutup keterangannya, BW menjelaskan, apa yang disampaikan Tim Hukum Nasional Amin merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang diajukan. Termasuk video yang ditampilkan. “Mudah-mudahan proses persidangan ini akan betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip asas dari pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, dan kami meyakini itu," tandas mantan Wakil Ketua KPK tersebut.

sidang phpu pilpres 2024: kini titip kepercayaan pada mk                            jakarta- sidang phpu pilpres 2024 dimulai pada rabu, 27 maret 2024. agenda sidang perdana tersebut adalah pemeriksaan pendahuluan yang terbagi dalam dua sesi.
sesi pertama untuk pasangan calon (paslon) anies baswedan-muhaimin iskandar, dan sesi kedua untuk ganjar pranowo-mahfud md.
paslon yang datang pertama adalah anies-muhaimin.anies pun tampil pertama membacakan pemaparan awal di sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) di gedung mk dengan perkara nomor 1/phpu.pres-xxii/2024.
pada kesempatan tersebut, anies baswedan mempertanyakan apakah indonesia akan jadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi, atau akan mereduksi menjadi sekadar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan.
baca juga:geng konten di cirebon terungkap lagi, anggotanya pelajar hingga pengangguran
“mari wujudkan esensi sejati demokrasi, atau apakah kita akan berpaling dari prinsip itu dan memilih jalan di mana suara-suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas," paparnya.
saat ini, lanjut dia, waktunya meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia. dia pun menggugah para hakim mk dengan mengatakan situasi saat ini mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana.
“ini waktu untuk menunjukkan bahwa indonesia adalah bangsa yang besar, tidak hanya dalam aspek wilayah, populasi atau angka-angka ekonomi, tetapi juga dalam aspek kebijaksanaan, keberanian," terangnya.
“ini adalah saat di mana kita harus meneguhkan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum dan hak asasi manusia," sambung anies dalam pidatonya.
baca juga:mudik 2024: tambah armada bus di terminal harjamukti cirebon
ia melanjutkan, saat ini juga merupakan saat tepat untuk menunjukkan bahwa indonesia merupakan bangsa yang besar dalam aspek kebijaksanaan, keberanian serta integritas dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi.
“sejak zaman pra-kemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa indonesia," jelasnya.
secara lugas, gubernur dki jakarta periode 2017-2022 itu menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi pada saat-saat penting seperti ini akan terus menjadi sejarah dalam perjalanan republik indonesia. “tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat, sebagian adalah keputusan yang tidak tepat. itu dicatat di dalam sejarah kita," beber anies baswedan.
pelaksanaan pemilu 2024 dinilai anies baswedan tak dijalankan secara bebas, jujur dan adil. “pertanyaannya apakah pilpres 2024 telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? izinkan kami jawab, tidak. yang terjadi sebaliknya," tegas anies.
baca juga:sebelum lebaran harus cairkan rp54 miliar
menurut capres yang diusung partai nasdem, partai keadilan sejahtera (pks), dan partai kebangkitan bangsa (pkb) itu, pemilu 2024 diwarnai intervensi penguasa. terdapat pula praktik yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik.
serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon.
“karena itulah izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dari timnas amin akan menyampaikan bukti-bukti atas penyimpangan dan pelanggaran ini kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi ini,” terang anies.
sementara itu, kepada wartawan, anies baswedan mengatakan bahwa ia dan timnas amin menitipkan kepercayaan kepada mk untuk berani mengambil keputusan besar yang jujur dan adil.
baca juga:sidang pertama gugatan warga gsp
“kepada mk kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil demi arah indonesia yang lebih baik,” kata anies ketika ditemui usai sidang.
ia menjelaskan indonesia saat ini ada di persimpangan jalan akibat adanya berbagai macam dugaan intervensi dalam pemilu 2024. menurutnya, bila berbagai intervensi tersebut dibiarkan hingga menjadi kebiasaan, maka akan berulang di pemilu berikutnya, baik di pilkada maupun pilpres.
lalu, jika kebiasaan itu diteruskan, maka bisa menjadi karakter bangsa yang buruk. “ini yang mau dikoreksi. ini mau diberikan ketegasan sikap, sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas jujur dan adil, dan hasilnya menjadi kredibel,” tandas anies baswedan.
sementara itu, sebuah kompilasi video menampilkan pernyataan presiden jokowi ikut cawe-cawe dalam pilpres 2024 jadi salah satu materi yang dibawa tim hukum nasional anies-muhaimin (thn amin) di mk, rabu 27 maret 2024.
baca juga:9 siswa sma santa maria 1 lolos ptn jalur prestasi
“majelis hakim saya ingin membacakan petitum, sebelum itu, ini adalah rangkuman video yang akan kami sampaikan bagian dari posita kami,” kata anggota tim kuasa hukum amin, bambang widjojanto, di sela-sela menyampaikan keterangan soal perselisihan hasil pemilihan umum (phpu) presiden dan wakil presiden tahun 2024.
saat video tengah diputar, ketua mk yang memimpin sidang, suhartoyo, sempat menghentikan sementara. dia mempertanyakan apakah video tersebut tidak sebaiknya dijadikan bagian dari bukti saja.
namun, bambang meminta kebijaksanaan majelis hakim agar video itu bisa tetap diputarkan untuk melengkapi pembacaan petitum. “ini bagian dari bukti, ini cuma tiga menit saja majelis, mohon dilanjutkan majelis," kata pria yang karib disapa bw ini. “iya silakan,” jawab suhartoyo.
menutup keterangannya, bw menjelaskan, apa yang disampaikan tim hukum nasional amin merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh permohonan yang diajukan. termasuk video yang ditampilkan. “mudah-mudahan proses persidangan ini akan betul-betul bisa menegakkan prinsip-prinsip asas dari pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, dan kami meyakini itu," tandas mantan wakil ketua kpk tersebut.
baca juga:pemkot dan jabar bergerak bagikan beras
sebut ada aksi penyalahgunaan kekuasaansementara itu, capres nomor urut tiga pada pilpres 2024, ganjar pranowo, mengungkapkan beberapa alasan yang membuatnya mengajukan perselisihan hasil pemilu (phpu) untuk pilpres 2024 di mahkamah konstitusi (mk).
ganjar pranowo dan mahfud md sendiri hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan phpu untuk pilpres 2024 di gedung mk, jakarta pusat, rabu siang 27 maret 2024. nah, pada kesempatan itu, ganjar ungkap alasannya menggugat hasil pilpres 2024, yakni karena ingin rakyat tidak lupa perjuangan mewujudkan reformasi.
“kami berada di sini dengannya sederhana, ialah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami," kata eks gubernur jawa tengah.
ganjar pranowo mengatakan reformasi yang diwujudkan rakyat dengan perjuangan darah, bahkan nyawa, membuat semua orang bisa merasakan iklim demokrasi sesungguhnya di indonesia. dikatakan ganjar, perjuangan rakyat mewujudkan formasi dirusak pihak tertentu yang mendahulukan kepentingan pribadi.
baca juga:soroti rencana bisnis bank bumd 
“kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya memperdulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi," kata mantan legislator komisi ii dpr ri itu.
ia mengatakan gugatan ke mk bukan hanya mempersoalkan kecurangan pilpres 2024 di setiap tahapan. sebab, kata dia, pilpres 2024 diwarnai aksi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan alat negara mendukung kandidat tertentu. “kita menolak di bawah mundur ke masa sebelum reformasi. kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi," kata ganjar.
selain itu, dia mengajukan phpu untuk pilpres 2024 ke mk sebagai bentuk menjaga kewarasan terhadap perangai politik. “kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik," kata ganjar.
sementara itu, cawapres nomor urut tiga pada pilpres 2024 mahfud md menyebut pembatalan pemilu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. menurutnya, mk atau juga mahkamah agung (ma) di negara asing pernah memutuskan hal tersebut.
baca juga:cair duluan dari daerah lain
hal itu disampaikan mahfud dalam sidang pemeriksaan pendahuluan phpu untuk pilpres 2024 di gedung mk, jakarta pusat, rabu 27 maret 2024. mahfud awalnya menyebut mk adalah lembaga yang memberi warna progresif bagi perkembangan hukum di indonesia. “memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi di indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel," kata eks menhan ri itu.
kata mahfud, pernah pula menuai apresiasi sebagai institusi yang berani membuat keputusan monumental oleh forum ilmiah dan media. “apresiasi terhadap mk indonesia dalam keberaniannya membuat landmark decision muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik, dan berbagai media," ujar eks ketua mk itu.
mahfud kemudian mengutip pernyataan pakar hukum tata negara yusril ihza mahendra yang meminta mk tidak hanya berkaca dari angka dalam memutuskan sengketa pilpres 2024. “menjadikan mk hanya sekadar mahkamah kalkulator, menurut pak yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang," kata dia.
mahfud lantas berbicara soal putusan membatalkan pemilu bukan hal asing, karena mk dan ma di berbagai negara pernah memutuskan demikian. “beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti australia, ukraina, bolivia, kenya, malawi, dan thailand serta beberapa negara," ujarnya.
baca juga:indocement dorong tukang bangunan naik kelas
mahfud mengatakan tidak mudah bagi hakim mk memutuskan phpu yang dimohonkan banyak pihak, dengan munculnya berbagai manuver pihak eksternal. “akhirnya kami tahu sungguh berat bagi mk dalam sengketa hasil pemilu ini. pastilah, selalu ada yang datang ke hakim yang mulia untuk mendorong agar permohonan ini ditolak," kata dia. (rm/ast/jpnn/rc)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 28 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan