Agus Mulyadi Beri Ancaman

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Rabu , 28 Feb 2024 - 17:52

LOKASI PERDEBATAN: TPU di Jl Cipto, Kelurahan Sunyaragi, menjadi perdebatan karena masuk kawasan RTH. Di Raperda RTRW 2024-2044, wilayah ini akan menjadi bagian perdagangan dan jasa.-SENO-RADAR CIREBON

CIREBON - Masih adanya perdebatan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Cirebon 2024-2044, mengundang pertanyaan dari Pemkot Cirebon.

Terlebih lagi, perdebatan ini baru muncul ketika raperda yang telah selesai digodok tersebut, tinggal menunggu ketok palu saja.

Padahal, raperda tersebut sudah dibahas oleh Tim Asistensi Pemkot Cirebon dan Pansus DPRD Kota Cirebon selama hampir dua tahun. Yakni, seja raperda tersebut disodorkan ke DPRD.

Seperti diketahui, Raperda RTRW 2024-2044 belakangan ini muncul perdebatan. Misalnya, Fraksi Nasdem, menyoroti pada persoalan alihfungsi status sejumlah titik ruang terbuka hijau (RTH).

BACA JUGA:Tahanan Menikah di Mapolres Ciko

Salah satunya tempat pemakaman umum (TPU) di Jl Cipto, Kelurahan Sunyaragi, menjadi kawasan perdagangan dan jasa.

Pj Walikota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi merasa heran perdebatan ini baru muncul sekarang-sekarang. Menurutnya, Raperda RTRW seharusnya tidak lagi ada pembahasan.

“Sebenarnya sudah tidak ada lagi yang dibahas. Karena (RTRW) ini kan sudah melalui beberapa tahapan. Termasuk persetujuan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat,” ujar Gus Mul, sapaannya, Rabu (28/2).

Menurut dia, pembahasan Raperda RTRW sudah dibahas lama. Hampir dua tahun sejak raperda ini disodorkan oleh Pemkot Cirebon ke DPRD. Atau setelah sebelumya Pemkot Cirebon menetapkan Perwali tenang Rencana Detil Tata Ruang atau (RDTR).

BACA JUGA:Menjadi Perindu Ramadan

“Raperda RTRW ini kan rumusannya juga ada di Perwali RDTR yang sudah ditetapkan. Memang pada raperda ini ada beberapa tindakan perubahan terkait dengan kondisi Kota Cirebon secara eksisting, sebagai kota perdagangan dan jasa,” sebutnya.

Proses raperda ini, sudah melalui berbagai pembahasan. Dari mulai pembahasan Tim Asistensi dengan Pansus DPRD. Kemudian sampai pada kesepakatan Tim Asistensi dengan Pansus DPRD.

Kesepakatan Ketua DPRD dan Walikota, konsultasi di Provinsi Jawa Barat, serta penyelarasan dengan RTRW provinsi, sudah diakukan.

“Semua sudah disetujui, termasuk yang ada di dalam raperda ini, sudah dibahas dan disepakati bersama, dan sudah keluar persetujuan subtansinya. Jadi kalau kita bicara awal lagi, kemana saja waktu pembahasan? Karena, semua sudah disetujui, tinggal diparipurnakan,” terangnya.

agus mulyadi beri ancaman                            cirebon - masih adanya perdebatan pada rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana tata ruang dan wilayah (rtrw) kota cirebon 2024-2044, mengundang pertanyaan dari pemkot cirebon.
terlebih lagi, perdebatan ini baru muncul ketika raperda yang telah selesai digodok tersebut, tinggal menunggu ketok palu saja.
padahal, raperda tersebut sudah dibahas oleh tim asistensi pemkot cirebon dan pansus dprd kota cirebon selama hampir dua tahun. yakni, seja raperda tersebut disodorkan ke dprd.
seperti diketahui, raperda rtrw 2024-2044 belakangan ini muncul perdebatan. misalnya, fraksi nasdem, menyoroti pada persoalan alihfungsi status sejumlah titik ruang terbuka hijau (rth).
baca juga:tahanan menikah di mapolres ciko 
salah satunya tempat pemakaman umum (tpu) di jl cipto, kelurahan sunyaragi, menjadi kawasan perdagangan dan jasa.
pj walikota cirebon drs agus mulyadi msi merasa heran perdebatan ini baru muncul sekarang-sekarang. menurutnya, raperda rtrw seharusnya tidak lagi ada pembahasan.
“sebenarnya sudah tidak ada lagi yang dibahas. karena (rtrw) ini kan sudah melalui beberapa tahapan. termasuk persetujuan pemprov jabar dan pemerintah pusat,” ujar gus mul, sapaannya, rabu (28/2).
menurut dia, pembahasan raperda rtrw sudah dibahas lama. hampir dua tahun sejak raperda ini disodorkan oleh pemkot cirebon ke dprd. atau setelah sebelumya pemkot cirebon menetapkan perwali tenang rencana detil tata ruang atau (rdtr).
baca juga:menjadi perindu ramadan
“raperda rtrw ini kan rumusannya juga ada di perwali rdtr yang sudah ditetapkan. memang pada raperda ini ada beberapa tindakan perubahan terkait dengan kondisi kota cirebon secara eksisting, sebagai kota perdagangan dan jasa,” sebutnya.
proses raperda ini, sudah melalui berbagai pembahasan. dari mulai pembahasan tim asistensi dengan pansus dprd. kemudian sampai pada kesepakatan tim asistensi dengan pansus dprd.
kesepakatan ketua dprd dan walikota, konsultasi di provinsi jawa barat, serta penyelarasan dengan rtrw provinsi, sudah diakukan. 
“semua sudah disetujui, termasuk yang ada di dalam raperda ini, sudah dibahas dan disepakati bersama, dan sudah keluar persetujuan subtansinya. jadi kalau kita bicara awal lagi, kemana saja waktu pembahasan? karena, semua sudah disetujui, tinggal diparipurnakan,” terangnya.
baca juga:memperkenalkan wisata eduheritage kepada generasi muda 
terkait hal yang diperdebatkan ada rtrw ini, yakni wilayah tpu jl cipto, kelurahan sunyaragi, gus mul memastikan jika titik tersebut masih wilayah ruang terbuka hijau.
“yang dipermasalahkan apanya? di situ kan masih rth?” kata mantan ketua umum pbvsi tersebut.
menurut dia, jika sampai akhir maret raperda rtrw ini tidak disahkan, maka konsekuensinya, yakni, akan diambilalih oleh pemerintah pusat melalui sk kementerian dalam negeri. 
“pemerintah daerah diberikan waktu dua bulan untuk mengesahkan raperda rtrw. kalau sampai akhir maret ini belum juga disahkan, maka akan ditarik pusat,” imbuhnya.
baca juga:ini dia caleg terpilih termuda
diberitakan sebelumnya, rencana ketok palu raperda rtrw kota cirebon 2024-2044 akhir februari ini masih menggantung.
pasalnya, di inernal dprd masih berdebat mengenai alihfungsi pada sejumlah kawasan yang rth.
beberapa rth yang masih perlu diperjelas rencana alihfungsinya tersebut, di antaranya di kawasan tempat pemakaman umum (tpu) di jl cipto, kelurahan sunyaragi, serta kawasan olahraga stadion bima.
ketua pansus raperda rtrw dani mardani sh mh mengatakan, raperda tersebut belum bisa diambil persetujuan pada rapat paripurna. mengingat, masih ada dinamika pembahasan secara menyeluruh mengenai substansi raperda tersebut.
baca juga:poktan gropyokan basmi hama tikus
“persetujuan substantif raperda rtrw ternyata masih ada dinamika. sehingga perlu waktu tambahan untuk mendiskusikannya,” katanya di griya sawala.
anggota pansus raperda rtrw, andi riyanto lie mengaku keberatan dengan rencana alihfungsi lahan tpu sunyaragi.
menurutnya, perubahan status dari ruang terbuka hijau (rth) menjadi kawasan perdagangan dan jasa tersebut, sama sekali tidak memperhatikan potensi ancaman bencana dan ahli waris makam.
“sekarang, di jl cipto, kalau hujan, berpotensi banjir seperti lautan sungai. apalagi kalau di depan kuburan dibangun mal. perubahan itu jangan berpikir jangka pendek, tapi jangka panjang ke depan,” kata pengurus koni kota cirebon tersebut.
baca juga:disnaker tuan rumah forum perangkat daerah 
andi juga menilai, jika kawasan tpu itu dialihfungsikan, maka harus dipastikan lebih dulu di mana relokasi tempat pemakaman, persetujuan dari ahli waris, dan potensi bencana. jangan sampai, demi kemajuan kota tetapi mengorbankan kawasan rth.
“saya sampaikan untuk menunda dulu rapat paripurna, agar masyarakat tahu pemerintah tidak pernah memikirkan jangka panjangnya, hanya berpikir singkat saja,” tegas andi riyanto lie. (azs)