Poros Caruban Nagari Soroti Pilpres 2024, Sampaikan 7 Pernyataan Sikap

Reporter: Amirul I |

Editor: Amirul I |

Rabu , 21 Feb 2024 - 21:04

Poros Caruban Nagari membacakan 7 pernyataan sikap yang dibacakan di Alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Cirebon.-dedi haryadi-radar cirebon

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan pers yang disampaikan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Senin (19/2).

Dia menuturkan rencana menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi TPN, pada Kamis (15/2). Ganjar mengatakan urusan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 perlu disoroti dalam sidang di DPR untuk bisa dilakukan penyelidikan.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada, yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.

Namun, Ganjar memahami usulan hak angket dan interpelasi tidak bisa dilakukan oleh parpol pengusung paslon tiga saja. Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang ada di DPR membutuhkan dukungan parpol pendukung pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Amin.

BACA JUGA:Warga Berebut Beras Murah

Setidaknya, kandidat Amin didukung tiga partai yang kini bercokol di parlemen, yaitu NasDem, PKS, dan PKB. “Makanya kami harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ungkap Ganjar.

Capres 01 Anies Baswedan juga sudah merespons inisiatif Ganjar mengenai hak angket Anies mengatakan insiatif itu sangat baik, mengingat PDI Perjuangan adalah salah satu parpol yang memiliki kursi terbanyak di DPR RI.

“Itu inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan adanya hak angket (DPR) itu, PDIP adalah fraksi yang besar," kata Anies di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Anies pun optimistis koalisi pengusungnya, yakni NasDem, PKB, dan PKS ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. “Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan; NasDem, PKB, dan PKS akan siap untuk bersama-sama," katanya. Alumnus Universitas Gadjah Mada itu menilai pengajuan hak angket bakal terealisasi ketika mendapatkan banyak dukungan dari sejumlah parpol.

Anies juga siap membawa data terkait kecurangan Pilpres 2024 bila DPR mengajukan hak angket. “Kami siap dengan datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses di DPR bisa berjalan. Saya yakin partai di Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," tuturnya.

Presiden Jokowi sendiri tak ambil pusing dengan rencana atau usulan hak angket tersebut. “Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Sementara itu, pernyataan terbaru disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut AHY, seharusnya semua pihak tidak berprasangka buruk atau bias soal kecurangan tersebut. “Saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu,” ucap AHY di Istana Negara, Rabu 21 Februari 2024.

poros caruban nagari soroti pilpres 2024, sampaikan 7 pernyataan sikap                            cirebon- poros caruban nagari menyatakan menolak hasil pilpres 2024. poros caruban nagari terdiri dari para aktivis, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, praktisi hukum, hingga komunitas yang ada di kota/kabupaten cirebon.
mereka berkumpul di markas besar laskar agung macan ali nuswantara cirebon, rabu 21 februari 2024. dari hasil pertemuan tersebut, poros caruban nagari mengeluarkan pernyataan sikap yang diberi nama petisi caruban nagari.
isinya ada 7 tuntutan atau pernyataan sikap yang dibacakan di alun-alun sangkala buana kasepuhan cirebon.
sebanyak 7 pernyataan sikap itu antara lain menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau tsm.
baca juga:hitung suara pileg di cirebon, pdip dan nasdem masih memimpin
kedua, meminta kepada kpu untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti komisioner kpu dan bawaslu yang ada saat ini.
ketiga, memprotes keras deklarasi kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan kpu sendiri belum menetapkan pemenang pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara terbanyak.
hal ini secara nyata-nyata telah melakukan pembodohan dan menggiring opini masyarakat luas, yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
keempat, poros caruban nagari meminta bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. kelima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.
baca juga:petugas kpps gangguan jiwa 
keenam, mendukung hak angket dpr ri atas pelaksanaan pemilu 2024. dan terakhir adalah meminta tni/polri dan aparatur terkait untuk bersikap netral dalam pemilu.
“ini berangkat dari keprihatinan terhadap demokrasi. masyarakat merasa demokrasi telah dicederai oleh kecurangan yang terstruktur," ungkap panglima tinggi laskar agung macan ali nuswantara cirebon, prabu diaz usai pembacaan petisi tersebut.
hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024sebelumnya, capres nomor urut tiga ganjar pranowo mendorong parpol pengusungnya untuk menggunakan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilu 2024 di dpr ri.
diketahui, ganjar bersama cawapres mahfud md didukung empat partai, yakni pdi perjuangan, ppp, hanura, dan perindo. dua nama di awal berstatus parpol parlemen. eks gubernur jawa tengah itu mendorong dpr bisa menggunakan interpelasi apabila tidak menggunakan hak angket.
baca juga:habis pemilu terbitlah pilkada, 6 bulan lagi pendaftaran pasangan calon
“jika dpr tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi dpr untuk mengkritisi kecurangan pada pilpres 2024,” kata ganjar dalam keterangan pers yang disampaikan tim pemenangan nasional (tpn), senin (19/2).
dia menuturkan rencana menggulirkan hak angket di dpr oleh partai pengusung ganjar-mahfud, dalam hal ini pdi perjuangan dan ppp, telah disampaikannya dalam rapat kordinasi tpn, pada kamis (15/2). ganjar mengatakan urusan dugaan kecurangan pada pemilu 2024 perlu disoroti dalam sidang di dpr untuk bisa dilakukan penyelidikan.
“kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada, yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum dpr sidang, panggil, uji petik lapangan,” kata alumnus universitas gadjah mada (ugm) itu.
namun, ganjar memahami usulan hak angket dan interpelasi tidak bisa dilakukan oleh parpol pengusung paslon tiga saja. partai pengusung ganjar-mahfud yang ada di dpr membutuhkan dukungan parpol pendukung pasangan nomor urut satu, anies baswedan-muhaimin iskandar atau amin.
baca juga:warga berebut beras murah
setidaknya, kandidat amin didukung tiga partai yang kini bercokol di parlemen, yaitu nasdem, pks, dan pkb. “makanya kami harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung anies-muhaimin," ungkap ganjar.
capres 01 anies baswedan juga sudah merespons inisiatif ganjar mengenai hak angket anies mengatakan insiatif itu sangat baik, mengingat pdi perjuangan adalah salah satu parpol yang memiliki kursi terbanyak di dpr ri.
“itu inisiatif yang baik, dan ketika pak ganjar menyampaikan keinginan adanya hak angket (dpr) itu, pdip adalah fraksi yang besar," kata anies di mampang, jakarta selatan, selasa (20/2).
anies pun optimistis koalisi pengusungnya, yakni nasdem, pkb, dan pks ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan pilpres 2024. “kami yakin bahwa koalisi perubahan; nasdem, pkb, dan pks akan siap untuk bersama-sama," katanya. alumnus universitas gadjah mada itu menilai pengajuan hak angket bakal terealisasi ketika mendapatkan banyak dukungan dari sejumlah parpol.
baca juga:ypsgj berangkatkan 28 orang untuk ibadah umrah
anies juga siap membawa data terkait kecurangan pilpres 2024 bila dpr mengajukan hak angket. “kami siap dengan datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses di dpr bisa berjalan. saya yakin partai di koalisi perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," tuturnya.
presiden jokowi sendiri tak ambil pusing dengan rencana atau usulan hak angket tersebut. “ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata presiden jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai hadiri puncak peringatan hari pers nasional tahun 2024 di ancol, jakarta, selasa (20/2/2024).
sementara itu, pernyataan terbaru disampaikan oleh menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) yang juga ketum partai demokrat agus harimurti yudhoyono (ahy).
menurut ahy, seharusnya semua pihak tidak berprasangka buruk atau bias soal kecurangan tersebut. “saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu,” ucap ahy di istana negara, rabu 21 februari 2024.
baca juga:ahy menteri atr/kepala bpn: akhirnya demokrat gabung setelah 9 tahun 4 bulan jadi oposisi
ahy mengatakan usulan hak angket adalah salah satu ekspresi yang wajar pascapenghitungan suara. terlebih, dalam setiap pemilu memang ada pihak yang tak menerima kekalahan. “walaupun kita menghormati secara formal sampai dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya,” kata dia.
walau begitu, ahy mempersilakan hak angket untuk diajukan karena itu merupakan hak warga negara. “saya tidak ingin terjebak, kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu, sementara masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” tandasnya. (rdh/ast/jpnn)