Bisa Berbentuk Sembako, Money Politics Sulit Dihindari Karena Alasan Membutuhkan Uang

Reporter: Raswidi Hendra Suwarsa |

Editor: Raswidi Hendra Suwarsa |

Rabu , 07 Feb 2024 - 13:01

Mantan Sekda Kota Cirebon dan sekaligus pengamat politik Cirebon Drs H Hasanudin Manaf MM berbicara soal money politics jelang Pemilu 2024.-dokumen -tangkapan layar

CIREBON - Money politics bisa jadi bukan sekadar bagi-bagi amplop dalam bentuk fresh money.

Tapi, money politics dalam bentuk lain misalnya sembako.

Money politics ini kerap kali dilakukan menjelang pemilihan umum seperti sekarang ini.

Dan, money politics atau politik uang ini, bukan sesuatu yang baru.

Menurut pengamat politik Cirebon Drs H Hasanudin Manap MM mengatakan, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

”Jadi dilihat dulu seperti apa PKPU-nya. Masyarakat jangan salah, harus tahu dulu aturan mainnya,” tutur Manap kepada Radar Cirebon.

Selain money politics, Manap memberikan tanggapan seputar bagaimana seharusnya anggota DPRD menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang masih menjabat tapi di satu sisi sebagai seorang calon legislatif.

Terlebih saat bertemu masyarakat atau masa reses.

”Dipelajari PKPU-nya, ada batasannya seperti apa. Yang jelas, anggota DPRD juga diperbolehkan untuk kampanye,” ungkapnya.

Jika terjadi dugaan pelanggaran, imbuh Manap, masyarakat harus berani melaporkan ke Bawaslu.

Namun, tak dipungkiri, money politics ini menjadi sebuah dilema.

Sulit ditolak karena alasan membutuhkan uang tersebut.

bisa berbentuk sembako, money politics sulit dihindari karena alasan membutuhkan uang                             cirebon - money politics bisa jadi bukan sekadar bagi-bagi amplop dalam bentuk fresh money.
tapi, money politics dalam bentuk lain misalnya sembako.
money politics ini kerap kali dilakukan menjelang pemilihan umum seperti sekarang ini.
dan, money politics atau politik uang ini, bukan sesuatu yang baru. 
baca juga:musrenbang kelurahan tarikolot fokus pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan 
menurut pengamat politik cirebon drs h hasanudin manap mm mengatakan, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu peraturan komisi pemilihan umum (pkpu). 
”jadi dilihat dulu seperti apa pkpu-nya. masyarakat jangan salah, harus tahu dulu aturan mainnya,” tutur manap kepada radar cirebon.
selain money politics, manap memberikan tanggapan seputar bagaimana seharusnya anggota dprd menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang masih menjabat tapi di satu sisi sebagai seorang calon legislatif. 
terlebih saat bertemu masyarakat atau masa reses.
baca juga:ancaman banjir sudah jadi persoalan klise di kecamatan lemahwungkuk
”dipelajari pkpu-nya, ada batasannya seperti apa. yang jelas, anggota dprd juga diperbolehkan untuk kampanye,” ungkapnya.
jika terjadi dugaan pelanggaran, imbuh manap, masyarakat harus berani melaporkan ke bawaslu.
namun, tak dipungkiri, money politics ini menjadi sebuah dilema.
sulit ditolak karena alasan membutuhkan uang tersebut.
”makannya ada anggapan yang bilang; terima saja uangnya, orangnya jangan dipilih"
baca juga:12 pejabat ini berebut posisi kepala dishub, ada pejabat yang sering ikut open bidding
"masyarakat tahunya kan yang menguntungkan mereka, urusan aturan soal nanti,” jelas mantan sekretaris daerah kota cirebon itu.
apakah caleg dengan kampanye money politics layak dipilih? manap bilang, tergantung sosoknya.
banyak variabel lain yang dipertimbangkan. ia pun tak memungkiri, politik uang bukan sesuatu yang baru. masih terjadi hingga sekarang. ”bukan lagi rahasia,” pungkasnya.