Kenaikan PBB Sesuai MCP KPK

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Selasa , 06 Feb 2024 - 20:58

SOAL PBB: Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Cirebon M Arif Kurniawan ST menjelaskan bahwa peningkatan nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan PBB dilakukan agar sesuai harga pasar, dengan mempertimbangkan sebagian zona nilai tanah (ZNT).-AZIS MUTAHROM-RADAR CIREBON

kenaikan pbb sesuai mcp kpk                            cirebon - kenaikan tagihan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) diklaim telah disesuaikan dengan rekomendasi monitoring center for prevention (mcp) kpk. 
hal ini dikarenakan dasar perhitungan besaran tagihan pbb telah diperbarui untuk mencerminkan nilai objek pajak yang lebih dekat dengan harga pasaran.
penjabat sekretaris daerah (pj sekda) kota cirebon m arif kurniawan st menjelaskan bahwa peningkatan nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pbb dilakukan agar sesuai harga pasar, dengan mempertimbangkan sebagian zona nilai tanah (znt).
menurutnya, sebelumnya nilai objek pajak yang berlaku hanya mencapai seperempat dari harga pasar yang sebenarnya.
baca juga:banjir rendam puluhan hektare sawah di panyingkiran
sebagai contoh, harga tanah di jalan kartini saat ini tidak mungkin berada dalam kisaran rp10 juta per meter persegi. 
namun, nilai objek pajak sebelumnya masih mengacu pada seperempat nilai pasar yang sebenarnya.
“njop yang digunakan sebelumnya hanya seperempat dari harga pasar sekarang. kami disarankan untuk mendekatkan nilai objek pajak dengan harga pasar. mcp kpk juga sudah menganjurkan itu,” katanya.
namun demikian, tidak semua objek pajak dengan nilai rp0-500 juta mengalami kenaikan atau penyesuaian tagihan pbb. 
kenaikan tagihan hanya diterapkan pada objek pajak dengan nilai di atas rp3 miliar.
baca juga:keluarga di indramayu sudah tahlilan, ternyata masiroh masih hidup
“jadi mohon maaf kalau ada kenaikan, tapi tidak semuanya. program ini juga belum berjalan, perwalnya masih dalam proses penyusunan dan kami belum melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat,” tambahnya.
peraturan walikota (perwal) yang sedang disusun juga akan mencakup insentif fiskal dan relaksasi tertentu untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu, seperti pensiunan, janda, dan lainnya.
sementara itu, insentif fiskal bisa berupa diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajiban pbb lebih awal.
misalnya, pembayaran pada bulan maret dapat mendapatkan diskon lebih besar, sedangkan yang mendekati jatuh tempo akan dikenakan diskon lebih sedikit.
 
kenaikan pajak bisa sebabkan tunggakan masyarakat meningkat
cirebon - kalangan akademisi juga turut angkat bicara soal kenaikan pbb di kota cirebon. 
dr editya nurdiana, seorang akademisi dari fakultas ekonomi dan bisnis (feb) universitas swadaya gunung jati (ugj) cirebon, menjelaskan bahwa pbb dipengaruhi oleh beberapa variable.
termasuk pdrb per kapita, jumlah sppr, tingkat inflasi, luas lahan, luas bangunan, dan jumlah penduduk.
menurut editya, ketika kota cirebon menaikkan pbb, variabel-variabel tersebut tidak sejalan dengan pendapatan daerah, sehingga peningkatan pbb dianggap perlu. 
baca juga:hari ke-2 main sepeda di malaysia: tercerai berai mulai km 10, ‘gowes mempersatukan, tanjakan yang memisahkan’
“rasionalitas kenaikan pajak tidak dapat dilakukan tanpa studi kelayakan dan sosialisasi terhadap masyarakat,” ujarnya.
editya justru khawatir bahwa kenaikan pajak dapat meningkatkan tingkat tunggakan dari masyarakat. 
“jangan sampai kenaikan pbb malah meningkatkan tunggakan pbb,” tegasnya.
editya menyarankan bahwa kenaikan pbb pada saat ini bukanlah langkah yang tepat.
 
terutama karena pengembalian pajak dari pemerintah kepada masyarakat masih belum seimbang. 
hal ini tercermin dari pembangunan di kota cirebon. 
menurutnya, kenaikan pbb seharusnya tidak dijadikan sebagai solusi ketika pemerintah mengalami defisit anggaran. (abd/azs)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Cirebon 07 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan