4 Jenis Bansos Jelang Pilpres, Termasuk di Cirebon, Semuanya dari Pusat

CIREBON- Pemerintah meluncurkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) di awal tahun 2024. Bansos ini turun sebelum pelaksanaan pilpres pada 14 Februari 2024.

Pelaksana Teknis Bidang Linjamsos Dinsos Kabupaten Cirebon, Tsabit Albanani, mengatakan saat ini ada empat kategori bansos yang bakal diluncurkan. Dan, kata dia, Kemungkinan penyaluran awalnya bisa dilakukan sebelum pelaksanaan Pilpres 14 Februari 2024 mendatang.

“Ada empat bansos yang bakal dikucurkan, semuanya dari pusat. Saat ini keterangannya sudah SPM, berarti sebentar lagi,” ujar Tasbit Albanani kepada Radar Cirebon, Jumat 2 Februari 2024.

Diterangkan dia, bansos pertama yang bakal segera turun yakni beras cadangan pangan pemerintah (CPP) dari Badan Pangan Nasional yang penyalurannya dari bulan Januari sampai Juni 2024. Untuk beras CPP ini leading sektornya ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.  

BACA JUGA:Pj Walikota: 2 Jam Banjir sudah Surut

Bansos lainnya yang juga bakal segera turun yakni program sembako dari Kemensos yang digelar dari rentan waktu Januari sampai dengan Februari 2024 dengan besaran Rp400 ribu. “Yang turun ini semua bansos yang bersumber dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Bansos lainnya yang juga bakal turun dalam waktu yang hampir bersamaan adalah bansos PKH yang akan turun Januari sampai Maret 2024. “Bansos terakhir yang juga bakal turun di periode Januari sampai Maret 2024 adalah bantaun langsung tunai (BLT) mitigasi rawan pangan yang bersumber dari Kemensos senilai Rp200 ribu,” ungkapnya.

Sementara itu, aktivis Cirebon Rizky Pratama meminta semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar tujuan menyalurkan bansos untuk membantu masyarakat tidak mampu ini tanpa ada tendensi untuk diarahkan memilih salah satu calon tertentu.

BACA JUGA:Gandeng Kejari, Bahas Nota Kesepakatan Penegakan Hukum

“Bansos ini rawan dipolitisir karena turun di tahun politik. Tentu tidak bisa ditunda karena bansos ini kan berhubungan dengan nasib orang banyak. Makanya harus diawasi karena sumbernya ini dari pemerintah, bukan dari personal calon. Ini diambil dari sumber lain termasuk pajak rakyat,” pungkasnya. (dri)