Jokowi: Presiden Boleh Memihak

Reporter: Eep F |

Editor: Eep F |

Rabu , 24 Jan 2024 - 21:20

Presiden Jokowi memberikan pernyataan di hadapan wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari 2024.--

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain akan semakin kental. Apalagi presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim kepada wartawan di Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.

Meskipun, kata Chico, jika dari perspektif hukum tidak ada UU yang dilanggar oleh Jokowi selaku kepala negara apabila memihak dan tak menggunakan fasilitas negara. “Memang secara undang-undang diperbolehkan presiden pun bisa memberikan. Contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali. Artinya dia mengkampanyekan diri dia sendiri. Artinya apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak salah secara UU,” jelasnya.

Namun demikian, kata Chico, secara etika tidak dapat dibenarkan. Dan masyarakat akan beranggapan Jokowi sangat nepotis. “Tapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme,” pungkasnya.

Timnas pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) juga merespons pernyataan Jokowi, di mana apa yang diutarakan Kepala Negara dipandang sebagai sikap yang keliru.

Menurut Juru Bicara Timnas Amin, Andi Sinulingga, sebagai seorang presiden, Jokowi seharusnya bisa berlaku adil dan tidak memihak terkait pelaksanaan Pilpres 2024, meskipun anaknya Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

“Harus bisa membedakan dan memisahkan, kapan Pak Jokowi itu sebagai Kepala Negara yang harus berlaku adil pada semua dan kapan dia sebagai kepala keluarga yang harus berpihak pada anaknya," tegas Andi kepada RMOL (Radar Cirebon Group).

Menurut aktivis Kolaborasi Warga Jakarta ini, sikap cawe-cawe Presiden Jokowi ini bertentangan dengan imbauan netralitas yang selama ini digaungkan. “Apakah perilaku tak pantas ini yang dimaksud Pak Jokowi sebagai bentuk nyata dari program revolusi mental?" tanya Andi Sinulingga.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo didesak meralat ucapannya soal kepala negara dan pemerintahan boleh berpihak dalam Pilpres 2024, asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Desakan itu disampaikan Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati. Dia khawatir pernyataan itu dijadikan pembenaran bagi Jokowi, menterinya, bahkan seluruh pejabat negara untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan. “Apalagi Presiden Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024," ujar Khoirunnisa kepada wartawan.

Konflik kepentingan itu, dikatakan Khoirunnisa, tidak lain karena anak kandungnya, Gibran Rakabuming Raka adalah calon wakil presiden nomor urut 2, mendampingi Prabowo Subianto. Ditekankan Khoirunnisa, netralitas aparatur negara merupakan kunci penting mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

Dia juga menyebut pernyataan Jokowi merujuk pada Pasal 281 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan kampanye yang mengikutsertakan presiden hingga menteri diperbolehkan asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Dia juga menekankan Pasal 282 yang menyatakan pejabat negara tidak boleh buat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

jokowi: presiden boleh memihak                            presiden jokowi menyatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak kepada salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilu 2024. 
hal itu diungkapkan oleh presiden jokowi di hadapan wartawan di lanud halim perdanakusuma, jakarta timur, rabu 24 januari 2024. “hak demokrasi, hak politik setiap orang. presiden itu boleh loh kampanye. presiden itu boleh loh memihak," kata jokowi.
namun, kata jokowi, yang paling penting adalah tidak menyalahgunakan fasilitas negara dalam berkampanye. “tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya.
menurut kepala negara, dia merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. begitu pun dengan para menteri di kabinet indonesia maju. “masak gini ngga boleh, berpolitik ngga boleh. boleh (kampanye). menteri juga boleh," tandasnya.
baca juga:kampanye ganjar bakal dimeriahkan slank
sementara tim kampanye nasional (tkn) prabowo-gibran memastikan pernyataan joko widodo yang mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon pada pilpres 2024, tidak salah.
wakil ketua tkn, habiburokhman, mengatakan, secara hukum, sebagai warga negara indonesia (wni), jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
“narasi itu secara prinsip dan etik tidak ada yang salah. tidak ada satu ketentuan hukum yang dilanggar kalau pak jokowi mendukung salah satu calon dalam pilpres," kata habiburokhman, saat jumpa pers di media center tkn prabowo-gibran, kebayoran baru, jakarta selatan, rabu, (24/1)
menurutnya, hal itu tertuang dalam pasal 23 ayat (1) uu 39/1999 yang mengatur bahwa setiap orang berhak memilih dan mempunyai keyakinan politik. habiburokhman menyayangkan sesat pikir yang dinarasikan sejumlah kalangan yang menganggap bahwa seolah-olah presiden jokowi akan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan paslon nomor urut 02.
baca juga:bantah kampanye terselubung, rk: bpd itu parlemen desa, bukan aparat desa ataupun asn
“logika itu runtuh sejak awal, karena pasal 7 konstitusi, bahkan mengatur seorang presiden bisa maju kedua kalinya dan tetap menjabat sebagai presiden incumbent," katanya.
sebab itu dia kembali menegaskan, jokowi berhak menyatakan dukungan terhadap salah satu kontestan pilpres 2024, sepanjang tidak menyalahgunakan wewenang. "poinnya, selama tidak menyalahgunakan kekuasaan, presiden boleh mengungkapkan dukungannya," kata habiburokhman.
sementara tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud menilai pernyataan presiden jokowi yang menyebut bahwa presiden hingga menteri boleh memihak di pilpres 2024 abai etika.
lebih jauh daripada itu, masyarakat akan beranggapan bahwa jokowi sedang melakukan praktik nepotisme. itu lantaran salah satu paslon di pilpres 2024 merupakan anak kandungnya.
baca juga:kampanye di kuningan dibagi 10 lokasi dalam 5 zonasi 
“tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain akan semakin kental. apalagi presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” kata juru bicara tpn ganjar-mahfud, chico hakim kepada wartawan di jakarta, rabu 24 januari 2024.
meskipun, kata chico, jika dari perspektif hukum tidak ada uu yang dilanggar oleh jokowi selaku kepala negara apabila memihak dan tak menggunakan fasilitas negara. “memang secara undang-undang diperbolehkan presiden pun bisa memberikan. contoh apabila dia seorang incumbent dan juga dia mencalonkan diri kembali. artinya dia mengkampanyekan diri dia sendiri. artinya apa yang disampaikan pak jokowi tidak salah secara uu,” jelasnya.
namun demikian, kata chico, secara etika tidak dapat dibenarkan. dan masyarakat akan beranggapan jokowi sangat nepotis. “tapi tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme,” pungkasnya.
baca juga:libatkan 3.596 pengawas tps dalam pemilu 2024
timnas pemenangan anies-muhaimin (timnas amin) juga merespons pernyataan jokowi, di mana apa yang diutarakan kepala negara dipandang sebagai sikap yang keliru.
menurut juru bicara timnas amin, andi sinulingga, sebagai seorang presiden, jokowi seharusnya bisa berlaku adil dan tidak memihak terkait pelaksanaan pilpres 2024, meskipun anaknya gibran rakabuming raka saat ini menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi prabowo subianto.
“harus bisa membedakan dan memisahkan, kapan pak jokowi itu sebagai kepala negara yang harus berlaku adil pada semua dan kapan dia sebagai kepala keluarga yang harus berpihak pada anaknya," tegas andi kepada rmol (radar cirebon group).
menurut aktivis kolaborasi warga jakarta ini, sikap cawe-cawe presiden jokowi ini bertentangan dengan imbauan netralitas yang selama ini digaungkan. “apakah perilaku tak pantas ini yang dimaksud pak jokowi sebagai bentuk nyata dari program revolusi mental?" tanya andi sinulingga.
baca juga:kotak dan kertas suara pilpres pileg sudah lengkap
sementara itu, presiden joko widodo didesak meralat ucapannya soal kepala negara dan pemerintahan boleh berpihak dalam pilpres 2024, asal tidak menggunakan fasilitas negara.
desakan itu disampaikan direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) khoirunnisa agustyati. dia khawatir pernyataan itu dijadikan pembenaran bagi jokowi, menterinya, bahkan seluruh pejabat negara untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan. “apalagi presiden jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan pemilu 2024," ujar khoirunnisa kepada wartawan.
konflik kepentingan itu, dikatakan khoirunnisa, tidak lain karena anak kandungnya, gibran rakabuming raka adalah calon wakil presiden nomor urut 2, mendampingi prabowo subianto. ditekankan khoirunnisa, netralitas aparatur negara merupakan kunci penting mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
dia juga menyebut pernyataan jokowi merujuk pada pasal 281 ayat (1) uu 7/2017 yang menyatakan kampanye yang mengikutsertakan presiden hingga menteri diperbolehkan asal tidak menggunakan fasilitas negara.
dia juga menekankan pasal 282 yang menyatakan pejabat negara tidak boleh buat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
“dalam konteks ini, jika ada tindakan presiden, apapun itu bentuknya, jika dilakukan tidak dalam keadaan cuti di luar tanggungan negara, tetapi menguntungkan peserta pemilu tertentu, itu jelas adalah pelanggaran pemilu," urainya.
baca juga:surat suara untuk pilpres menyusul 
lebih lanjut, dia menjelaskan pasal 283 mengatur soal pejabat negara serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye.
untuk itu, masih kata khoirunnisa, perludem pun mendesak presiden jokowi meralat dan menarik ucapannya demi menjaga marwah pemilu 2024. “kami mendesak presiden jokowi menarik pernyataannya, karena ini akan berpotensi menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis," tandasnya. (rm/rc)