Evaluasi Penyertaan Modal ke Bank Cirebon

evaluasi penyertaan modal ke bank cirebon cirebon - komisi ii dprd kota cirebon bersama badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah (bpkpd) mengevaluasi pelaksanaan perda tentang penyertaan modal perumda bpr bank cirebon. hasil evaluasi perda nomor 12 tahun 2021 tersenut, beberapa amanat penyertaan modal pemerintah daerah (pmpd) kepada bpr bank cirebon, belum terealisasi sesuai dengan tahapan yang ditekankan di dalam pasal-pasal perda tersebut. sehingga, dprd berencana untuk melakukan pencabutan perda nomor 12/2021, untuk kemudian diubah dengan perda yang baru. ketua komisi ii dprd kota cirebon h karso menjelaskan, berdasarkan perda nomor 12/2021 tentang penyertaan modal bank cirebon, dari total pmpd yang direncanakan dikucurkan ke perumda bank cirebon sebesar rp50 miliar, belum bisa terpenuhi sebesar rp32 miliar. baca juga: bupati majalengka bangun 1.324 ruang kelas “adapun penyertaan modal tersebut diperinci pada pasal-pasal di perda ini, secara bertahap dari apbd 2021 hingga 2025,” terangnya. yakni, pada apbd tahun anggaran 2021, dialokasikan sebesar rp4 miliar. kemudian, pada apbd tahun anggaran 2022 sebesar rp5 miliar, pada apbd 2023 sebesar rp6 miliar, apbd 2024 sebesar rp8 miliar, dan apbd sebesar rp9 miliar. ia menegaskan, pemerintah daerah belum mampu memberikan modal kepada bpr bank cirebon setiap tahunnya seperti yang diamanatkan perda. belum terpenuhinya modal sesuai perda nomor 12/2021 tentang penyertaan modal bank cirebon tersebut, maka komisi ii dprd merekomendasikan untuk membuat perda baru menggantikan perda lama. “hingga saat ini realisasi anggaran untuk tahun 2023 saja masih tersisa sekitar dua miliar, artinya belum tuntas seluruhnya,” tuturnya. baca juga:sertijab kepala daerah akan dimulai dari kuningan menurutnya, penyertaan modal dari apbd kota cirebon itu bertujuan untuk pengembangan usaha bpr bank cirebon, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan gedung baru bpr bank cirebon. akan tetapi, peraturan yang sudah disepakati bersama tersebut, pemerintah tidak bisa menjalankan amanat perda. “tidak ada pelaksanaan yang serius sesuai dengan perda. maka, kami merekomendasikan agar perda dicabut, dan mengusulkan perda baru pada propemperda 2024,” katanya. sekretaris komisi ii dprd kota cirebon dr doddy ariyanto mm merekomendasikan agar mencabut perda sebelumnya, dan menyusun perda baru untuk mengatur ulang penyertaan modal yang baru. “kami akan kaji lagi, dan mencabut perda lama. ini inisiasi dprd untuk memasukkan pmp baru, daripada membicarakan uang tidak ada, inisiasi bc tidak ada,” katanya. baca juga:jago bikin puisi dan prosa, pernah jadi sekretaris pwi kuningan, akhirnya sukses di dunia politik dia juga berpesan kepada perumda bpr bank cirebon agar lebih proaktif berkomunikasi dengan pihak terkait, agar penyertaan modal sebesar rp5 miliar bisa terealisasi. “kita akan dorong inisiasi propemperda, ini lebih baik dan pada saat sudah dibuat perda dan paripurna, bank cirebon pun harus proaktif,” butnya. direktur operasional perumda bpr bank cirebon asep supriatna se menyetujui rekomendasi yang disampaikan komisi ii dprd kota cirebon. pihaknya juga akan menjadwalkan rencana anggaran bersama pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. “kami akan jadwalkan ulang, hingga anggaran rp50 miliar itu akan disusun kembali sesuai dengan kondisi keuangan pemda,” ujarnya. baca juga:pembunuhan di cirebon, polisi kejar suami korban turut hadir wakil dan anggota komisi ii dprd kota cirebon, muhamad noupel sh mh, watid sahriar mba, syarif maulana, agung supirno sh, dan imam yahya sfil msi. (azs/adv)

Tag

• # bank cirebon
• # dprd
• # calon walikota cirebon

Share

• 
• 
• 
• 
•