DPRD Sebut Program Penyandang Disabilitas Kurang Menyeluruh

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menilai,  program Pemerintah Kabupaten Cirebon bagi penyandang disabilitas kurang menyeluruh. Pasalnya, tak sebanding dengan jumlah disabilitas yang mencapai ribuan.

“Pelaksanaan program sangat kurang menyeluruh. Baru sebatas bantuan fisik. Padahal komunitas disabilitas di Cirebon itu banyak. Tapi yang dapat hanya itu-itu saja,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Khanafi SH. 

Apalagi, para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) berharap, langkah nyata Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan solusi pelayanan publik yang ramah. Karenanya, DPRD menginisiasi rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai hak pelayanan disabilitas. 

“Selain menjadi amanat undang-undang, kita ingin keberadaan penyandang disabilitas bisa terpenuhi haknya,” kata Khanafi. 

BACA JUGA:DPRD Tetapkan 17 Raperda di Tahun 2024

Dia menegaskan, kehadiran perda nanti diharapkan dapat menekan eksekutif agar lebih memperhatikan nasib penyandang disabilitas secara optimal. Tidak hanya segelintir saja. Rancangan perda akan mengatur pengadaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, pelayanan publik yang memudahkan, dan reward bagi mereka yang beprestasi.

Selain itu, dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah berkewajiban menegaskan penyandang disabilitas mendapat kesempatan kerja maupun pekerjaan tetap di seluruh instansi.

Pemkab diharapkan berinovasi agar penyandang disabilitas dapat bekerja dan berpenghasilan. Misalnya, melalui kewajiban dinas memperkerjakan penyandang disabilitas. "Kalau itu tidak dilakukan, jangan ngomongin yang lain dulu. Pemkab saja tidak ramah. Enggak ada orang yang bisa bekerja di pemerintahan," tegas Khanafi.

Masih kata Khanafi, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon sebelumnya pernah mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Beringin Bhakti di Kecamatan Talun. Ia pun mengapresiasi inovasi yang dilakukan SLB Beringin Bahkti yang berhasil memberdayakan penyandang disabilitas. Sekolah melakukan pendampingan sebelum penyandang disabilitas mendapat pekerjaan.

BACA JUGA:Bawaslu Janji Turunkan Paksa Alat Peraga Kampanye di Zona Terlarang

“Di sana, kalau ada siswa SLB belum bekerja,, sekolah berkorban dengan mempekerjakan mereka sampai mendapat pekerjaan tetap,” ungkap Khanafi.

Politisi Golkar itu berharap, rancangan perda penyandang disabilitas dapat segera disahkan untuk memastikan hak disabilitas terpenuhi. Saat ini DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji dan membahasnya.

“Kita bisa meniru hal kecil dari SLB Talun. Kalau perda sudah disahkan setidaknya bisa begitu. Sekarang masih tahap pembahasan. Mudah-mudahan secepatnya bisa disahkan,” pungkasnya. (sam)