DPRD Rekomendasikan Pedagang Pasar Jungjang Tempuh Jalur Hukum

Reporter: Deden F |

Editor: Deden F |

Jumat , 12 Jan 2024 - 20:12

DPRD Kabupaten Cirebon merekomendasikan polemik pedagang Pasar Jungjang dengan PT Dumib agar menempuh jalur hukum untuk penyelesaiannya.-SAMSUL HUDA/RADAR CIREBON-radar cirebon

Polemik revitalisasi pembangunan Pasar Jungjang Kecamatan Arjawinangun terus berlanjut. Pedagang pasar sepakat menempuh jalur hukum melawan PT Dumib.

Upaya itu setelah DPRD Kabupaten Cirebon mengeluarkan rekomendasi jalur hukum saat mediasi bersama para pedagang pasar di ruang Badan Anggaran (Banggar), Jumat (5/1).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwa ST mengatakan, hasil audiensi pedagang Pasar Jungjang merupakan keputusan final. Pihaknya merekomendasikan para pedagang dan pemerintah desa untuk menempuh jalur hukum terkait revitalisasi Pasar Jungjang.

“Mereka keberatan untuk dibicarakan bersama kembali. Akhirnya minta dilanjut melalui proses hukum, dan ini sudah final,” kata Opang begitu sapaan akrabnya, saat menerima audiensi para pedagang pasar jungjang, kemarin.

BACA JUGA:BRI Serahkan Hadiah Utama PHS

Hanya saja, kata Opang, pihaknya menyarankan agar persoalan pasar darurat bisa diselesaikan. Karena memakan akses jalan umum. Karena itu, ia meminta semua pihak yakni, dinas terkait untuk turut terlibat.

“Satpol PP, Dishub dan dinas terkait lainnya harus turun. Itu harus ditertibkan. Itu untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Ia pun menyerahkan pasar darurat kepada pihak pemdes untuk menampung pedagang yang sebelumnya sudah memiliki kios. Pasalnya, pedagang yang saat ini mengisi di pasar darurat, merupakan pedagang dadakan.

“Kan indikasinya pasar darurat yang sekarang dipakai itu justru bukan yang punya kios. Pemdes silakan menyediakan lahan baru. Jangan di jalan. Ini kan sudah bertahun-tahun,” tandasnya.

“Mereka pun sudah sepakat. Agar jalan difungsikan sebagai mana mestinya. Pasar darurat itu bukan bangunan desa. Itu milik pemborong,” ungkapnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Jungjang Kasmin menegaskan pihaknya sudah memberikan kesempatan kepada PT Dumib untuk melaksanakan pembangunan, sehingga diperpanjang sebagai acuan addendum. Tapi, kewajibannya tidak pernah ditepati.

Menurutnya, PT Dumib ingin menang sendiri, karena selalu menyalahkan pemdes dan masyarakat Desa Jungjang saja.

“Dengan berat hari, menyatakan memutus kerja sama dengan PT Dumib. Itu sudah menjadi putusan musyawarah desa (Musdes) 14 September 2023 dan ditetapkan menjadi keputusan BPD 2 Oktober 2023. Tinggal dibuatkan di Perdes nya saja,” ungkapnya.

dprd rekomendasikan pedagang pasar jungjang tempuh jalur hukum                             polemik revitalisasi pembangunan pasar jungjang kecamatan arjawinangun terus berlanjut. pedagang pasar sepakat menempuh jalur hukum melawan pt dumib. 
upaya itu setelah dprd kabupaten cirebon mengeluarkan rekomendasi jalur hukum saat mediasi bersama para pedagang pasar di ruang badan anggaran (banggar), jumat (5/1).
ketua komisi i dprd kabupaten cirebon, sofwa st mengatakan, hasil audiensi pedagang pasar jungjang merupakan keputusan final. pihaknya merekomendasikan para pedagang dan pemerintah desa untuk menempuh jalur hukum terkait revitalisasi pasar jungjang. 
“mereka keberatan untuk dibicarakan bersama kembali. akhirnya minta dilanjut melalui proses hukum, dan ini sudah final,” kata opang begitu sapaan akrabnya, saat menerima audiensi para pedagang pasar jungjang, kemarin. 
baca juga:bri serahkan hadiah utama phs
hanya saja, kata opang, pihaknya menyarankan agar persoalan pasar darurat bisa diselesaikan. karena memakan akses jalan umum. karena itu, ia meminta semua pihak yakni, dinas terkait untuk turut terlibat. 
“satpol pp, dishub dan dinas terkait lainnya harus turun. itu harus ditertibkan. itu untuk kepentingan masyarakat,” terangnya. 
ia pun menyerahkan pasar darurat kepada pihak pemdes untuk menampung pedagang yang sebelumnya sudah memiliki kios. pasalnya, pedagang yang saat ini mengisi di pasar darurat, merupakan pedagang dadakan.
“kan indikasinya pasar darurat yang sekarang dipakai itu justru bukan yang punya kios. pemdes silakan menyediakan lahan baru. jangan di jalan. ini kan sudah bertahun-tahun,” tandasnya.  
baca juga:knalpot brong, polusi udara dan ganggu ketertiban umum
“mereka pun sudah sepakat. agar jalan difungsikan sebagai mana mestinya. pasar darurat itu bukan bangunan desa. itu milik pemborong,” ungkapnya.
sementara itu, kuwu desa jungjang kasmin menegaskan pihaknya sudah memberikan kesempatan kepada pt dumib untuk melaksanakan pembangunan, sehingga diperpanjang sebagai acuan addendum. tapi, kewajibannya tidak pernah ditepati. 
menurutnya, pt dumib ingin menang sendiri, karena selalu menyalahkan pemdes dan masyarakat desa jungjang saja. 
“dengan berat hari, menyatakan memutus kerja sama dengan pt dumib. itu sudah menjadi putusan musyawarah desa (musdes) 14 september 2023 dan ditetapkan menjadi keputusan bpd 2 oktober 2023. tinggal dibuatkan di perdes nya saja,” ungkapnya. 
baca juga:masih rendah, aktivasi ikd baru 2,32 persen 
sebagai tergugat, pihaknya tidak akan mundur dan menyerahkan segalanya di pengadilan. ”hasilnya nanti seperti apa menjadi tanggung jawab bersama. hasil dari pengadilan itu menjadi acuan saya untuk melakukan pembangunan,” katanya. 
di tempat yang sama, kuasa hukum pedagang pasar jungjang, agus prayoga sh menjelaskan, pt dumib selaku pemenang tender revitalisasi pasar jungjang selalu mengulur waktu tak menyelesaikan pekerjaan. dugaannya, kata agus, karena perusahaan tersebut tak memiliki modal. 
sehingga pedagang dan pemerintah desa, menyepakati untuk memutus kerjasama dengan pt dumib. “rupanya pihak perusahaan tidak menerima. mereka pun menggugat, salah satu yang digugatnya adalah pihak desa jungjang,” ujarnya.
pt dumib, kata agus, mau meninggalkan pekerjaan revitalisasi pasar jungjang, asal tuntutan mereka dikabulkan. yakni mengganti biaya yang telah mereka keluarkan. totalnya, tembus di angka rp48 miliar. “kita melihat, ini hanyalah arogansi dan kecongkakan dari pengusaha yang sebetulnya tidak pernah mampu, namun tidak mau mengalah. dia tidak mampu secara finansial. dengan mengulur-ngulur waktu karena modalnya tidak ada,” kata pria berkacamata tebal yang akrab disapa ayo ini. “kalau modalnya ada, sejak zaman covid harusnya sudah selesai. karena ngga ada, pt dumib jadinya selalu mengulur waktu,” ucapnya.  
baca juga:pj bupati: asn kunci dalam keberhasilan sistem pemerintahan
masih kata ayo, hasil audiensi pun terang  pedagang dan pihak desa jungjang menyepakati untuk melanjutkan ke ranah hukum saja. “saat audiensi, pada akhirnya diarahkan untuk dibawa ke ranah hukum. dan itu sedang berjalan,” tuturnya.  
“jadi kedepan, sudah tidak ada lagi musyawarah. pedagang sudah kepalang bertahan bertahun-tahun seperti ini. ya sudah diselesaikan di meja persidangan saja,” pungkasnya. (sam)