Pemkot Tidak Perlu Sediakan Anggaran Khusus Premi Petugas KPPS

Reporter: M Hasanuddin |

Editor: M Hasanuddin |

Selasa , 09 Jan 2024 - 21:57

Ilustrasi--

CIREBON - Jaminan kesehatan untuk tenaga adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas TPS di Kota Cirebon, telah disediakan Pemerintah Kota Cirebon.

Namun, bentuknya tidak berupa anggaran spesifik yang khusus untuk membayarkan premi jaminan kesehatan insidental selama sebulan, atau selama mereka bekerja menjadi petugas KPPS dan Linmas atau pengamanan TPS.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Pemkot Cirebon Sutikno AP MSi menjelaskan, memang para personil KPPPS Linmas pengamanan TPS dalam bekerja mesti dicover jaminan kesehatannya.

Hal ini, juga menjadi bagian dari uoaya Pemkot Cirebon dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu di Kota Cirebon 14 febaruai mendatang.

“Sudah aman tercover. Karena semua masyarakat Kota Cirebon sudah tercover JKN. Kota Cirebon juga sudah UHC (Universal health coverage) hampir 100 persen. Tinggal tunjukkan KTP dan NIK di faskes atau rumah sakit bisa dilayani,” katanya.

Sehingga, atas dasar tersebut pihaknya tidak menyediakan anggaran khusus yang spesifik untuk membayarkan premi jaman kesehatan insidental selama sebulan, atau selama petugas KPPS dan Linmas pengamanan TPS tersebut bertugas.

“Kalau kita kan sudah punya program UHC. Jadi tidak perlu menyediakan anggaran yang spesifik untuk membuar premi petugas KPPS dan penamanan TPS,” terangnya.

Lain halnya jika di daerah lain ada yang menyediakan anggaran khusus yang spesifik untuk membayar premi petugas KPPS dan Linmas, dia memperkirakan kemungkinan program jaminan kesehatannya belum mengcover 100 persen UHC.

Diberitakan sebelumnya, KPU Kota Cirebon, bakal mengupayakan agar para petugas KPPS bakal mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan selama bertugas.

Seperti diketahui, saat ini KPU Kota Cirebon tengah merekrut petugas KPPS sebanyak 7.182 orang, yang bakal ditugaskan melaksanakan proses pungut hitung suara di 1.026 tempat pemungutan suara (TPS) se-Kota Cirebon.

Mereka bakal bertugas selama sebulan sejak dilantik di tanggal 25 Januari hingga 25 Februari. Keris berasal dari unsur masyarakat sekitar yang memenuhi syarat secara regulasi.

Mengingat beratnya tugas yang akan dijalani oleh para petugas KPPS ini, maka kesehatan dan keselamatan mereka mesti terjamin.

pemkot tidak perlu sediakan anggaran khusus premi petugas kpps                            cirebon - jaminan kesehatan untuk tenaga adhoc kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) dan linmas tps di kota cirebon, telah disediakan pemerintah kota cirebon.
namun, bentuknya tidak berupa anggaran spesifik yang khusus untuk membayarkan premi jaminan kesehatan insidental selama sebulan, atau selama mereka bekerja menjadi petugas kpps dan linmas atau pengamanan tps.
asisten pemerintahan dan kesra setda pemkot cirebon sutikno ap msi menjelaskan, memang para personil kppps linmas pengamanan tps dalam bekerja mesti dicover jaminan kesehatannya.
hal ini, juga menjadi bagian dari uoaya pemkot cirebon dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu di kota cirebon 14 febaruai mendatang.
baca juga:jamkrindo resmikan gedung kantor baru di cirebon,tahun 2023 bukukan volume penjaminan senilai rp8,02 triliun
“sudah aman tercover. karena semua masyarakat kota cirebon sudah tercover jkn. kota cirebon juga sudah uhc (universal health coverage) hampir 100 persen. tinggal tunjukkan ktp dan nik di faskes atau rumah sakit bisa dilayani,” katanya.
sehingga, atas dasar tersebut pihaknya tidak menyediakan anggaran khusus yang spesifik untuk membayarkan premi jaman kesehatan insidental selama sebulan, atau selama petugas kpps dan linmas pengamanan tps tersebut bertugas.
“kalau kita kan sudah punya program uhc. jadi tidak perlu menyediakan anggaran yang spesifik untuk membuar premi petugas kpps dan penamanan tps,” terangnya.
lain halnya jika di daerah lain ada yang menyediakan anggaran khusus yang spesifik untuk membayar premi petugas kpps dan linmas, dia memperkirakan kemungkinan program jaminan kesehatannya belum mengcover 100 persen uhc.
baca juga:suzuki day 2024, cinta damai group banjir bonus 
diberitakan sebelumnya, kpu kota cirebon, bakal mengupayakan agar para petugas kpps bakal mendapatkan jaminan perlindungan kesehatan selama bertugas.
seperti diketahui, saat ini kpu kota cirebon tengah merekrut petugas kpps sebanyak 7.182 orang, yang bakal ditugaskan melaksanakan proses pungut hitung suara di 1.026 tempat pemungutan suara (tps) se-kota cirebon.
mereka bakal bertugas selama sebulan sejak dilantik di tanggal 25 januari hingga 25 februari. keris berasal dari unsur masyarakat sekitar yang memenuhi syarat secara regulasi.
mengingat beratnya tugas yang akan dijalani oleh para petugas kpps ini, maka kesehatan dan keselamatan mereka mesti terjamin. 
baca juga:caleg gerindra sapa warga 
meski demikian, belum semuanya memiliki atau terdaftar menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (jkn) atau bpjs kesehatan. sehingga kpu akan berupaya memfasilitasi jaminan kesehatan para personil kpps ini.
ketua kpu kota cirebon mardeko sp menjelaskan, saat ini para calon anggota kpps ini sedang disortir apakah sudah menjadi peserta bpjs kesehatan atau belum, termasuk kalau ada yang sudah mesti dipastikan kepesertaanya aktif.
untuk yang belum terdaftar maupun status kepeseertaannya tidak aktif, pihaknya akan mengupayakan agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan.
“untuk yang belum tercover jaminan kesehatan, nanti kota sampaikan ke pemkot untuk bisa mengcovernya selama bertugas jadi kpps,” ujar mardeko, senin (8/1) lalu.
menurutnya, pengcoveran jaminan kesehatan bagi petugas kpps ini, bisa dicover pemerintah daerah masing-masing, karena sudah ada mou antara kpu-ri dengan kementerian dalam negeri. mengingat beratnya tugas pada penyelenggara adhoc ini di lapangan.
baca juga:pendidikan harus berjalan baik 
dia menjelaskan, memang dari informasi yang disampaikan pemkot bahwa semua warga kota cirebon 90 persen sudah tercover program jaminan kesehatan. tapi, tidak menutup kemungkinan di antara calon petugas kpps ini ada gang belum jadi peserta maupun kepesertaanya non aktif.
“mungkin juga ada yanf belum terdaftar jaminan kesehatan atau non aktif. maka, sesuai mou kpu-ri dengan kemendagri, maka berharap pemkot bisa memfasilitasi jaminan kesehatan buat mereka,” sebutnya.
termasuk untuk linmas tiga orang per tps. tapi, untuk linmas yang mendata dan memverifikasinya bukan oleh kpu. (azs)